Kemen PPPA:  Deklarasi Pulau Maitara Sebagai Pulau Bebas Pornografi Anak Bentuk Komitmen Pemerintah Daerah

  • Dipublikasikan Pada : Kamis, 24 September 2020
  • Dibaca : 75 Kali
...

 

Siaran Pers Nomor: B-247/Set/Rokum/MP 01/09/2020

Pulau Maitara, Tidore Kepulauan (24/09) -  Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Nahar meresmikan pencanangan Pulau Maitara sebagai Pulau Bebas Pornografi Anak. Nahar mengungkapkan pencanangan ini dapat menjadi model percontohan bagi daerah lain dalam membangun sistem perlindungan anak dari bahaya pornografi terutama saat masa Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) seperti saat ini. 

"Apabila anak sudah terpapar pornografi maka perkembangan psikis mereka akan terganggu. Bahaya yang mengancam anak sama berat seperti narkoba. Oleh sebab itu, anak harus dihindarkan dari paparan pornografi yang juga akan mengancam proses tumbuh kembang mereka. Kami sangat mendukung upaya dari Pemerintah Daerah Maluku Utara dalam hal ini Gubernur dan Walikota Tidore dengan pencanangan Pulau Maitara sebagai Pulau Bebas Pornografi Anak. Dalam membangun sistem pencegahan dan penanganan perlindungan anak dari pornografi berbasis wilayah, komitmen tinggi aparat desa/kelurahan juga merupakan penyokong utama. Kami mendorong adanya pelibatan, peran aktif, dan kemauan kepala desa dalam menggerakkan pencanangan ini. Besar harapan ini akan menjadi model percontohan bagi daerah lain khususnya di Maluku Utara dan Indonesia pada umumnya," ungkap Nahar. 

Dari segi pencegahan, telah banyak program yang dilakukan oleh Kemen PPPA. Sejak 2018, Kemen PPPA melalui Deputi Bidang Perlindungan Anak telah bekerjasama dengan ECPAT Indonesia dalam membentuk Desa/Kelurahan Bebas Pornografi Anak sebagai model implementatif dari kebijakan nasional. Desa/Kelurahan Bebas Pornografi Anak merupakan salah satu strategi kunci dalam rangka mencegah pornografi anak di tingkat akar rumput dengan memberdayakan konteks di mana anak tinggal diharapkan mereka mendapatkan perlindungan yang lebih baik lagi.

Nahar menuturkan hingga saat ini telah dicanangkan sebanyak delapan desa/kelurahan Bebas Pornografi Anak, ditambah empat desa yang ada di Pulau Maitara baru 12 desa/kelurahan. "Besar harapan saya, di tahun-tahun yang akan datang akan semakin banyak lagi desa/kelurahan di Maluku Utara yang memberikan komitmennya dalam mencegah pornografi anak. Sebagai bentuk dukungan terciptanya Pulau Maitara sebagai Pulau Bebas Pornografi Anak, kami juga menyelenggarakan pelatihan kepada perangkat desa, kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), tokoh masyarakat dan perwakilan dari forum anak dari empat desa di Pulau Maitara. Melalui pelatihan ini, kami harapkan para peserta menjadi kader yang memiliki kemampuan membangun sistem perlindungan anak dari bahaya pornografi berbasis Desa/Kelurahan," tutur Nahar. 

Untuk mendukung pelaksanaan Pencanangan Pulau Maitara sebagai Pulau Bebas Pornografi Anak, diselenggarakan pula Penandatanganan Pakta Integritas Pencegahan Perkawinan Anak oleh perwakilan berbagai pemangku kepentingan di Maluku Utara yang nantinya akan ditindaklanjuti dengan peningkatan kapasitas dan kesadaran semua pihak, terutama untuk tidak mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan pada anak serta Pengukuhan Bunda Forum Anak dan Forum Anak Maluku Utara. 

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika pada 2018 mencatat sebesar 91 persen anak Indonesia telah menjadi pengguna internet dimana sekitar 94 persen responden menyebutkan mereka mengakses internet dari smartphone setiap hari dan hampir 20 persen menyebutkan mereka menghabiskan waktu berselancar di internet lebih dari 8 jam per hari. Sementara itu, sebesar 55,9 persen responden juga menyebutkan bahwa ketika terhubung dengan internet mereka pernah mengalami kondisi di mana tiba-tiba ada konten pornografi yang muncul.

