Kemen PPPA Dorong Pemberdayaan Perempuan Wirausaha Melalui Dasa Wisma

  • Dipublikasikan Pada : Senin, 04 Oktober 2021
  • Dibaca : 1157 Kali
...

Siaran Pers Nomor: B- 363/SETMEN/HM.02.04/10/2021

 

Jakarta (04/10) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mendorong pemberdayaan perempuan kewirausahaan dapat terselenggara hingga ke tingkat akar rumput melalui program Dasa Wisma. Pemberdayaan perempuan kewirausahaan melalui Dasa Wisma, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para perempuan untuk meningkatkan kualitas hidup di masa pandemi.

“Hingga kini perempuan masih dikategorikan sebagai kelompok rentan karena mengakarnya budaya patriarki yang menempatkan mereka dalam posisi yang lebih rendah dari laki-laki hampir dari segala aspek kehidupan. Apalagi dampak luar biasa pandemi Covid-19 memperparah kesenjangan gender antara perempuan dan laki-laki. Menjadi keprihatinan bagi kita semua ketika mendengar bahwa kelompok Dasa Wisma di Desa Sukutokan, Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur mandapatkan tantangan luar biasa akibat wabah ini, apalagi bagi ibu-ibu pelaku wirausaha,” jelas Menteri PPPA, Bintang Puspayoga dalam Webinar Dialog Seknas Jokowi bersama Kelompok Dasa Wisma (03/10).

Menteri bintang menyampaikan 5 isu prioritas arahan presiden Joko Widodo yang diamanatkan kepada Kemen PPPA, salah satunya adalah peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berprespektif gender. Berdasarkan arahan itu, Kemen PPPA mengupayakan pengembangan model desa ramah perempuan dan peduli anak yang  diharapkan dapat membantu mempercepat upaya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di  tingkat akar rumput.

“Apresiasi saya sampaikan kepada hadirin sekalian atas komitmennya untuk hadir dalam diskusi hari ini. Dasa Wisma  di Desa Sukutokan, Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur ini diharapkan dapat menjadi penggerak perubahan terhadap peningkatan kualitas hidup perempuan yang  dampaknya tidak hanya dirasakan oleh lingkungan sekitar saja, tapi juga dapat menginspirasi seluruh perempuan di Indonesia,” ucap Menteri Bintang.

Menteri Bintang juga menyampaikan, melalui terselenggaranya forum-forum di tingkat akar rumput, diharapkan dapat memberikan gambaran riil dan nyata mengenai permasalahan yang terjadi di daerah, sehingga kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat dapat tepat sasaran.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas UKM Kabupaten Flores Timur, Achmad R. Duli mendukung kegiatan-kegiatan wirausaha perempuan dengan melakukan program-program intervensi.

“Sebagai upaya meningkatkan kapasitas UKM, khususnya usaha mikro seperti Dasa Wisma kami melalukan berbagai upaya intervensi. Berkaitan dengan kesetaraan gender, peran kami adalah meningkatkan kapasitas perempuan, memberi ruang dan waktu bagi perempuan, khususnya kita bicara terkait penenun. Kita meningkatkan keahlian mereka dalam menenun, meningkatkan pengelolaan produk, serta bagaimana meningkatkan pemasaran dengan mengikutkan mereka pada kegiatan-kegiatan promosi,” ujar Achmad.

Melanjutkan hal tersebut, Ketua DPRD, Robert Rebon Kereta mengusulkan sinergi pemangku kepentingan dapat dilaksanakan mulai dari tingkat nasional, daerah hingga desa.

“Kita harus bisa bersinergi supaya tidak hanya Desa Sukutokan yang berkembang, tapi justru bisa jadi suatu sampel yang menjadi titik priotiras akselerasi pemberdayaan kaum perempuan di tingkat desa,” ucap Robert.

Plt. Deputi Partisipasi Masyarakat, Indra Gunawan turut mengapresiasi pihak-pihak yang terlibat dalam upaya pemberdayaan perempuan kewirausahaan Dasa Wisma yang tetap berjalan meski dalam kondisi pandemi. Selain itu, dirinya sepakat sinergi sangat perlu dilakuan guna menyelesaikan masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang tidak bisa dilaksanakan hanya dari satu pihak saja.

“Saya meminta kepada pemangku kepentingan daerah, ibu-ibu dan perempuan bisa ikut diajak ketika pada musyawarah pembangunan desa, sehingga aspirasi ibu-ibu bisa terakomodir dalam penyusunan program dan kebijakan. Selain itu, terkait permodalan, Kemen PPPA telah bekerja sama dengan perusahaan Permodalan Nasional Madani dengan program PNM Mekaar yang mendukung modal bagi usaha sangat mikro, khususnya kepada perempuan. Melaui program tersebut diharapkan bisa kita manfaatkan untuk kesejahteraan bersama,” jelas Indra.

Dasawisma adalah kelompok ibu dari 10-20 Kepala Keluarga (KK) rumah yang bertetangga yang bertujuan untuk mempermudah jalanya suatu program.

 

BIRO HUKUM DAN HUMAS

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp.& Fax (021) 3448510

e-mail : humas@kemenpppa.go.id

website : www.kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Sabtu, 03 Juni 2023

KemenPPPA Beri Bantuan Spesifik Kepada Perempuan Korban TPPO dari Irak ( 103 )

Jakarta (3/6) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) memberikan paket bantuan kebutuhan spesifik kepada perempuan korban Tindak Pidana…

Siaran Pers, Jumat, 02 Juni 2023

KemenPPPA Kecam Kasus Pelecehan Seksual Oleh Kepsek dan Guru Madrasah Di Wonogiri ( 151 )

Jakarta (2/6) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mengecam dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Kepala Sekolah (M) dan…

Siaran Pers, Rabu, 31 Mei 2023

Perkuat Lembaga Layanan Kualitas Hidup Anak Untuk Percepatan Menuju Provinsi Layak Anak di Kalimantan Selatan ( 138 )

Jakarta (1/6) – Dalam upaya mempercepat Provinsi Kalimantan Selatan menjadi Provinsi Layak Anak (Provila), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak…

Siaran Pers, Selasa, 30 Mei 2023

Komitmen Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Dorong Percepatan KLA Melalui Standardisasi Layanan Kualitas Hidup Anak ( 39 )

Jakarta (1/6) – Upaya mempercepat Provinsi/Kabupaten/Kota Layak Anak, salah satunya dilakukan di Provinsi Bali. Dalam rangka percepatan tersebut, Kementerian Pemberdayaan…

Siaran Pers, Senin, 29 Mei 2023

Kalimantan Tengah Berkomitmen Kembangkan Layanan Kualitas Hidup Anak Untuk Percepatan Kabupaten/Kota Layak Anak ( 39 )

Jakarta (1/6) – Dalam rangka percepatan Provinsi Layak Anak, pemenuhan target RPJMN 2024, dan target rencana strategis, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan…