PRESS RELEASE HAN 2011 (23 Juli 2011)
- Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
- Dibaca : 7917 Kali
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
PRESS RELEASE
PENGANUGERAHAN PENGHARGAAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK, AKTA KELAHIRAN BEBAS BEA, DAN TUNAS MUDA PEMIMPIN INDONESIA
OLEH MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGANUGERAHAN PENGHARGAAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK, AKTA KELAHIRAN BEBAS BEA, DAN TUNAS MUDA PEMIMPIN INDONESIA
OLEH MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jakarta – Plaza Senayan, Sabtu (23/7), dalam rangka pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Meneg PP & PA), memberikan penghargaan kepada sejumlah Bupati dan Walikota terpilih yang telah mengupayakan pengembangan Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak. Tahun 2011 ini penilaian dilakukan oleh tim independen yang terdiri dari para pakar anak, akademisi pemerhati anak, dan praktisi anak. Dengan demikian hasil yang diperoleh saat ini adalah murni hasil penilaian yang lebih obyektif dan transparan. Adapun Kabupaten/Kota terbaik penerima penghargaan KLA tahun 2011 adalah sebagai berikut:
1. Pada kategori Nindya terdapat 2 kabupaten dan 1 kota, yaitu: Kabupaten Badung, Kabupaten Rembang, dan Kota Surabaya.
2. Pada kategori Madya terdapat 1 kabupaten dan 3 kota, yaitu: Kota Denpasar, Kabupaten Tulung Agung, Kota Surakarta, dan Kota Sukabumi.
3. Pada kategori Pratama terdapat 2 kabupaten dan 1 kota, yaitu: Kabupaten Brebes, Kota Pontianak, Kabupaten Deli Serdang.
Selain penghargaan yang diberikan berdasarkan kategori tersebut di atas, juga diberikan penghargaan khusus berupa inovasi pengembangan KLA, yang pada tahun 2011 ini diberikan kepada 3 (tiga) kabupaten/kota, sebagai berikut:
1. Kabupaten Grobogan, untuk Kebijakan Daerah mengenai Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus;
2. Kabupaten Sleman, untuk Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Seni Budaya; dan
3. Kabupaten Kebumen, untuk Peranserta Masyarakat Sipil dalam Perlindungan Anak.
Melihat beragam keberhasilan yang dicapai oleh sejumlah Bupati dan Walikota dalam menggiatkan pengembangan KLA, Meneg PP & PA pun berujar, “Kami sangat berharap penghargaan ini dapat lebih memacu kinerja Bapak dan Ibu Bupati dan Walikota di wilayahnya masing-masing untuk lebih meningkatkan upayanya dalam memenuhi hak-hak anak di wilayah masing-masing, sehingga target 100 Kabupaten/Kota menuju KLA pada tahun 2014 dapat bersama-sama kita wujudkan.” Selain penghargaan KLA, pada kesempatan ini Meneg PP & PA juga akan memberikan penghargaan kepada Bupati dan Walikota terpilih atas upaya-upaya dan langkah konkrit dalam pemenuhan hak sipil anak, yaitu penghargaan atas pemenuhan hak identitas anak. Hak identitas anak adalah hak pertama yang didapat oleh seorang anak. Penghargaan Tahun 2011 ini menjadi istimewa, karena setelah 6 tahun kegiatan ini berlangsung, jumlah Kabupaten/Kota yang berpartisipasi pun meningkat yakni mencakup lebih dari setengah jumlah Kabupaten/Kota se-Indonesia, atau sekitar 264 Kabupaten/Kota. Artinya, hampir semua provinsi di Indonesia juga telah menunjukkan komitmennya untuk mewujudkan salah satu aspek penting dalam pemenuhan hak-hak anak Indonesia.
Sesuai dengan Nota Kesepahaman Bersama 8 Kementerian pada tanggal 13 Mei 2011 tentang percepatan kepemilikan akte kelahiran anak, Meneg PP & PA berharap pemberian penghargaan ini akan mendorong para Bupati dan Walikota untuk menuntaskan kepemilikan Akta Kelahiran Anak di Indonesia yang secara rata-rata saat ini memang masih rendah, yaitu masih berkisar 50%. Pada kesempatan ini pula, penghargaan tidak hanya diberikan kepada para Bupati dan Walikota, tetapi juga tak ketinggalan sejumlah 6 (enam) anak-anak yang terpilih dari seluruh Indonesia mendapatkan penghargaan sebagai Tunas Muda Pemimpin Indonesia (TMPI) Tahun 2011. Pemilihan TMPI ini sangat penting dan relevan untuk menghindari kemungkinan terjadinya krisis kepemimpinan di masa yang akan datang. Karena pemimpin yang berkualitas tidak lahir dengan sendirinya, tetapi melalui suatu proses persiapan, pelatihan, bimbingan dan pemberian kesempatan serta pengkaderan yang dilaksanakan sejak dini secara terencana dan berkelanjutan.
