Siaran Pers Nomor: B-379/SETMEN/HM.02.04/10/2021

 
Jakarta (13/10) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) memberikan Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2020 kepada 13 Kementerian/Lembaga (K/L), 29 Provinsi, dan 266 Kabupaten/Kota sebagai bentuk apresiasi kepada K/L dan Pemerintah Daerah yang telah peduli dan berkomitmen, serta berhasil mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) di dalam program dan kegiatannya. Penghargaan APE 2020 yang sedianya dilaksanakan pada 2020, mengalami perubahan jadwal dan dilaksanakan pada 2021 akibat pandemi Covid-19.
 
Pemberian Penghargaan APE Tahun 2020 hari ini dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan ASEAN Ministerial Meeting on Women (AMMW) ke-4, dimana Indonesia menjadi tuan rumah. Hal ini merupakan suatu kehormatan bagi Indonesia dan diharapkan praktek-praktek baik dalam pelaksanaan PUG di Indonesia, dapat menjadi sarana pembelajaran bersama di antara negara-negara ASEAN untuk turut meningkatkan kualitas pelaksanaan PUG di Indonesia ke depan.
 
“Apresiasi tinggi kami sampaikan melalui Penghargaan APE 2020 kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang telah peduli dan berkomitmen dalam pelaksanaan PUG di instansinya ataupun di daerahnya. Penghargaan ini kami berikan kepada 13 Kementerian/Lembaga, 29 Provinsi dan 266 Kabupaten/Kota, dan  tentu kami berharap jumlah K/L dan Pemda yang mendapat penghargaan akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang,” ungkap Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga dalam acara Pemberian Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2020 yang dilaksanakan secara virtual.
 
Menteri Bintang menjelaskan APE merupakan ukuran untuk melihat kemajuan pembangunan yang berorentasi pada pembangunan berkeadilan gender, sekaligus memberikan gambaran implementasi terkait upaya-upaya yang telah dilakukan K/L dan Pemda atas usaha-usaha yang dilakukan dalam melaksanakan strategi Pengarusutamaan Gender.
 
“Adapun proses pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan strategi PUG di K/L dan Pemda sendiri, dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator yang dapat mengukur pelaksanaan PUG, dengan melihat aspek kelembagaan dan implementasi dari 7 (tujuh) prasyarat PUG,” jelas Menteri Bintang.
 
Menteri Bintang juga menegaskan berbagai strategi untuk mewujudkan kesetaraan gender, seharusnya melandasi pembangunan di negeri ini, dengan memberdayakan semua masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki agar dapat keluar dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka, serta berujung pada peningkatan perekonomian sebuah negara. Adapun beberapa indikator yang digunakan dalam mengevaluasi hasil pembangunan yang berperspektif gender, yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebagai indikator dampak.
 
“Berdasarkan Global Gender Gap Report 2021, Indonesia berada di peringkat 101 dari 156 negara dengan kesenjangan gender. Kesenjangan ini diukur melalui 4 (empat) indikator, yakni partisipasi dan peluang ekonomi, pencapaian pendidikan, kesehatan dan kelangsungan hidup, dan pemberdayaan politik. Hal ini menggambarkan mewujudkan kesetaraan gender sangatlah relevan dengan pembangunan ekonomi, tidak hanya persoalan moral dan keadilan semata,” ujar Menteri Bintang.
 
Menteri Bintang menuturkan Pemerintah telah menetapkan Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai salah satu dari 4 (empat) strategi pengarusutamaan untuk mewujudkan pembangunan yang inovatif  dan adaptif sehingga dapat menjadi katalis pembangunan menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
 
Selain itu, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah juga telah mengimplementasikan strategi PUG ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan masing-masing. Hal ini sesuai dengan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Implementasi PUG dalam pembangunan ini diharapkan akan memperkecil kesenjangan gender yang terjadi di masyarakat.
 
Menteri Bintang juga menjelaskan komitmen Pemerintah untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dalam pembangunan bangsa ditargetkan dapat terwujud pada 2025 melalui melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Komitmen tersebut juga telah  diimplementasikan sesuai dengan tujuan kelima dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainability Development Goals/SDGs) yang ditargetkan tercapai pada 2030.
 
