Siaran Pers Nomor: B-324/SETMEN/HM.02.04/09/2021

Jakarta (10/9) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga menyampaikan apresiasi Pemerintah Indonesia atas terjalinnya kerjasama yang baik antara Indonesia dan Australia selama ini. Terlebih, Indonesia dan Australia sama-sama memprioritaskan isu gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Bintang saat menerima kunjungan Menteri Luar Negeri, yang merangkap sebagai Menteri Perempuan Australia, Marise Payne di Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Jakarta, Kamis (9/9).

“Pertemuan bilateral ini mencerminkan komitmen kuat kami, untuk terus melakukan kerjasama yang erat demi mencapai tujuan bersama dalam  pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, khususnya di masa pandemi Covid-19,” ujar Menteri Bintang dalam diskusi tersebut.

Menteri Bintang mengatakan, Pemerintah Australia telah berkomitmen untuk melanjutkan kemitraan dengan Pemerintah Indonesia melalui berbagai program, terutama di bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Tahun 2013-2020, Pemerintah Australia melaksanakan Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan/MAMPU guna meningkatkan akses perempuan miskin kepada layanan penting dan program Pemerintah lainnya untuk mencapai kesetaraan gender.

“Program MAMPU sudah berakhir pada tahun 2020, dan akan digantikan dengan Program baru yang saat ini sedang dalam pembahasan, yaitu Australia-Indonesia Partnership Towards an Inclusive Society (AIPTIS) yang memfasilitasi kerjasama penyusunan kebijakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya memastikan lebih banyak perempuan dan kelompok marjinal mendapatkan manfaat. Kita harapkan melalui Program ini, Kemen PPPA dapat dilibatkan dalam implementasinya,” tutur Menteri Bintang.

Melihat praktek pengarusutamaan gender yang sudah baik di Australia, Menteri Bintang menyampaikan harapan untuk dapat menghidupkan kembali program peningkatan kapasitas bagi SDM Kemen PPPA, seperti program studi S-2, studi banding, dan/atau bantuan teknis berupa experts. “Tadi saya pun menyampaikan karena kita tahu pengarusutamaan gender yang ada di Australia itu cukup bagus, apakah kita bisa dibantu untuk program pendidikan S-2 atau studi banding, atau bisa juga dalam bentuk tenaga ahli berkaitan dengan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,” imbuhnya.

Senada dengan Menteri Bintang, Menteri Payne menyatakan, melalui kunjungan tersebut, Pemerintah Australia ingin memulai hubungan baik dengan Kemen PPPA serta mendiskusikan beberapa langkah strategis yang dilakukannya sebagai Menteri Luar Negeri dan Menteri Perempuan. “Saya juga ingin mengetahui lebih banyak mengenai prioritas Menteri PPPA, serta posisi perempuan dalam masa pandemi Covid-19,” ungkapnya.

Payne menyebutkan, Pemerintah Australia memiliki prioritas terkait kesetaraan gender, perlindungan perempuan, seperti pencegahan kekerasan berbasis gender, serta pemberdayaan perempuan, termasuk kepemimpinan perempuan. “Saya sangat menghargai kemitraan yang selama ini terjalin, khususnya dalam kesetaraan gender, penguatan lembaga masyarakat, dan pemberdayaan perempuan,” ujar Menteri Payne.

Kemitraan antara Pemerintah Australia dengan Pemerintah Indonesia, khususnya Kemen PPPA ini diharapkan dapat terus terjalin dalam upaya memperkuat pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Indonesia. “Mudah-mudahan kerjasama yang sudah dibangun dengan Pemerintah Australia berkaitan dengan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bisa kita kerjasamakan lagi ke depan. Selain itu, Menteri Payne juga menyatakan dukungannya untuk G20 Presidensi Indonesia tahun 2022, termasuk mendukung Kemen PPPA sebagai mother ministry untuk W20 dan G20 Empower,” tutup Menteri Bintang.

BIRO HUKUM DAN HUMAS

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp.& Fax (021) 3448510

e-mail : humas@kemenpppa.go.id

website : www.kemenpppa.go.id