Siaran Pers Nomor: B-078/SETMEN/HM.02.04/03/2021

Jakarta (24/3) –  Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan tahun 2019 masih berada di bawah laki-laki yaitu 69,18 sedangkan nilai IPM laki-laki adalah 75,96. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menyebutkan bahwa angka tersebut menunjukkan realita masih banyaknya ketimpangan yang dihadapi perempuan hingga saat ini, mulai dari ekonomi hingga kasus kekerasan yang menimpa perempuan.

Konstruksi sosial budaya di masyarakat menurut Menteri Bintang ikut menyumbang rendahnya kualitas perempuan Indonesia. ‘’Kondisi ini berkaitan dengan konstruksi sosial patriarki yang menempatkan posisi perempuan lebih rendah daripada laki-laki padahal perempuan merupakan kekuatan bangsa. Berdasarkan Sensus 2020, perempuan mengisi 49,42 persen dari populasi di Indonesia atau sekitar 133,54 juta jiwa. Selain itu berdasarkan McKinsey Global Institute Analysis, Indonesia dapat meningkatkan pendapatan domestik bruto (PDB) sebesar USD 135 miliar per tahun di tahun 2025, dengan catatan partisipasi ekonomi perempuan terus ditingkatkan pula,” ujar Menteri Bintang dalam Konferensi Perempuan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) 2021 secara virtual, Rabu (24/3).

Menteri Bintang mengakui bahwa meluruhkan budaya patriarki bukanlah hal yang mudah. Namun, ia meyakini dengan adanya kerja sama, kerja keras, serta kegigihan dalam memperjuangkannya, cita-cita untuk menghilangkan budaya patriarki di Indonesia bukanlah hal yang mustahil.

 “Upaya-upaya untuk menghapus berbagai pandangan yang masih merugikan perempuan harus terus didengungkan, pembagian peran yang setara antara laki-laki dan perempuan bisa diimplementasikan, dimulai dari lingkup terkecil di masyarakat yakni keluarga kemudian lambat laun ke masyarakat secara luas,” tutur Menteri Bintang.

Menteri Bintang menegaskan pemerintah terus mendorong partisipasi perempuan di bidang ekonomi serta mendukung kesempatan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di bidang politik. Menurut Menteri Bintang di tangan politisi perempuan diharapkan tercipta kebijakan yang lebih responsif dan ramah perempuan.

Sementara itu, Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  (Kemen PPPA), Agustina Erni mengatakan bahwa saat ini pemerintah terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk bersinergi mengurangi ketimpangan gender. Sinergi dengan Kementerian Dalam Negeri dilakukan untuk memprioritaskan pendidikan politik perempuan.

“Kami juga melakukan pelatihan untuk pemimpin perempuan di desa. Hal ini dapat dilihat dari desa yang mempunyai Kepala Desa Perempuan, ternyata kegiatan yang dilakukan telah memperhatikan kebutuhan perempuan. Sementara untuk pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, Kemen PPPA menjalin kerja sama dengan dunia usaha guna melakukan berbagai pelatihan yang dilakukan secara daring,’’ujar Erni.

Selain itu, dalam upaya menangani kekerasan terhadap perempuan, Kemen PPPA secara intensif melakukan kerja sama dengan daerah untuk menyediakan layanan bagi korban kekerasan perempuan dan anak, hal ini disampaikan oleh Staf Khusus Menteri PPPA, Agung Putri Astrid.

Salah satu tokoh perempuan HKBP, Devi Pandjaitan, sependapat bahwa banyak berbagai permasalahan yang dihadapi oleh perempuan Indonesia, seperti meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga di masa pandemi, baik itu secara fisik, verbal, maupun penelantaran. “Pertanyaannya, di mana saya berada sebagai perempuan HKBP dan apa yang bisa saya lakukan?  Kalau kita melihat sub tema konferensi ini, yaitu peran transformatif perempuan HKBP di dalam pelayanan gereja, maka ada 3 hal yang wajib kita miliki yaitu berwawasan global, berakar kuat pada asal atau kearifan lokal, pandai dan cakap mengelola diri. Hal inilah yang dapat memperkaya kemampuan perempuan,” ujar Devi.

BIRO HUKUM DAN HUMAS

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp.& Fax (021) 3448510

e-mail : humas@kemenpppa.go.id

www.kemenpppa.go.id