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy mengungkapkan peningkatan untuk mewujudkan kesetaraan gender turut mempercepat pembangunan bangsa. “Terwujudnya kesetaraan gender dalam pembangunan dapat meningkatkan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) global hingga 26 persen, sebaliknya kegagalan dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam 6 (enam) tahun ke depan, dapat menyebabkan Indonesia berpotensi kehilangan 135 miliar US Dollar dalam PDB tahunan. Untuk itu, diperlukan keterlibatan Pemerintah, baik di Pusat maupun Daerah dalam mengimplementasikan strategi PUG,” terang Menko Muhadjir.
 
Lebih lanjut, Menko Muhadjir memberikan apresiasi kepada Menteri PPPA beserta jajaran atas terselenggaranya Pemberian Penghargaan APE 2020 dan mengapresiasi disampaikannya APE 2020 dalam laporan ASEAN Gender Mainstreaming Strategic Frameworks 2021-2025 sebagai bentuk penghargaan di level K/L dan Pemda yang menjadi salah satu contoh praktik terbaik di Indonesia dalam upaya pelembagaan PUG. APE 2020 juga menjadi salah satu side event dalam pelaksanaan ASEAN Ministerial Meeting on Women (AMMW) ke-4, dimana pada 2021 ini, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara acara tersebut.
 
“Saya mengucapkan selamat  kepada K/L dan Pemda yang telah mendapatkan Penghargaan APE tahun 2020, baik untuk kategori Mentor, Utama, Madya, maupun Pratama. Saya meminta kepada para pimpinan K/L dan Kepala Daerah agar betul-betul menerapkan PUG di dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan masing masing. Mari bahu-membahu bergandengan tangan meningkatkan pembangunan yang responsif gender,” tegas Menko Muhadjir.
 
Sementara itu, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Menteri PPPA dan tim verifikasi APE atas terpilihnya Kota Surabaya sebagai satu-satunya kota yang meraih Penghargaan APE 2020 dengan kategori Mentor. Eri mengungkapkan penghargaan tersebut berhasil diraih berkat gotong-royong dan kerja bersama seluruh pihak, baik pemerintah, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, maupun seluruh masyarakat Kota Surabaya dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

“Penghargaan ini akan semakin memotivasi Pemerintah Kota Surabaya untuk terus konsisten melakukan keberlanjutan pembangunan responsif gender sekaligus menjamin hasilnya agar adil bagi semua pihak, baik laki-laki maupun perempuan. Kami akan terus berkreasi dan berkolaborasi serta bersinergi bersama stakeholder untuk menjadikan perempuan dan anak di Kota Surabaya bermartabat, mandiri, berkualitas dan berdaya saing,” Pungkas Eri.

Adapun sejumlah 308 K/L dan Pemda berhasil meraih penghargaan APE 2020 dengan berbagai kategori, mulai dari Mentor, Utama, Madya, dan Pratama (daftar terlampir).
 

Penerima Penghargaan Kategori Mentor:

1. Kementerian Keuangan
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Kementerian Pertanian
5. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
6. Kementerian Dalam Negeri
7. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
8. Provinsi Jawa Timur
9. Provinsi Jawa Tengah
10. Provinsi Sulawesi Selatan
11. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
12. Kota Surabaya
13. Kabupaten Rembang
14. Kabupaten Gorontalo
15. Kabupaten Sleman

Penerima Penghargaan Kategori Utama :

1. Provinsi Lampung
2. Provinsi Sumatera Utara
3. Provinsi Sulawesi Utara
4. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
5. Provinsi Banten
6. Provinsi Jambi
7. Provinsi Kalimantan Timur
8. Provinsi Sumatera Barat
9. Provinsi Jawa Barat
10. Provinsi Kepulauan Riau
11. Provinsi Kalimantan Selatan
12. Provinsi Bengkulu
13. Provinsi Bali
14. Kabupaten Trenggalek
15. Kabupaten Tulungagung
16. Kabupaten Blitar
17. Kabupaten Malang
18. Kabupaten Probolinggo
19. Kabupaten Pasuruan
20. Kabupaten Jombang
21. Kabupaten Madiun
22. Kabupaten Ngawi
23. Kabupaten Bojonegoro
24. Kabupaten Gresik
25. Kota Probolinggo
26. Kota Batu
27. Kota Tangerang
28. Kota Tangerang Selatan
29. Kabupaten Kutai Kertanegara
30. Kabupaten Agam
31. Kabupaten Tanah Datar
32. Kota Bukittinggi
33. Kota Payakumbuh
34. Kota Sawahlunto
35. Kabupaten Bangka Tengah
36. Kabupaten Brebes
37. Kabupaten Demak
38. Kabupaten Jepara
39. Kabupaten Kebumen
40. Kabupaten Magelang
41. Kabupaten Purworejo
42. Kabupaten Sragen
43. Kabupaten Temanggung
44. Kabupaten Wonosobo
45. Kota Magelang
46. Kota Pekalongan
47. Kota Semarang
48. Kabupaten Dompu
49. Kabupaten Bogor
50. Kabupaten Garut
51. Kabupaten Karawang
52. Kabupaten Kuningan
53. Kota Sukabumi
54. Kota Bandung
55. Kota Depok
56. Kabupaten Bintan
57. Kabupaten Karimun
58. Kabupaten Natuna
59. Kota Tanjungpinang
60. Kota Banjarmasin
61. Kota Dumai
62. Kabupaten Kubu Raya
63. Kabupaten Bone
64. Kabupaten Bulukumba
65. Kabupaten Luwu Timur
66. Kabupaten Maros
67. Kabupaten Sinjai
68. Kota Makassar
69. Kota Parepare
70. Kabupaten Gianyar
71. Kota Denpasar
72. Kabupaten Kulon Progo

