Kemen PPPA Canangkan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak Pertama di Indonesia
- Dipublikasikan Pada : Selasa, 09 November 2021
- Dibaca : 1105 Kali

Siaran Pers Nomor: B-420/SETMEN/HM.02.04/11/2021
Semarang (9/11) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) berkomitmen mengentaskan permasalahan perempuan dan anak, salah satunya stunting melalui Kick Off Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Kelurahan Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah pada Senin (8/11). Selain pencanangan, Menteri PPPA, Bintang Puspayoga turut memberikan paket bantuan bagi 79 anak stunting dan ibu hamil di Kelurahan Tanjung Mas.
“Sumber daya yang paling berharga bagi suatu negara adalah sumber daya manusianya. Maka, menjadi penting bagi kita untuk berinvestasi pada 84,4 juta anak atau 31,6 persen dari populasi Indonesia yang harus menjadi perhatian kita bersama. Kelurahan Tanjung Mas ini stuntingnya masih tinggi, perkawinan anaknya masih tinggi, sehingga pekerjaan rumahnya masih banyak. Saya yakin dan percaya ketika kita bersinergi dan berkolaborasi, kita bisa keluar dari permasalahan-permasalahan tersebut,” ujar Menteri Bintang di Semarang, Senin (8/11).
Menteri Bintang mengatakan Kemen PPPA sebelumnya juga telah mencanangkan 142 model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Sementara, Kelurahan Tanjung Mas merupakan percontohan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak pertama di Indonesia. “Dari sini kita akan membuat indikator-indikator Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak, lalu kita bawa ke pusat untuk kita sebarluaskan ke kota-kota yang ada di seantero nusantara ini. Saya yakin keberhasilan di akar rumput akan berdampak besar kepada berhasil kita di pusat,” ungkap Menteri Bintang.
Penanganan stunting merupakan wujud dari pemenuhan hak dasar anak, yaitu hak hidup, tumbuh dan berkembang, mendapatkan perlindungan, dan partisipasi. “Inilah yang menjadi tanggung jawab kita bersama, tidak hanya pemerintah pusat, tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga masyarakat, termasuk rekan-rekan media. Inilah ke depan mari kita bangun sinergi dan kolaborasi untuk mewujudkan perempuan berdaya anak terlindungi Indonesia maju,” tutur Menteri Bintang.
Sementara itu, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo menjelaskan, terdapat tiga risiko bagi anak yang mengalami stunting, yaitu risiko secara fisik, intelektual, dan kesehatan. “Pertama secara fisik dia pendek. Kedua, kemampuan intelektualnya juga terbatas. Ketiga, orang stunting kalau sudah usia tua mudah kena stroke, tekanan darah tinggi dan mudah kena serangan jantung,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Hasto menekankan pentingnya penanganan dan pencegahan stunting, salah satunya melalui program dapur sehat dengan sumber makanan lokal agar dapat menekan angka stunting menuju 14 persen di tahun 2024. “Kita membuat percontohan dapur untuk mengatasi anak stunting, jumlahnya 79 anak. Stunting itu jangan hanya diatasi, tapi dicegah, kalau mengatasi stunting waktunya pendek, begitu masuk seribu hari kehidupan pertama sudah tidak bisa diatasi,” ujar Hasto.
Melalui kegiatan penanganan stunting yang dimotori oleh Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Semarang, dalam kurun waktu satu bulan, 72,16 persen balita yang mengalami stunting di Kelurahan Tanjung Mas sudah mengalami peningkatan berat badan. “Ini merupakan pilot project yang pertama terkait penanganan stunting di Semarang. Di tahun 2022, ada 24 lokasi stunting yang akan kita lakukan hal serupa,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Mochamad Abdul Hakam.
Dalam kegiatan Kick Off Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak, dilakukan penandatanganan naskah komitmen Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Melalui naskah komitmen tersebut, Pemerintah Kota Semarang menyatakan siap memfasilitasi kegiatan, melakukan langkah konkrit dan berkelanjutan, hingga memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana aksi Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Kelurahan Tanjung Mas.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Bintang juga menyerahkan penghargaan Kota Layak Anak dan Anugerah Parahita Ekapraya sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Semarang terkait pemberdayaan perempuan dan keluarga, pemenuhan hak anak, dan perlindungan anak, termasuk penyusunan kebijakan yang responsif gender dan peduli anak.
Berkaitan dengan penanganan isu perempuan dan anak di Kota Semarang, Menteri Bintang melakukan kunjungan ke beberapa titik lokasi, yaitu Praktek Mandiri Bidan Nawangsih, Pondok Boro, Rumah Duta Revolusi Mental, dan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan di Kelurahan Petompon. Dalam kunjungannya ke Kelurahan Petompon, Menteri Bintang turut berpartisipasi dalam Pelatihan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan. Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan untuk mendukung terwujudnya Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak.
BIRO HUKUM DAN HUMAS
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510
e-mail : humas@kemenpppa.go.id
Publikasi Lainya
KemenPPPA Kecam Kasus Pelecehan Seksual Oleh Kepsek dan Guru Madrasah Di Wonogiri ( 49 )
Jakarta (2/6) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mengecam dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Kepala Sekolah (M) dan…
Jakarta (1/6) – Dalam upaya mempercepat Provinsi Kalimantan Selatan menjadi Provinsi Layak Anak (Provila), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak…
Jakarta (1/6) – Upaya mempercepat Provinsi/Kabupaten/Kota Layak Anak, salah satunya dilakukan di Provinsi Bali. Dalam rangka percepatan tersebut, Kementerian Pemberdayaan…
Jakarta (1/6) – Dalam rangka percepatan Provinsi Layak Anak, pemenuhan target RPJMN 2024, dan target rencana strategis, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan…
Jakarta (31/5) – Selama Presidensi G20 di Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menjalin kemitraan dengan G20 EMPOWER…