Press Release : Nota Kesepahaman Antara KPP - PA dan Kementerian Kehutanan

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 3372 Kali
 
KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

PRESS RELEASE

SATU KESEPAHAMAN DEMI TERWUJUDNYA KESETARAAN GENDER
DI BIDANG KEHUTANAN
 
JAKARTA-Auditorium Gedung Manggala Wanabakti (3/8), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) akan menandatangani nota kesepahaman bersama Kementerian Kehutanan tentang peningkatan efektivitas pengarusutamaan gender di bidang kehutanan. Kerja sama kali ini  diberlakukan agar beragam hasil pembangunan kehutanan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, tak terkecuali perempuan.
 
Pembangunan Kehutanan telah dirasakan manfaatnya selama ini, terutama untuk menggerakkan  sektor ekonomi dengan berbasis potensi daerah. Dengan potensi ekonomi dari sektor Kehutanan tersebut, diharapkan sektor ini juga dapat menggerakkan sektor terkait lainnya, misalnya sektor sosial, budaya, lingkungan, pariwisata, transportasi dan infrastruktur kepariwisataan.
 
Ragam sektor tersebut cenderung rawan akan permasalahan akses bagi perempuan yang acapkali berada pada prioritas kedua. Maka dari itu dengan ditandatanganinya nota kesepahaman ini, diharapkan mampu memastikan bahwa hak tradisional kaum perempuan tidak dihilangkan dalam hal pemanfaatan sumber daya alam hutan beserta hasil-hasilnya. Misalnya saja pemanfaatan hasil sumber daya alam untuk kehidupan sehari-hari bukan untuk kegiatan industri. Dengan begitu, kaum perempuan dan laki-laki pun akan mendapatkan akses yang setara pada kawasan maupun hak pemanfaat hutan
 
Nota kesepahaman ini juga mengupayakan langkah-langkah untuk menghindari konflik potensial diantara pemanfaat hutan dan memastikan adanya kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan prioritas program/kegiatan kehutanan. Keterampilan masyarakat, baik perempuan dan laki-laki pun, akan ditingkatkan melalui pengenalan teknologi baru yang dapat diimplementasikan secara efektif dan terjangkau.
 
Pelatihan pada mitra kerja dibidang kehutanan (baik mitra untuk kepentingan profit maupun non profit) pun akan diberlakukan agar aktor-aktor kehutanan ini lebih peka terhadap pola penggunaan hutan oleh kaum perempuan dan laki-laki, serta dapat mengetahui hambatan/persoalan serta kebutuhan kaum perempuan.
 
Selain itu baik kaum perempuan maupun laki-laki juga akan diberikan pemahaman mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem dan memberikan akses kepada kelompok perempuan dan laki - laki dalam upaya-upaya reboisasi dan restorasi.
 
“Dengan begitu selain diberdayakan secara ekonomi, masyarakat pun akan diberikan pemahaman agar tidak hanya memanfaatkan hasil hutan saja tetapi juga mulai mencintai dan melestarikan lingkungan kehutanan demi masa depan bumi yang lebih lestari” ujar Linda Amalia Sari, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Meneg PP & PA).
 
Dengan menggunakan perspektif gender dalam menyusun kebijakan kehutanan ini Meneg PP & PA pun sangat berharap agar porsi dan kapasitas perempuan yang selama ini mungkin belum mendapatkan kesempatan yang sama di bidang ini dapat lebih ditingkatkan lagi.

“Saya sangat berharap apa yang sedang dan akan kita lakukan dapat memberikan kontribusi bagi upaya meningkatkan kualitas hidup laki-laki, perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan melalui peningkatan produksi hutan kayu dan non kayu serta hasil hutan ikutan lainnya” ucap Meneg PP & PA. [ans]

 
HUMAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3456239, e-mail : humas_kpp@yahoo.co.id

 

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Menteri PPPA: Perkawinan Anak Harus Dihentikan! (5)

Perkawinan bukanlah sekadar romantisme belaka
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Menteri Bintang: Pengesahan RUU PKS Tidak Dapat Ditunda Lagi (15)

Jakarta (6/08) – Keputusan DPR RI untuk mengeluarkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari daftar Program Legislasi Nasional…
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Perempuan Setara, Perempuan Merdeka (58)

Jakarta (07/8) – Menteri PPPA Bintang Puspayoga meyakini jika peran perempuan dalam rangka mengisi kemerdekaan dan pembangunan sangat dibutuhkan.
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Lindungi Korban dan Tindak Tegas Pelaku Kekerasan Seksual, Kemen PPPA Dorong Pembahasan RUU PKS yang Komprehensif (83)

“Saat ini, kasus kekerasan seksual terus meningkat dengan bentuk dan pola yang semakin beragam. Kekerasan seksual sudah masuk dalam tahap…
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Dorong RUU PKS, Wujudkan Aturan Terkait Kekerasan Seksual Berperspektif korban (82)

Meski Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) telah dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) dari daftar pembahasan…