Siaran Pers Nomor: B-211/Set/Rokum/MP 01/08/2020

Jakarta (26/08) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mengatakan kondisi pandemi Covid-19 telah memperburuk ketimpangan gender yang ada sehingga perempuan menjadi semakin rentan. Hal tersebut disampaikan Menteri Bintang saat menghadiri pembukaan Konferensi Perempuan Timur (KPT) IV 2020 dengan tema ”COVID-19 dan Transformasi Strategi Pemberdayaan Perempuan dan Penanganan Perempuan Korban untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan yang Berkeadilan Gender.”

Konferensi ini merupakan bagian dari Program MAMPU, program yang diinisiasi Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia yang juga bekerjasama dengan BaKTI (Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia) dan Forum Pengada Layanan (FPL) di bidang pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. 

“Di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia, perempuan masih mengalami ketimpangan gender. Beberapa data menunjukkan masih adanya kesenjangan gender, baik dari kualitas hidup seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi juga dalam hal peran aktif dalam pengambilan keputusan. Saat ini Indonesia masih mengalami pandemi Covid-19 yang tidak hanya memberikan tantangan pada sektor kesehatan tetapi juga sektor lain, seperti ekonomi dan sosial. Kondisi bencana ini juga telah memperburuk ketimpangan gender yang ada sehingga perempuan menjadi semakin rentan,”ungkap Menteri Bintang.

Menteri Bintang menegaskan dalam kondisi saat ini diperlukan kerjasama dan sinergi yang baik dari berbagai pihak untuk menemukan solusi terbaik dari setiap pemasalahan. “Untuk menciptakan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Indonesia memerlukan sinergi dan kerjasama dari seluruh pihak. Kita tidak bisa bekerja sendiri dan dibutuhkan sebuah aksi nyata untuk mencapai hal tersebut. KPT 2020 ini menjadi langkah konkret dilakukan untuk menggali masalah dan mencari solusi bagi perempuan Indonesia timur. Oleh sebab itu, kami sangat menunggu rekomendasi hasil dari KPT 2020 yang mudah-mudahan bisa menjadi pedoman dan acuan bagi kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) merumuskan apa yang akan dilakukan ke depan untuk memberikan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender yang komprehensif bagi seluruh perempuan di Indonesia dan timur khususnya,” ujar Menteri Bintang.

Menteri Bintang menambahkan kolaborasi pemerintah, lembaga masyarakat, dunia usaha, maupun media dapat memberdayakan perempuan, mendorong pelaku usaha perempuan untuk terus berinovasi, dan melindungi perempuan, baik dari stigmatisasi, stereotype, dan konstruksi sosial lainya yang merugikan perempuan. “Saya berharap program MAMPU dan KPT 2020 ini dapat menghasilkan gagasan, pemikiran, dan solusi yang inovatif agar tercipta semangat dan optimisme sehingga semakin banyak pemimpin-pemimpin perempuan yang lahir dari kawasan Indonesia Timur. Saya yakin potensi perempuan Indonesia Timur adalah kekuatan bagi pembangunan bangsa menuju perempuan berdaya, Indonesia maju,” tutur Menteri Bintang.  

Kemen PPPA terus berupaya mendorong terwujudnya strategi pengarusutamaan gender di setiap sektor pembangunan dengan  memastikan partisipasi yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Pengalaman, kebutuhan dan aspirasi semua pihak, terutama perempuan sebagai kelompok rentan adalah bagian integral dalam pembangunan. Untuk itu, Kemen PPPA juga telah melaksanakan model program Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan yang bertujuan meningkatkan kualitas perempuan perdesaan/kelurahan agar dapat berperan serta dalam pengambilan keputusan politik perdesaan, meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan di lembaga musyawarah desa dan kelurahan, dan meningkatkan jumlah perempuan yang memiliki minat dalam pencalonan kepala desa.

Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah menuturkan Konferensi Perempuan Timur 2020 seharusnya akan diselenggarakan di Makassar, Sulawesi Selatan, namun karena pandemi Covid-19 yang masih terjadi sampai saat ini mengharuskan pertemuan dilakukan secara virtual. Akan tetapi hal tersebut tidak menyurutkan semangat bersama-sama berjuang untuk perempuan Indonesia Timur. “Pemerintah Daerah telah menjadikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai fokus untuk meningkatkan derajat kehidupan perempuan. Akan tetapi dalam perjalanannya masih terdapat banyak kendala dan masalah yang harus sama-sama kita cari jalan keluarnya. Dibutuhkan penanganan yang serius dan kerjasama multipihak dalam menangani masalah perempuan. Saya sangat mengapresiasi kolaborasi dan keberhasilan dari program kemitraan Australia Indonesia untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan melalui program MAMPU. Kami dari pemerintah daerah tentu akan terus mendukung dan mendorong langkah-langkah aktif dalam hal peningkatan kapasitas dan partisipasi perempuan, khususnya di bagian timur Indonesia,” ujar Nurdin. 

Direktur Eksekutif Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), Yusran Laitupa mengatakan pembangunan berkeadilan gender merupakan isu yang sangat penting untuk memastikan semua perempuan dimanapun mereka berada memiliki kesempatan yang sama dalam akses berbagai bidang pembangunan. “Di tengah suasana pandemi yang penuh dengan tantangan dalam berkegiatan, program MAMPU bersama mitra pelaksananya, yakni Yayasan BaKTI dan Forum Pengada Layanan (FPL) berupaya untuk terus bersinergi mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Besar harapan agar KPT 2020 ini menjadi wadah saling belajar, menyerap, dan mereplika praktik baik dari berbagai pihak, mulai dari komunitas, pemerintah, parlemen dan swasta untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan mendorong pembangunan berkelanjutan,” ujar Yusran. 

Yusran menambahkan Program MAMPU bekerjasama dengan 13 organisasi dan lebih dari 100 mitra lokal jejaring mereka di 1.000 desa di 27 dari 24 provinsi di Indonesia. “Bersama para mitra kami, MAMPU mendukung lebih dari 32.000 perempuan yang berorganisasi dalam 1.300 kelompok di tingkat desa untuk mengembangkan kapasitas kolektif mereka untuk mempengaruhi pengambilan keputusan di berbagai tingkatan mulai dari tingkat desa hingga parlemen nasional. 

PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK 
Telp.& Fax (021) 3448510, 
e-mail : publikasi@kemenpppa.go.id