Kemen PPPA Pantau Perkembangan Kasus Rudakpaksa Perempuan Disabilitas di Bima

  • Dipublikasikan Pada : Kamis, 04 November 2021
  • Dibaca : 820 Kali
...

Siaran Pers Nomor: B-413/SETMEN/HM.02.04/11/2021

 

Jakarta (04/11) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen  PPPA) memastikan terus melakukan pemantauan terhadap penanganan kasus pemerkosaan atau rudapaksa terhadap korban, perempuan penyandang disabilitas, di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Korban yang kini hamil sembilan bulan akan mendapat pendampingan psikologis serta diharapkan mendapatkan penanganan hukum yang adil. 

“Kami memantau kasus ini sejak adanya laporan bahwa korban seorang perempuan disablitas mengalami pemerkosaan oleh terduga oknum staf desa. Kami ingin memastikan kasus ini diselesaikan secara komprehensif, cepat, dan korban mendapatkan perlindungan yang selayaknya baik secara psikologis dan hukum,” kata Deputi Perlindungan Khusus Anak, Kemen PPPA, Nahar, Kamis (04/11/2021). 

Berdasarkan informasi di media, kasus ini sempat terhenti di Polres Bima, belum dapat naik ke tahap penyidikan karena belum cukup bukti. 

Nahar mengatakan bahwa pihak kepolisian tetap akan melanjutkan kasus ini. Dalam perkembangannya, Nahar mendapatkan laporan bahwa  tim penyidik unit PPA Polres Bima juga menggelar kasus ini kembali. 

Sejak korban melapor, tim PPPA di Bima telah membawa korban ke psikolog untuk memantau perkembangan psikisnya mengingat korban  dalam keadaan hamil. 

“Dinas PPPA mendampingi korban dengan mengantar pemeriksaan USG, psikolog, dan pendampingan olah TKP,” jelas Nahar.

Nahar berharap kasus hukum pemerkosaan keji terhadap korban disabilitas tersebut dapat segera berjalan dan diselesaikan sehingga korban tidak mendapat tekanan berlanjut sebab korban saat ini dalam keadaan hamil. 

Nahar menegaskan bahwa Kemen PPPA tidak memberikan toleransi apapun terhadap kasus kekerasan perempuan dan anak. Pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan harus dimulai sejak dari keluarga, lingkungan terdekat hingga seluruh masyarakat. 

“Aksi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak harus kita lakukan bersama-sama, semua pihak harus bergerak,” tegas Nahar.

 

 

BIRO HUKUM DAN HUMAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp & Fax (021) 3448510,

e-mail : humas@kemenpppa.go.idwww.kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Rabu, 31 Mei 2023

Perkuat Lembaga Layanan Kualitas Hidup Anak Untuk Percepatan Menuju Provinsi Layak Anak di Kalimantan Selatan ( 78 )

Jakarta (1/6) – Dalam upaya mempercepat Provinsi Kalimantan Selatan menjadi Provinsi Layak Anak (Provila), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak…

Siaran Pers, Selasa, 30 Mei 2023

Komitmen Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Dorong Percepatan KLA Melalui Standardisasi Layanan Kualitas Hidup Anak ( 24 )

Jakarta (1/6) – Upaya mempercepat Provinsi/Kabupaten/Kota Layak Anak, salah satunya dilakukan di Provinsi Bali. Dalam rangka percepatan tersebut, Kementerian Pemberdayaan…

Siaran Pers, Senin, 29 Mei 2023

Kalimantan Tengah Berkomitmen Kembangkan Layanan Kualitas Hidup Anak Untuk Percepatan Kabupaten/Kota Layak Anak ( 24 )

Jakarta (1/6) – Dalam rangka percepatan Provinsi Layak Anak, pemenuhan target RPJMN 2024, dan target rencana strategis, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan…

Siaran Pers, Rabu, 31 Mei 2023

The Indonesia Gender Dashboard on Women in SMEs, Kolaborasi Promosikan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dan UMKM Indonesia ( 96 )

Jakarta (31/5) – Selama Presidensi G20 di Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menjalin kemitraan dengan G20 EMPOWER…

Buku, Rabu, 31 Mei 2023

Indeks Perlindungan Anak Tahun 2022 ( 37 )

Indeks Perlindungan Anak Tahun 2022 kerjasama antara Kemen PPPA dengan BPS