Sementara itu, Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Maluku Utara, Idham Umasangaji menuturkan sangat menyambut baik dan memberikan apresiasi atas dukungan dari Kemen PPPA dalam upaya mengedukasi dan memberikan perlindungan terhadap tumbuh kembang anak. "Pulau Maitara Bebas Pornografi Anak di Maluku Utara ini adalah yang pertama. Untuk itu, besar harapan saya ke depannya akan semakin banyak lagi Desa/Kelurahan di Maluku Utara yang memberikan komitmennya dalam mencegah pornografi anak. Wujud kesuksesan sebuah daerah tidak bisa dinilai hanya dari pembangunan fisik saja namun juga seberapa besar komitmen pemerintah daerah terhadap pembangunan manusia terutama anak sebagai investasi masa depan bangsa. Pembangunan manusia merupakan investasi jangka panjang bagi sebuah wilayah dan kualitas SDM yang baik dapat dibentuk mulai dari kualitas anak. Mempersiapkan kualitas anak di masa depan merupakan kunci utama yang harus mendapatkan perhatian khusus dari kita semua," ujar Idham. 

Idham menambahkan saat ini perkembangan teknologi informasi terutama internet yang semakin besar bisa menjadi boomerang jika tidak dihadapi dengan bijak terutama bagi anak. Perkembangan tersebut tentu tidak bisa dihindari namun yang diperlukan adalah bagaimana menyiapkan generasi penerus bangsa yaitu anak yang siap menghadapi tantangan arus perkembangan teknologi internet. "Untuk itu, komitmen pencanangan Pulau Maitara sebagai Pulau Bebas Pornografi Anak menjadi salah satu langkah yang tepat. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk menciptakan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Anak, orang tua, dan masyarakat menjadi tiga pilar utama dalam memberikan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Jika dirasa masih kurang maka di sinilah peran Negara mempunyai kewajiban mengintervensi. Pencanangan Pulau Bebas Pornografi anak ini menjadi wujud konkrit upaya sinergi dalam memberikan perlindungan anak khususnya di Maluku Utara. Semoga ke depannya pencanangan ini menjadi role model bagi desa/kabupaten lain di Maluku Utara agar dapat menciptakan komitmen serupa," ujar Idham. 

Lebih lanjut Walikota Tidore Kepulauan, Capt. Ali Ibrahim menuturkan pencanangan ini bukan tujuan akhir dari memberikan perlindungan anak. "Kami sangat bangga dan senang atas dukungan dan kehadiran Kemen PPPA dalam kegiatan Pencanangan Pulau Maitara sebagai Pulau Bebas Pornografi Anak hari ini. Pencanangan ini akan menjadi awal dari upaya memberikan perlindungan bagi anak dari akses pornografi di internet. Ke depannya, besar harapan agar Pencanangan ini akan melindungi anak di Pulau Maitara dari pornografi, meningkatkan inisiasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dari pornografi, menekan angka perkawinan anak, dan menjadikan Pulau Maitara sebagai role model bagi desa/kelurahan lain di Maluku Utara. Kami akan terus lanjutkan komitmen ini tentunya dengan dukungan dari seluruh kepala desa dan perangkat daerah yang ada di Pulau Maitara, orang tua, guru, masyarakat, dan anak itu sendiri. Apa yang telah kita lakukan hari ini merupakan upaya yang kelak akan menyelamatkan anak- anak Indonesia untuk masa depan yang lebih baik,” ujar Ali. 


PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK 
Telp.& Fax (021) 3448510, 
e-mail : publikasi@kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Jumat, 23 Oktober 2020

Perempuan Bali Tangguh Hadapi Covid-19 (17)

Pada masa pandemi Covid-19, naluri seorang ibu dan istri melindungi dan menjaga anggota keluarga, sehingga seringkali mengambil peran sebagai manajer…
Siaran Pers, Jumat, 23 Oktober 2020

Cegah Stunting Sejak Masa Kehamilan, Laki-Laki Juga Harus Dilibatkan (19)

Isu kesehatan perempuan yang berdampak pada banyaknya jumlah anak kerdil (stunting) seringkali masih dianggap hanya tanggung jawab perempuan
Siaran Pers, Jumat, 23 Oktober 2020

Forum Anak ASEAN : Ciptakan Lingkungan Keluarga Suportif, Dukung Kesehatan Mental Anak Selama Pandemi Covid-19 (83)

6th ASEAN Children’s Forum (ACF) atau Forum Anak ASEAN ke-6 telah selesai dilaksanakan dengan Kamboja sebagai tuan rumah pelaksanaan ACF…
Siaran Pers, Rabu, 21 Oktober 2020

Jaga Keluarga Kita, Terapkan Protokol Kesehatan Keluarga (64)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melalui Gerakan Bersama Jaga Keluarga Kita (BERJARAK) mengajak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan…
Siaran Pers, Rabu, 21 Oktober 2020

Menteri Bintang Dorong Perempuan Terlibat Aktif dan Kawal Pilkada Serentak 2020 (71)

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2020 akan digelar bertepatan dengan Peringatan Hari Ibu yang diperingati setiap 22 Desember.