Siaran Pers Nomor: B-156/SETMEN/HM.02.04/05/2021

Jakarta (18/5) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga mengatakan ada banyak hal yang bisa dilakukan masyarakat untuk dapat memberikan kehidupan yang lebih baik dan setara bagi perempuan. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah menanamkan prinsip kesetaraan sedini mungkin, seperti menjamin kesempatan meraih pendidikan bagi anak laki-laki maupun perempuan dan pendampingan bagi korban kekerasan dengan mengedepankan perspektif perempuan sehingga penyintas tidak mendapatkan diskriminasi ganda. 

“Kerentanan perempuan ini bukan disebabkan karena dirinya lemah. Pemikiran dan konstruksi sosial patriarki menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dari laki-laki. Kondisi bias gender ini membawa perempuan pada berbagai permasalahan, seperti stigmatisasi, stereotype, marginalisasi, bahkan kekerasan berbasis gender. Perempuan pun seringkali dinomorduakan dalam mendapatkan akses, berpartisipasi dalam ranah publik, ikut serta menentukan arah pembangunan, bahkan menerima hasil manfaat pembangunan,” ungkap Menteri Bintang dalam Penutupan Musyawarah Pelayanan Moria Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Tahun 2021 secara virtual.

Menteri Bintang mengatakan Kemen PPPA telah melakukan berbagai upaya untuk mengurai problematika dan mencari solusi guna memajukan dan memberdayakan kaum perempuan. Namun menurutnya, upaya tersebut tidak tidak akan optimal tanpa adanya sinergi yang kuat antar pemangku kepentingan.

Dukungan dan kerja nyata dari masyarakat ini penting untuk dilakukan. Pasalnya, saat ini berbagai dinamika sosial yang terjadi di masyarakat banyak dipengaruhi pemikiran dan konstruksi sosial yang kurang tepat sehingga menyebabkan perempuan masih dikategorikan sebagai kelompok rentan.

“Peran akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media, sangatlah dibutuhkan dalam memberi dukungan melalui diseminasi informasi, mengawal implementasi, hingga memberikan evaluasi dan masukan. Kami sangat terbuka terhadap berbagai masukan, saran, dan kritik yang membangun dari semua pihak,” ujar Menteri Bintang.

Melihat jumlah perempuan Indonesia yang besar, yaitu 49,42 persen dari populasi di Indonesia atau sekitar 133,54 juta jiwa, dapat dikatakan perempuan adalah penopang hidup bangsa. “Bersama-sama, mari kita jaga potensi-potensi perempuan Indonesia untuk membawa perubahan baik, tidak hanya untuk dirinya, namun juga keluarga, masyarakat, dan pada akhirnya negara,” kata Menteri Bintang.

Senada dengan Menteri Bintang, Ketua Umum Moderamen GBKP, Krismas Imanta Barus mengatakan kaum perempuan merupakan aset yang bisa menjadi sendi-sendi pembangunan serta penopang kehidupan bangsa dan negara. “Kami sungguh mengucap syukur untuk arahan dari Ibu Menteri. Ini mengingatkan kami betapa berharganya kaum perempuan dan kaum ibu, baik di tengah masyarakat, keluarga, dan negara kita,” tuturnya.

Krismas menambahkan dari sekitar 350 ribu jemaat GBKP, lebih dari 73 ribu diantaranya merupakan perempuan. “Jumlah ini signifikan dalam proses hadirnya gereja dalam membawa kebaikan dan proses pembaharuan bagi masyarakat karena kami dipanggil untuk menjadi berkat dan membawa tatanan baru bagi bangsa Indonesia,” tutup Krismas.

BIRO HUKUM DAN HUMAS

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp.& Fax (021) 3448510,

e-mail : humas@kemenpppa.go.id

www.kemenpppa.go.id