Siaran Pers Nomor: B-069/SETMEN/HM.02.04/03/2021

Jakarta (19/03) – Perjalanan penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia masih membutuhkan dukungan dari kita semua, termasuk perempuan. Perlindungan bagi para perempuan, khususnya teman-teman Perempuan Pembela HAM dari praktik-praktik pelanggaran HAM, perlakuan salah, pelecehan, intimidasi, dan stigma-stigma yang berkembang, juga perlu diperhatikan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menuturkan upaya-upaya untuk mengantar perempuan pada kesetaraan masih harus terus digelorakan oleh seluruh pihak.

Dalam Webinar dan Festival Film Dokumenter Perempuan Pembela HAM Apresiasi yang diselenggarakan Yayasan Perlindungan Insani Indonesia (YPII) dan Institute for Women’s Empowerment (IWE) Menteri Bintang mengapresiasi pembuatan film oleh berbagai pihak yang mencoba menangkap kehidupan perempuan pembela HAM. 

“Ini menjadi inisiatif luar biasa dalam upaya menegakkan HAM melalui film. Film adalah medium penghantar informasi yang baik, karena mudah masuk mempengaruhi kognisi dan afeksi kita sebagai penonton. Sebagai medium yang cukup kuat, tentunya saya sangat berharap film akan membantu meningkatkan kesadaran publik tentang kondisi Perempuan Pembela HAM di Indonesia, serta mendorong perlindungan terhadap Perempuan Pembela HAM, yang selama ini mendapatkan stigma, dan termarjinalkan dalam masyarakat,” tutur Menteri Bintang.

Saat ini Kementerian PPPA tengah berupaya memberikan dukungan bagi pengakuan dan perlindungan korban kekerasan seksual dengan mengawal proses legislasi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Di samping mekanisme penanganan kekerasan, Kemen PPPA juga memberikan perhatian dan penguatan kepada penyintas. 

“Sejalan dengan isu prioritas Kemen PPPA yang pertama, yakni peningkatan peran perempuan dalam kewirausahaan, kami berfokus pada upaya memperkuat kapasitas kewirausahaan para penyintas, baik penyintas dari kekerasan maupun kebencanaan, perempuan pra-sejahtera dan perempuan kepala keluarga. Program ini merupakan salah satu cara untuk ikut memperkuat dan memberdayakan serta memberikan perlindungan kepada para perempuan pembela HAM, khususnya mereka yang sebelumnya adalah korban kekerasan yang kemudian berhasil melewati masa sulit dan bisa bangkit kembali,” ujar Menteri Bintang. Selain itu, untuk perlindungan perempuan pembela HAM ini perlu kita pikirkan upayanya, salah satu ruang yang strategis yaitu melalui Rencana Aksi Nasional Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS) yang saat ini sedang dalam proses revisi oleh Kemenko PMK dan KPPPA.

“Dalam kesempatan ini saya hendak menyampaikan rasa hormat saya kepada para penyintas kekerasan yang kemudian justru mendedikasikan hidupnya untuk menjadi perempuan pembela HAM, ikut memerangi masalah kekerasan, mencegah dan menangani korban. Mari kita gelorakan lagi komitmen bersama bagi pemerintah dan seluruh sektor pembangunan untuk menciptakan sistem yang ramah bagi seluruh rakyat Indonesia dari segala bentuk pelanggaran HAM. Bersama kita lindungi perempuan, para ibu bangsa, dari diskriminasi, marginalisasi dan kekerasan. Perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju!,” tutup Menteri Bintang. 

Lebih lanjut, Direktur Yayasan Perlindungan Insani Indonesia (YPII), Damairia Pakpahan mengatakan terselenggaranya kegiatan hari ini berkat kerjasama Perempuan Pembela HAM (PPHAM) di Indonesia, Yayasan Perlindungan Insani Indonesia (YPII) dan Institute for Women Empowerment (IWE), dan www.konde.co.

“Kerjasama untuk kampanye dan promosi perlindungan dan jaminan kesehatan bagi PPHAM ini tidak lepas dari situasi masih rendahnya pemahaman publik tentang PPHAM. Dalam festival film dokumenter hari ini ditampilkan tigabelas (13) PPHAM yang dibuatkan kisahnya dalam film dokumenter yang diproduksi sejumlah lembaga ini merupakan para PPHAM yang terus konsisten memperjuangkan Hak Asasi Manusia,” ujar Damairia. 

Damairia menyampaikan beberapa harapan sebagai rekomendasi untuk pemajuan peradaban kemanusian menuju keadilan melalui kesetaraan dan kesadaran gender yakni; meningkatkan regulasi tentang perlindungan dan jaminan kesehatan bagi perempuan korban khususnya PPHAM menjadi lebih mekanis dan operasional serta memberikan jaminan kesehatan; melakukan sosialisasi dan mengadakan kegiatan-kegiatan edukatif untuk seluruh elemen lembaga pemerintahan maupun untuk masyarakat tentang urgensi perlindungan dan jaminan kesehatan; dan memberikan pendampingan hukum, pendampingan fisik maupun psikis kepada para perempuan korban secara berkelanjutan untuk menjadi penyintas termasuk perempuan pembela HAM. 

BIRO HUKUM DAN HUMAS

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 

DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp.& Fax (021) 3448510

e-mail : humas@kemenpppa.go.id

website : www.kemenpppa.go.id