Kemen PPPA Gandeng 20 Provinsi Sepakati Pakta Integritas Pencegahan Perkawinan Anak

  • Dipublikasikan Pada : Jumat, 31 Januari 2020
  • Dibaca : 400 Kali
...

Siaran Pers Nomor: B-017/Set/Rokum/MP 01/01/2020

 

Jakarta (31/01) Praktik perkawinan anak di Indonesia sudah mengkhawatirkan. Di ASEAN, Indonesia menempati urutan ke – 2 untuk perkawinan anak. Itu sebabnya Presiden Joko Widodo mengamanahkan 5 (lima) isu prioritas kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), diantaranya adalah pencegahan perkawinan anak. Data Badan Pusat Statistik (BPS)  2018 menunjukkan sekitar 11,2% perempuan berusia 20-24 tahun yang telah menikah, melaksanakan pernikahan pada usia anak (di bawah 18 tahun), dan 20 provinsi di Indonesia memiliki angka perkawinan yang lebih tinggi dari angka rata-rata nasional 11,2%, diantaranya Provinsi Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. 

Untuk mengejar target yang diberikan Presiden agar angka perkawinan anak turun menjadi 8,74% pada akhir tahun 2024, Kemen PPPA merangkul seluruh pihak, utamanya pimpinan daerah untuk memperkuat Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan Anak (GEBER PPA) melalui Penandatanganan Pakta Integritas Pencegahan Perkawinan Anak oleh 20 Provinsi dengan angka perkawinan anak tertinggi dan di atas angka rata-rata nasional.

“Praktik perkawinan anak memiliki dampak jangka panjang terhadap anak, keluarga, masyarakat, dan generasi masa depan. Anak perempuan secara fisik belum siap untuk mengandung dan melahirkan, sehingga meningkatkan risiko angka kematian ibu dan anak, komplikasi kehamilan, keguguran, dan kelahiran bayi dengan berat badan rendah. Ketidaksiapan mental karena usia yang masih muda juga meningkatkan risiko perceraian dan pemberian pola asuh yang tidak tepat pada anak,” tutur Menteri PPPA, Bintang Puspayoga.

Menteri Bintang Puspayoga berharap penandatanganan pakta integritas ini bukan sebatas komitmen di atas kertas. “Dari sebuah komitmen yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, pakar, dunia usaha, dan media untuk mencegah perkawinan anak, kami mengharapkan lahirnya sebuah implementasi yang ada di masyarakat untuk mencegah perkawinan anak. Mari kita bersinergi bersama untuk memperkuat GEBER PPA sehingga dapat mewujudkan generasi penerus bangsa yang berkualitas,” tegas Menteri Bintang.

Sementara itu, Asisten Hakim Agung Kamar Agama Mahkamah Agung, Syaiful Majid menjelaskan bahwa beberapa faktor yang banyak diajukan dalam dispensasi kawin diantaranya kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas yang mengakibatkan anak hamil di luar nikah, anak telah hamil di luar nikah, putus sekolah, dan rendahnya ekonomi keluarga. Dispensasi kawin sendiri masih menjadi polemik besar paska disahkannya Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sekretaris Dinas PPPA Sulawesi Barat, Marintani Erna mengakui rendahnya tingkat ekonomi, pendidikan, dan pengaruh budaya, khususnya perjodohan menjadi faktor tingginya angka perkawinan anak di wilayahnya. “Di pelosok daerah kami masih berlaku tradisi perjodohan. Perjodohan itu biasanya dilakukan saat anak masih berusia 12 – 13 tahun. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman orang tua terhadap dampak negatif perkawinan anak dan rendahnya penghasilan keluarga, sehingga mereka ingin melepas tanggung jawab mereka terhadap anak,” tutur Marintani.

Pekerjaan pemerintah juga semakin berat setelah di media sosial juga sering beredar gerakan ajakan untuk berani menikah pada usia muda dan usia anak. Untuk merespon gerakan tersebut, Kemen PPPA telah meluncurkan Iklan Layanan Masyarakat “Pencegahan Perkawinan Anak” yang ditujukan untuk kaum milenial. 

Deputi Tumbuh Kembang Anak Kemen PPPA, Lenny N Rosalin mengatakan Pakta Integritas ini diharapkan dapat mendorong daerah dalam penetapan regulasi pencegahan perkawinan anak yang terintegrasi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) pencegahan perkawinan anak.


PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

 Telp.& Fax (021) 3448510,

e-mail : publikasi@kemenpppa.go.id

www.kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Rabu, 26 Februari 2020

Musibah SMPN 1 Turi, Sleman; Kemen PPPA Pastikan Pemulihan Korban Optimal (60)

Indonesia kembali berduka. Sebanyak 10 siswi SMP Negeri 1 Turi, Sleman, DI Yogyakarta, meninggal dunia akibat terseret arus sungai saat…
Dokumen Perencanaan, Selasa, 25 Februari 2020

Indikator Kinerja Utama Sekretarian Kementerian PPPA Tahun 2020 (31)

Indikator Kinerja Utama Sekretarian Kementerian PPPA Tahun 2020
Dokumen Kinerja, Selasa, 25 Februari 2020

Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian PPPA Tahun 2019 (16)

Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian PPPA Tahun 2019
Dokumen Perencanaan, Selasa, 25 Februari 2020

Rencana Strategis Sekretariat Kementerian PPPA 2015-2019 (Revisi) (28)

Rencana Strategis Sekretariat Kementerian PPPA 2015-2019 (Revisi)
Dokumen Perencanaan, Selasa, 25 Februari 2020

Perjanjian Kinerja Sekretariat Kemen PPPA 2020 (29)

Perjanjian Kinerja Sekretariat Kemen PPPA 2020