Penerima Penghargaan Kategori Madya:

1. Kementerian Luar Negeri
2. Kementerian Pertahanan
3. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
4. Kementerian Sosial
5. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
6. Kementerian Kesehatan
7. Provinsi Bangka Belitung
8. Provinsi Kalimantan Tengah
9. Provinsi Aceh
10. Provinsi Riau
11. Kabupaten Ponorogo
12. Kabupaten Banyuwangi
13. Kabupaten Situbondo
14. Kabupaten Sidoarjo
15. Kabupaten Mojokerto
16. Kabupaten Nganjuk
17. Kabupaten Magetan
18. Kabupaten Tuban
19. Kabupaten Lamongan
20. Kabupaten Pamekasan
21. Kabupaten Sumenep
22. Kota Kediri
23. Kota Blitar
24. Kota Pasuruan
25. Kota Mojokerto
26. Kota Madiun
27. Kabupaten Lebak
28. Kabupaten Serang
29. Kabupaten Tangerang
30. Kota Cilegon
31. Kota Serang
32. Kabupaten Musi Banyuasin
33. Kabupaten Merangin
34. Kota Jambi
35. Kabupaten Mamuju
36. Kabupaten Padang Pariaman
37. Kabupaten Pasaman
38. Kabupaten Pasaman Barat
39. Kabupaten Pesisir Selatan
40. Kota Padang
41. Kota Solok
42. Kabupaten Bangka
43. Kota Bandar Lampung
44. Kabupaten Lampung Selatan
45. Kabupaten Lampung Tengah
46. Kabupaten Lampung Timur
47. Kota Metro
48. Kabupaten Banyumas
49. Kabupaten Batang
50. Kabupaten Cilacap
51. Kabupaten Grobogan
52. Kabupaten Klaten
53. Kabupaten Kudus
54. Kabupaten Pati
55. Kabupaten Pekalongan
56. Kabupaten Pemalang
57. Kabupaten Tegal
58. Kota Salatiga
59. Kota Surakarta
60. Kota Tegal
61. Kabupaten Deli Serdang
62. Kota Padangsidempuan
63. Kota Mataram
64. Kabupaten Lombok Barat
65. Kabupaten Bandung Barat
66. Kabupaten Ciamis
67. Kabupaten Cirebon
68. Kabupaten Majalengka
69. Kabupaten Sukabumi
70. Kota Banjar
71. Kota Bekasi
72. Kota Cirebon
73. Kota Tasikmalaya
74. Kabupaten Sumedang
75. Kota Bogor
76. Kabupaten Lingga
77. Kota Batam
78. Kabupaten Balangan
79. Kota Banjarbaru
80. Kabupaten Tabalong
81. Kabupaten Tapin
82. Kota Pekanbaru
83. Kabupaten Bengkulu Utara
84. Kota Pontianak
85. Kabupaten Hulu Sungai Utara
86. Kabupaten Bantaeng
87. Kabupaten Jeneponto
88. Kabupaten Luwu Utara
89. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
90. Kabupaten Soppeng
91. Kabupaten Takalar
92. Kabupaten Wajo
93. Kabupaten Gowa
94. Kabupaten Luwu
95. Kota Palopo
96. Kabupaten Badung
97. Kabupaten Buleleng
98. Kabupaten Jembrana
99. Kabupaten Karangasem
100. Kabupaten Bantul
101. Kota Yogyakarta

Penerima Penghargaan Kategori Pratama:

