Siaran Pers Nomor: B-359/SETMEN/HM.02.04/09/2021

Jakarta (29/9) – Partisipasi perempuan dalam pembangunan hampir mengisi seluruh sektor. Namun realitanya, kesenjangan gender khususnya posisi perempuan dalam pengambilan keputusan dan tampuk kepemimpinan masih tebilang renggang. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menekankan lembaga keagamaan memiliki peran penting dalam membangun kesetaraan gender dan mendorong kebijakan pemberdayaan perempuan di Indonesia.

“Melihat luasnya dan besarnya cakupan kesetaraan gender dalam berbagai bidang pembangunan, sinergitas menjadi kunci untuk mempercepat perwujudannya sehingga dibutuhkan peran serta dari seluruh stakeholder dari tingkat nasional hingga akar rumput, termasuk lembaga keagamaan,” ujar Menteri Bintang dalam webinar South East Asia Conference On Gender Justice” yang diselenggarakan Huria Kristen Batak Protestan.

Kemen PPPA sendiri telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender baik dari sisi regulasi, program maupun kebijakan. Salah satunya, Kemen PPPA telah melaksanakan model program Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan yang bertujuan meningkatkan kualitas perempuan perdesaan/kelurahan agar dapat berperan serta, khususnya dalam pengambilan keputusan politik perdesaan.

“Saya berharap peran besar dan partisipasi Lembaga Keagamaan termasuk Persekutuan Gereja Indonesia yang menaungi Huria Kristen Batak Protestan dan anggota gereja protestan lainnya seperti di bawah Persekutuan Gereja Indonesia, untuk ikut berpartisipasi dan bersinergi dalam mendukung pelaksanaan pengarusutamaan gender. Khususnya dalam membuka ruang dan kesempatan seluas-luasnya bagi perempuan, serta meningkatkan kapasitas perempuan untuk terlibat pada berbagai proses di setiap sektor pembangunan,” jelas Menteri Bintang.

Menteri Bintang menambahkan, saat ini Kemen PPPA juga sedang mendorong perwujudan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang diharapkan bisa mendukung terwujudnya pembangunan yang berbasis pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. 

“Kemen PPPA telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender baik dari sisi regulasi, program maupun kebijakan. Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak ini sendiri penting mengingat desa merupakan ujung tombak pembangunan nasional, yang jumlah dan perannya sangat strategis untuk dapat diberdayakan dalam mencapai tujuan-tujuan SDGs,” tambah Menteri Bintang.

Setuju dengan pernyataan Menteri Bintang, Debora Sinaga, Pendeta sekaligus Kepala Diakonia Departemen Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) mengaku pihaknya mendukung perempuan terutama dilingkup pelayan gereja untuk meningkatkan kapasitasnya. Menurut Debora, salah satu tangga bagi perempuan untuk dapat maju adalah melalui pendidikan. 

“Departemen Diakonia HKBP mendukung pendidikan anak-anak dan pelayan perempuan melanjutkan pendidikan sampai ke perguruan tinggi. Mereka didukung untuk melanjutkan study dengan diberi beasiswa. Bukan hanya tingkat S1 tapi juga jenjang yang lebih tinggi yaitu tingkat S2 dan pada berbagai jurusan, salah satunya farmasi. Prioritas (beasiswa) bagi mereka yang kurang mampu atau miskin, memiliki kemampuan intelektual dan kemauan yang tinggi untuk melanjutkan studi, serta dia anak yatim piatu,” jelas Debora.

BIRO HUKUM DAN HUMAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp & Fax (021) 3448510,

e-mail : humas@kemenpppa.go.idwww.kemenpppa.go.id