Siaran Pers Nomor: B- 361/SETMEN/HM.02.04/09/2021

Jakarta (01/10) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menekankan komitmen pemerintah untuk mengentaskan ketimpangan gender sebagai upaya menjemput kemajuan bangsa sesuai dengan tujuan ke-5 SDGS yakni: mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan. Salah satu upaya dalam mendukung upaya tersebut adalah melalui peningkatan kepemimpinan perempuan di sektor-sektor dunia kerja, baik melui sektor publik maupun privat.

“Data menunjukan bahwa kepemimpian perempuan di Indonesia belum maksimal. Dalam sektor publik, proporsi perempuan di kursi legislatif hingga saat ini belum memenuhi taget keterwakilan minimal sebesar 30 persen. Sedangkan dalam sektor profesional, situasinya tidak jauh berbeda. Proporsi CEO perempuan Indonesia, terlepas dari ukuran perusahaannya, hanya sebesar 15 persen. Menurut survey ILO (2020), pemimpin perempuan lebih banyak mengisi fungsi manajemen pendukung yang jarang membawanya pada posisi puncak dan pengambil keputusan di perusahaan,” ungkap Menteri Bintang dalam Webinar Road To G20 Indonesia Presidency: Kepemimpinan Perempuan Dalam Sektor Publik dan Privat (30/09).

Menteri Bintang menyayangkan rendahnya presentase kepemimpinan perempuan tersebut, padahal dikutip dari UN Women, kepemimpinan perempuan mampu meningkatkan ekonomi, memperkuat ketahanan pangan dan membuat ruang bagi generasi kini dan nanti.

“Pada kesempatan ini, saya beserta jajaran Kementerian PPPA, mohon dukungan dari para advocates G20 Empower, serta berbagai stakeholder yang hadir untuk dapat menyebarkan semangat pemberdayaan perempuan dalam kepemimpinannya di dunia kerja. Hal ini perlu terus dilakukan oleh organisasi dan institusi untuk mendorong terbukanya ruang bagi perempuan untuk ikut ambil bagian di berbagai level dunia kerja,” tutur Menteri Bintang.

Plt. Deputi Partisipasi Masyarakat, Indra Gunawan menambahkan bahwa G20 Empower sebagai aliansi G20 untuk memberdayakan dan merepresentasikan kemajuan perempuan yang fokus pada peningkatan dan penguatan posisi kepemimpinan perempuan, khususnya di sektor privat dan publik. Oleh karenanya, diharapkan inisiatif kesetaraan gender perlu mendapatkan perhatian khusus dari berbagai perusahaan serta pemerintahan secara nasional dan global.

“Pada G20 Presidensi Indonesia di tahun 2022, G20 Empower akan membawakan tiga tema, yaitu: (1) Meningkatkan akuntabilitas perusahaan dalam pencapaian key performance indicators untuk peningkatan peran perempuan; (2) memiliki program untuk mendorong peran UKM milik perempuan sebagai penggerak ekonomi; serta (3) membangun dan meningkatkan ketahanan digital dan skill perempuan dalam model kerja yang akan datang,” jelas Indra.

Presiden Direktur dan CEO XL Axiata, Dian Siswarini menyampaikan rendahnya partispasi perempuan di bidang STEM (science, technology, enigeering, math). Representase perempuan yang lulus dari jurusan STEM dianggap cukup tinggi, namun semakin rendah ketika memasuki dunia kerja, apalagi pada level pengambil keputusan. Padahal menurut Dian, kepemimpinan perempuan pada akhrinya akan membawa keuntungan juga kepada perusahaan.

“Kesetaraan gender bukan hanya tujuan bagi kaum perempuan, tapi atas dasar pengertian bahwa kalau kita punya keragaman di level pemimpin maka akan memberikan peningkatan produktivitas dan profitabilitas perusahaan. Kalau keterwakilan perempuan di manajemen itu meningkat maka produktivitas meningkat. Karena itu sudah ada hasilnya dan berdasarkan penelitian-penelitian yang ada,” ucap Dian.

Dalam memajukan ekonomi bangsa khususnya melalui pemberdayaan perempuan, masih ditemukan tantangan-tantangan dalam pelaksanaannya. Ketua Umum DPP IWAPI (Ikatan Pengusaha Wanita Indonesia), Nita Yudi menyampaikan bahwa budaya patriarki, beban ganda pada perempuan dan stigma masih menghambat kemajuan karier perempuan.

Dalam mengatasi tantangan tersebut, Nita menghimbau untuk menerapkan upaya-upaya berikut: (1) Pekerjaan rumah dan pengasuhan menjadi tanggung jawab perempuan dan laki-laki; (2) waktu kerja yang fleksibel bagi laki-laki dan perempuan untuk dapat mengasuh anak atau orang tua; (3) memberikan kesempatan bagi perempuan untuk mengakses keterampilan; (4) menyediakan fasilitas pengasuhan anak; (5) kebijakan dan program yang afirmatif, kuratif, protektif dan non diskriminatif bagi pemerintah dan perusahaan; (6) terus mempromosikan manfaat keberagaman dan kesetaraan di dunia kerja; serta (7) mendorong kerja layak dan aman bagi perempuan dan program pengawasannya.

BIRO HUKUM DAN HUMAS

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp.& Fax (021) 3448510

e-mail : humas@kemenpppa.go.id

website : www.kemenpppa.go.id