Menteri Bintang : Anak-anak Dalam Lapas Harus Hidup Sehat dan Bahagia
- Dipublikasikan Pada : Selasa, 02 November 2021
- Dibaca : 918 Kali

Siaran Pers Nomor: B- 411/SETMEN/HM.02.04/10/2021
Jakarta (2/11) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga mengapresiasi film dokumenter berjudul Invisible Hopes yang mengangkat cerita tentang sisi kehidupan perempuan hamil dan anak-anak yang terpaksa dilahirkan di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas). Menurutnya, fakta yang tergambar dalam film tersebut menjadi catatan seluruh pemangku kepentingan untuk lebih menguatkan sinergi dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan memenuhi hak anak.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung film ini dan memiliki kepedulian terhadap isu perempuan dan anak, salah satunya yang disampaikan melalui film Invisible Hopes. Berbagai isu kehidupan perempuan hamil di dalam lembaga pemasyarakatan, mulai dari keterbatasan makanan bergizi yang dikonsumsi, masalah kesehatan janin yang mengancam keselamatan perempuan hamil, terganggunya kesehatan anak, hingga masalah pengasuhan anak menjadi tanggung jawab kita bersama,” tutur Menteri Bintang dalam acara “Nontong Bareng Film Invisible Hopes” di Jakarta (1/11).
Menteri Bintang mengatakan kondisi perempuan dan anak yang berada dalam lapas harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan. “Hal ini harus menjadi kerja kolaborasi kita dalam menyelesaikan persoalan potret kehidupan di lapas dan rutan dengan segala keterbatasannya. Ini merupakan persoalan mendasar dalam rangka perlindungan perempuan dan anak, diantaranya persoalan jaminan kesehatan, sarana prasarana, sanitasi, kehidupan yang layak, hingga ibu hamil yang berhadapan dengan hukum bisa dipastikan anak yang lahir nanti akan terpenuhi hak sipilnya. Di sinilah pentingnya koordinasi antar sektor pemerintah untuk memastikan upaya perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak dapat dipenuhi walau dalam situasi yang sulit sekalipun. Anak-anak yang terlahir dalam lapas harus hidup sehat dan bahagia, sama seperti anak-anak lainnya,” jelas Menteri Bintang.
Sekretaris Kemen PPPA, Pribudiarta Nur Sitepu menyampaikan kehidupan perempuan hamil dan anak yang lahir di lapas merupakan isu yang masih belum banyak terlihat, namun harus segera ditangani, khususnya terkait perlindungan anak. “Kita harus sudah mulai berpikir mengenai isu kesehatan pada anak dalam lapas. Menjadi penting bagi Kemen PPPA, utamanya dalam hal perlindungan anak, mulai memikirkan strategi jangka pendek dan strategi jangka panjang untuk mengintervensi isu tersebut,” ungkap Pribudiarta.
Pribudiarta mengharapkan melalui film Invisible Hopes, isu pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dan sipil dapat diberikan meski berada dalam lapas. Selain itu, hak perempuan yang berkaitan dengan life skill, kesehatan reproduksi, dan hak terhadap pekerja perempuan terus diupayakan.
Melalui film Invisible Hopes, sutradara sekaligus produser film, Lamtiar Simorangkir berharap pemerintah dan masyarakat dapat melihat urgensi masalah mengenai hak perempuan dan anak yang harus dipenuhi walau berada dalam lapas maupun rutan.
“Kami berharap film ini bisa digunakan sebagai sarana informasi untuk mengungkapkan kondisi nyata yang ada dalam lapas. Selain itu, kami berharap film ini dapat dijadikan alat raising awareness untuk menjadi bahan diskusi mencari solusi bagi permasalahan perempuan hamil dan anak yang lahir sebagai generasi masa depan bangsa,” tutur Tiar.
BIRO HUKUM DAN HUMAS
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510
e-mail : humas@kemenpppa.go.id
website : www.kemenpppa.go.id
Publikasi Lainya
KemenPPPA Kecam Kasus Pelecehan Seksual Oleh Kepsek dan Guru Madrasah Di Wonogiri ( 46 )
Jakarta (2/6) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mengecam dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Kepala Sekolah (M) dan…
Jakarta (1/6) – Dalam upaya mempercepat Provinsi Kalimantan Selatan menjadi Provinsi Layak Anak (Provila), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak…
Jakarta (1/6) – Upaya mempercepat Provinsi/Kabupaten/Kota Layak Anak, salah satunya dilakukan di Provinsi Bali. Dalam rangka percepatan tersebut, Kementerian Pemberdayaan…
Jakarta (1/6) – Dalam rangka percepatan Provinsi Layak Anak, pemenuhan target RPJMN 2024, dan target rencana strategis, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan…
Jakarta (31/5) – Selama Presidensi G20 di Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menjalin kemitraan dengan G20 EMPOWER…