Perubahan nama Tunas Muda Pemimpin Indonesia (TPMI) yang sebelumnya disebut Pemimpin Muda Indonesia (PMI), dipandang perlu untuk menghindari kerancuan dengan istilah Youth Forum yang konotasinya lebih kepada kepemudaan. Sedangkan Tunas Muda Pemimpin Indonesia benar-benar mereka yang masih anak-anak, baik perempuan maupun laki-laki, yakni di bawah usia 18 tahun. Istilah Tunas Muda Pemimpin Indonesia dipandang tepat karena anak-anak yang aktif tersebut bagaikan tunas-tunas muda yang tumbuh di seluruh nusantara, mengisi waktu luang dengan kegiatan positif bersama kawan sebayanya.
Program tersebut merupakan kerjasama yang berkelanjutan antara Kementerian Pemberdayaan dan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) dengan Unicef Indonesia dan akan terus dikembangkan sebagai salah satu model implementasi kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan.
KPP-PA pada kesempatan ini dengan bangga memberikan anugerah Tunas Muda Pemimpin Indonesia kepada:
1. Nitia Agustina Kala Ayu dari Nusa Tenggara Barat;
2. Wanda Leksmana dari Sumatera Barat; dan
3. Erma Setyo Wienari dari Daerah Istimewa Yogyakarta.
Selain itu, penghargaan Tunas Muda Pemimpin Indonesia menurut kategori juga diberikan kepada:
1. Ahmad Adam Syaifullah dari Kalimantan Timur untuk kategori minat di bidang Lingkungan Hidup;
2. Sang Made Lanang Prasetya dari Bali untuk kategori minat di bidang Kelompok Marjinal; dan
3. Yesika Novita Lintang Gumilang dari Jawa Timur untuk kategori minat di bidang Gender.
Anak-anak tersebut berhak menyandang predikat Tunas Muda Pemimpin Indonesia karena prestasinya dalam melakukan sosialisasi, komunikasi, edukasi dan penyebarluasan informasi tentang hak-hak anak di lingkungan komunitasnya, dengan cara dan kreasi yang dikembangkan sendiri. Mereka telah terpilih menjadi yang terbaik dan telah menyisihkan 187 calon lainnya dari seluruh Indonesia. Apa yang anak-anak tersebut telah lakukan merupakan bentuk partisipasi anak dalam pembangunan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan masing-masing. Melalui penghargaan ini pula, Meneg PP & PA berharap agar anak-anak Indonesia lainnya yang juga memiliki kesempatan yang sama, akan termotivasi untuk menjadi anak yang cerdas, sehat dan berakhlak mulia. [ans]
HUMAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3456239, e-mail : humas_kpp@yahoo.co.id
1. Pada kategori Nindya terdapat 2 kabupaten dan 1 kota, yaitu: Kabupaten Badung, Kabupaten Rembang, dan Kota Surabaya.
2. Pada kategori Madya terdapat 1 kabupaten dan 3 kota, yaitu: Kota Denpasar, Kabupaten Tulung Agung, Kota Surakarta, dan Kota Sukabumi.
3. Pada kategori Pratama terdapat 2 kabupaten dan 1 kota, yaitu: Kabupaten Brebes, Kota Pontianak, Kabupaten Deli Serdang.
Selain penghargaan yang diberikan berdasarkan kategori tersebut di atas, juga diberikan penghargaan khusus berupa inovasi pengembangan KLA, yang pada tahun 2011 ini diberikan kepada 3 (tiga) kabupaten/kota, sebagai berikut:
1. Kabupaten Grobogan, untuk Kebijakan Daerah mengenai Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus;
2. Kabupaten Sleman, untuk Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Seni Budaya; dan
3. Kabupaten Kebumen, untuk Peranserta Masyarakat Sipil dalam Perlindungan Anak.
Melihat beragam keberhasilan yang dicapai oleh sejumlah Bupati dan Walikota dalam menggiatkan pengembangan KLA, Meneg PP & PA pun berujar, “Kami sangat berharap penghargaan ini dapat lebih memacu kinerja Bapak dan Ibu Bupati dan Walikota di wilayahnya masing-masing untuk lebih meningkatkan upayanya dalam memenuhi hak-hak anak di wilayah masing-masing, sehingga target 100 Kabupaten/Kota menuju KLA pada tahun 2014 dapat bersama-sama kita wujudkan.” Selain penghargaan KLA, pada kesempatan ini Meneg PP & PA juga akan memberikan penghargaan kepada Bupati dan Walikota terpilih atas upaya-upaya dan langkah konkrit dalam pemenuhan hak sipil anak, yaitu penghargaan atas pemenuhan hak identitas anak. Hak identitas anak adalah hak pertama yang didapat oleh seorang anak. Penghargaan Tahun 2011 ini menjadi istimewa, karena setelah 6 tahun kegiatan ini berlangsung, jumlah Kabupaten/Kota yang berpartisipasi pun meningkat yakni mencakup lebih dari setengah jumlah Kabupaten/Kota se-Indonesia, atau sekitar 264 Kabupaten/Kota. Artinya, hampir semua provinsi di Indonesia juga telah menunjukkan komitmennya untuk mewujudkan salah satu aspek penting dalam pemenuhan hak-hak anak Indonesia.
