Siaran Pers Nomor: B-369/SETMEN/HM.02.04/10/2021

Jakarta (07/10) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menekankan pentingnya mendorong pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi khususnya sektor ekspor perdagangan. Keran pengetahuan dan kerjasama harus dibuka selebar-lebarnya demi tercapainya akses perempuan terhadap pusara perdagangan skala internasional.

“Perdagangan internasional mempengaruhi perempuan dalam perannya sebagai konsumen, pekerja, pemilik usaha dan pelaku ekspor dan impor. Semakin banyak perempuan berpartisipasi dalam sektor ekonomi, semakin besar kontribusi mereka terhadap pendapatan nasional. Memberikan dampak positif bagi peningkatan indeks pembangunan manusia, indeks pembangunan gender, serta indeks pemberdayaan gender,” ujar Menteri Bintang dalam Webinar “Export to Face the Global SME Challenge” (AWEN), Rabu (06/10).

Dalam rangka The 4^th ASEAN Ministrial Meeting on Women (AMMW), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mewakili pemerintah Indonesia sebagai tuan rumah AMMW menyelanggarakan webinar bertajuk “Export to Face the Global SME Challenge” (AWEN) sebagai rangkaian kegiatan. Tujuannya guna memperluas dan memperkuat pengetahuan dan keterampilan perempuan untuk menembus bisnis ke pasar internasional.

“Saya berharap webinar ini dapat meningkatkan kepercayaan diri perempuan ASEAN untuk menjual produk mereka di luar negeri, dan pada saat yang sama, berkontribusi pada pemulihan dan pertumbuhan ekonomi negara mereka selama dan pasca pandemi Covid-19 saat ini,” kata Menteri Bintang.

Menurut Menteri Bintang, partisipasi sebagai konsumen maupun pekerja dalam pardagangan internasional akan membawa berbagai manfaat positif bagi perempuan. Sebagai konsumen, perempuan akan diuntungkan dari segi ketersediaan, variasi, dan harga barang yang stabil. 

Sedangkan sebagai pekerja, permintaan tenaga kerja perempuan akan meningkat seiring aktifitas produksi yang juga bertambah. “Jika perempuan bekerja di sektor-sektor tersebut, akan berkaitan dengan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan perempuan secara umum,” tambah Menteri Bintang.

Di samping sebagai pelaku perdagangan internasional yang pasif sebagai konsumen dan pekerja, perempuan juga berperan aktif sebagai pemilik usaha dan pelaku ekspor dan impor. Menurut Data dari Asosiasi Pengusaha Wanita Indonesia, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang dipimpin perempuan yang melakukan perdagangan ekspor sangat terbatas hingga saat ini hanya antara 5% - 10%.

Namun, Menteri Bintang mengaku optimis sebab fenomena digitalisasi saat ini membuka peluang luas bagi perempuan, bahkan yang berada di UKM untuk menjual produknya ke luar negeri. 

“Internet inklusif. Ini mematahkan hambatan sosial dan budaya bagi perempuan untuk terlibat dalam sektor yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki. Dengan peluang digitalisasi dan kebijakan kemudahan ekspor yang ditetapkan Pemerintah Indonesia, saya yakin akan semakin banyak UKM yang dipimpin perempuan menjadi eksportir barang dan jasa,” ujar Menteri Bintang.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Bintang menyampaikan apresiasi atas inisiatif AWEN Indonesia dalam mendorong ekspor perdagangan perempuan, dan diharapkan dapat meningkatkan nilai bersih ekspor perdagangan intra dan ekstra ASEAN bagi Indonesia dan seluruh Negara Anggota ASEAN.

Chair of AWEN, Nita Yudi mengungkapkan secara umum seperti halnya UKM ASEAN, kinerja UKM Indonesia terhadap nilai ekspor dan jaringan produksi global masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan di tingkat Asia. Terutama dalam hal produktivitas, kontribusi ekspor, dan partisipasi dalam produksi global dan regional. 

Meski demikian, Nita menambahkan jika di masa pandemi Covid-19 kinerja bisnis ekspor tetap meningkat. Oleh karena itu, Nita menyarankan ada beberapa hal yang perlu dibenahi untuk meningkatkan daya saing UKM di ASEAN dan Indonesia.

“Pertama, kita dapat fokus dalam meningkatkan pendidikan dan keterampilan manajerial para pelaku UKM, sejalan dengan itu produktivitas dan inovasi UKM juga akan meningkat. Kedua, dalam berbisnis pemerintah perlu memberikan izin untuk UKM dan pembebasan biaya lainnya misalnya pajak penghasilan untuk 2 tahun pertama serta memfasilitasi akses ke jasa konsultan murah. Ketiga, akses terhadap permodalan dan keuangan,” jelas Nita.

Staf Ahli Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Frida Adiati menyebutkan ada beberapa tantangan bagi pengusaha perempuan dalam sektor ekspor salah satunya adalah akses ke modal yang lebih besar. 

“Perempuan yang menjalankan bisnis di tingkat mikro merasa sulit untuk mendapatkan akses ke modal yang lebih besar. Ini membuat mereka sulit untuk mengembangkan bisnis mereka secara signifikan. Selain itu akses akan informasi yang terbatas juga mempengaruhi keberhasilan mereka dalam menjalankan bisnis UKM,” tutur Firda.

Oleh karena itu, Firda mengungkapkan Kementerian Perdagangan RI mendorong UKM berorientasi untuk eskpor melalui 2 program utama. Pertama, Program Pelatihan Ekspor atau Export Coaching Program (ECP) yakni program bantuan ekspor bagi pelaku bisnis untuk setahun. Kedua, program Bantuan Desain dan Sertifikasi. Prorgam-prorgam tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pengusaha perempuan dalam meningkatkan kapasitas dalam sektor perdagangan global.

BIRO HUKUM DAN HUMAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp & Fax (021) 3448510,

e-mail : humas@kemenpppa.go.idwww.kemenpppa.go.id