1. Provinsi Sumatera Selatan
2. Provinsi Sulawesi Tenggara
3. Provinsi Sulawesi Barat
4. Provinsi Maluku Utara
5. Provinsi Papua
6. Provinsi Gorontalo
7. Provinsi Nusa Tenggara Barat
8. Provinsi Sulawesi Tengah
9. Kabupaten Pacitan
10. Kabupaten Kediri
11. Kabupaten Lumajang
12. Kabupaten Jember
13. Kabupaten Bondowoso
14. Kabupaten Bangkalan
15. Kabupaten Sampang
16. Kota Malang
17. Kabupaten Pendeglang
18. Kabupaten Banyuasin
19. Kabupaten Lahat
20. Kabupaten Musi Rawas
21. Kabupaten Ogan Komering Ilir
22. Kabupaten Ogan Komering Ulu
23. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
24. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
25. Kota Lubuklinggau
26. Kota Pagar Alam
27. Kota Palembang
28. Kota Prabumulih
29. Kabupaten Batanghari
30. Kabupaten Bungo
31. Kabupaten Tebo
32. Kabupaten Paser
33. Kabupaten Penajam Paser Utara
34. Kota Balikpapan
35. Kota Samarinda
36. Kota Kendari
37. Kabupaten Majene
38. Kabupaten Polewali Mandar
39. Kota Temate
40. Kabupaten Dharmasraya
41. Kabupaten Lima Puluh Kota
42. Kabupaten Sijunjung
43. Kabupaten Solok
44. Kota Padangpanjang
45. Kota Pariaman
46. Kabupaten Boven Digoel
47. Kabupaten Belitung Timur
48. Kota Pangkal Pinang
49. Kabupaten Lampung Barat
50. Kabupaten Pesawaran
51. Kabupaten Tanggamus
52. Kabupaten Way Kanan
53. Kabupaten Tulang Bawang
54. Kabupaten Pringsewu
55. Kabupaten Mesuji
56. Kabupaten Pesisir Barat
57. Kabupaten Lampung Utara
58. Kabupaten Katingan
59. Kabupaten Kotawaringin Barat
60. Kabupaten Kotawaringin Timur
61. Kabupaten Lamandau
62. Kabupaten Murung Raya
63. Kota Palangka Raya
64. Kabupaten Banjamegara
65. Kabupaten Blora
66. Kabupaten Boyolali
67. Kabupaten Karanganyar
68. Kabupaten Kendal
69. Kabupaten Purbalingga
70. Kabupaten Semarang
71. Kabupaten Wonogiri
72. Kabupaten Batu Bara
73. Kabupaten Karo
74. Kabupaten Labuhanbatu Utara
75. Kabupaten Mandailing Natal
76. Kabupaten Samosir
77. Kabupaten Tapanuli Tengah
78. Kota Gunungsitoli
79. Kota Medan
80. Kota Sibolga
81. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
82. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
83. Kabupaten Minahasa
84. Kota Bitung
85. Kota Kotamobagu
86. Kota Manado
87. Kabupaten Aceh Barat
88. Kabupaten Aceh Timur
89. Kabupaten Bireuen
90. Kota Sabang
91. Kabupaten Bone Bolango
92. Kabupaten Gorontalo Utara
93. Kota Gorontalo
94. Kota Jakarta Timur
95. Kota Jakarta Barat
96. Kota Jakarta Utara
97. Kabupaten Kepulauan Seribu
98. Kabupaten Bima
99. Kabupaten Bandung
100. Kabupaten Bekasi
101. Kabupaten Cianjur
102. Kabupaten Gunungkidul
103. Kabupaten Kepulauan Anambas
104. Kabupaten Banjar
105. Kabupaten Hulu Sungai Selatan
106. Kabupaten Tanah Bumbu
107. Kabupaten Indragiri Hilir
108. Kabupaten Indragiri Hulu
109. Kabupaten Kuantan Singingi
110. Kabupaten Rokan Hilir
111. Kabupaten Rokan Hulu
112. Kabupaten Bengkulu Tengah
113. Kabupaten Kepahiang
114. Kabupaten Lebong
115. Kabupaten Seluma
116. Kabupaten Enrekang
117. Kabupaten Kepulauan Selayar
118. Kabupaten Sidenreng Rappang
119.  Kabupaten Klungkung
120. Kabupaten Tabanan

 
BIRO HUKUM DAN HUMAS
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510
e-mail : humas@kemenpppa.go.id
website : www.kemenpppa.go.id