Sesuai dengan Nota Kesepahaman Bersama 8 Kementerian pada tanggal 13 Mei 2011 tentang percepatan kepemilikan akte kelahiran anak, Meneg PP & PA berharap pemberian penghargaan ini akan mendorong para Bupati dan Walikota untuk menuntaskan kepemilikan Akta Kelahiran Anak di Indonesia yang secara rata-rata saat ini memang masih rendah, yaitu masih berkisar 50%. Pada kesempatan ini pula, penghargaan tidak hanya diberikan kepada para Bupati dan Walikota, tetapi juga tak ketinggalan sejumlah 6 (enam) anak-anak yang terpilih dari seluruh Indonesia mendapatkan penghargaan sebagai Tunas Muda Pemimpin Indonesia (TMPI) Tahun 2011. Pemilihan TMPI ini sangat penting dan relevan untuk menghindari kemungkinan terjadinya krisis kepemimpinan di masa yang akan datang. Karena pemimpin yang berkualitas tidak lahir dengan sendirinya, tetapi melalui suatu proses persiapan, pelatihan, bimbingan dan pemberian kesempatan serta pengkaderan yang dilaksanakan sejak dini secara terencana dan berkelanjutan.
Perubahan nama Tunas Muda Pemimpin Indonesia (TPMI) yang sebelumnya disebut Pemimpin Muda Indonesia (PMI), dipandang perlu untuk menghindari kerancuan dengan istilah Youth Forum yang konotasinya lebih kepada kepemudaan. Sedangkan Tunas Muda Pemimpin Indonesia benar-benar mereka yang masih anak-anak, baik perempuan maupun laki-laki, yakni di bawah usia 18 tahun. Istilah Tunas Muda Pemimpin Indonesia dipandang tepat karena anak-anak yang aktif tersebut bagaikan tunas-tunas muda yang tumbuh di seluruh nusantara, mengisi waktu luang dengan kegiatan positif bersama kawan sebayanya.
Program tersebut merupakan kerjasama yang berkelanjutan antara Kementerian Pemberdayaan dan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) dengan Unicef Indonesia dan akan terus dikembangkan sebagai salah satu model implementasi kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan.
KPP-PA pada kesempatan ini dengan bangga memberikan anugerah Tunas Muda Pemimpin Indonesia kepada:
1. Nitia Agustina Kala Ayu dari Nusa Tenggara Barat;
2. Wanda Leksmana dari Sumatera Barat; dan
3. Erma Setyo Wienari dari Daerah Istimewa Yogyakarta.
Selain itu, penghargaan Tunas Muda Pemimpin Indonesia menurut kategori juga diberikan kepada:
1. Ahmad Adam Syaifullah dari Kalimantan Timur untuk kategori minat di bidang Lingkungan Hidup;
2. Sang Made Lanang Prasetya dari Bali untuk kategori minat di bidang Kelompok Marjinal; dan
3. Yesika Novita Lintang Gumilang dari Jawa Timur untuk kategori minat di bidang Gender.
Anak-anak tersebut berhak menyandang predikat Tunas Muda Pemimpin Indonesia karena prestasinya dalam melakukan sosialisasi, komunikasi, edukasi dan penyebarluasan informasi tentang hak-hak anak di lingkungan komunitasnya, dengan cara dan kreasi yang dikembangkan sendiri. Mereka telah terpilih menjadi yang terbaik dan telah menyisihkan 187 calon lainnya dari seluruh Indonesia. Apa yang anak-anak tersebut telah lakukan merupakan bentuk partisipasi anak dalam pembangunan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan masing-masing. Melalui penghargaan ini pula, Meneg PP & PA berharap agar anak-anak Indonesia lainnya yang juga memiliki kesempatan yang sama, akan termotivasi untuk menjadi anak yang cerdas, sehat dan berakhlak mulia. [ans]
HUMAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3456239, e-mail : humas_kpp@yahoo.co.id
Terbaru
Pranala Luar
Publikasi Lainya
Siaran Pers, Jumat, 02 Juni 2023
KemenPPPA Kecam Kasus Pelecehan Seksual Oleh Kepsek dan Guru Madrasah Di Wonogiri ( 49 )
Jakarta (2/6) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mengecam dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Kepala Sekolah (M) dan…
Siaran Pers, Rabu, 31 Mei 2023
Jakarta (1/6) – Dalam upaya mempercepat Provinsi Kalimantan Selatan menjadi Provinsi Layak Anak (Provila), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak…
Siaran Pers, Selasa, 30 Mei 2023
Jakarta (1/6) – Upaya mempercepat Provinsi/Kabupaten/Kota Layak Anak, salah satunya dilakukan di Provinsi Bali. Dalam rangka percepatan tersebut, Kementerian Pemberdayaan…
Siaran Pers, Senin, 29 Mei 2023
Jakarta (1/6) – Dalam rangka percepatan Provinsi Layak Anak, pemenuhan target RPJMN 2024, dan target rencana strategis, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan…
Siaran Pers, Rabu, 31 Mei 2023
Jakarta (31/5) – Selama Presidensi G20 di Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menjalin kemitraan dengan G20 EMPOWER…
