Siaran Pers Nomor: B- 469 /SETMEN/HM.02.04/12/2021

Jakarta (2/12) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mendorong upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi melalui intervensi peraturan perundang-undangan dan peningkatan fasilitas untuk memastikan perempuan dan anak mendapatkan akses kesehatan khususnya di masa pandemi Covid-19.

“Bagi perempuan, terutama ibu hamil dan menyusui, mereka menjadi kesulitan untuk mendapatkan akses terhadap berbagai layanan kesehatan dasar seperti periksa kehamilan secara berkala, bahkan hingga kesulitan menjalani persalinan akibat dinyatakan positif Covid-19. Bagi anak-anak, selain akses untuk mendapatkan layanan kesehatan dasar, mereka juga jauh menjadi lebih rentan terpapar karena tidak semua usia anak boleh mendapatkan vaksinasi,” ungkap Menteri PPPA, Bintang Puspayoga dalam acara International Meeting and Conference “Women's Health: Social Capital and Resilience during the Covid- 19 Pandemic” yang diselenggarakan secara hybrid.

Oleh karenanya, Menteri Bintang menegaskan pembangunan nasional harus mengedepankan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak karena populasi mereka menempati dua per tiga populasi masyarakat Indonesia.

Menanggapi hal tersebut Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menegaskan komitmen Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menurunkan tingkat kematian ibu akan terus digalakan sebagai upaya melindungi ibu dan anak Indonesia agar selalu sehat.

“Kementerian Kesehatan secara proaktif berkolaborasi dengan berbagai stakeholder mulai dari institusi pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil dan akademisi. Kemenkes menginisiasi dan mengintegrasikan perencanaan kesehatan reproduksi untuk ibu dan anak untuk meningkatkan literasi masyarakat mengenai urgensi masalah kesehatan ibu dan anak. Selain itu, kemenkes juga melibatkan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, infrastuktur, perlengkapan kesehatan dan kebutuhan lain termasuk penguatan sistem rujukan,” jelas Budi Sadikin.

Dari sisi kesetaraan gender, Kemen PPPA turut berkontribusi meningkatkan peran perempuan untuk mendapatkan akses, ikut berpartisipasi, mendapatkan manfaat dan turut memiliki kontrol dalam pembangunan khususnya dalam menangani isu kesehatan reproduktif ibu dan anak perempuan.

“Kemen PPPA berupaya melalukan Gender Mainstreaming Strategy melalui penguatan data dan sumber daya, peraturan dan program responsif gender dan tindakan afirmatif untuk mengupayakan kesehatan bagi ibu dan anak perempuan. Target intervensi tersebut antara lain dimulai dari peran serta anak-anak berusia dibawah 18 tahun melalui Forum Anak untuk berbicara tentang permasalahan kesehatan reproduksi, kekerasan dan menjadi pelopor dan pelapor mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga tingkat nasional,” tegas Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Lenny N Rosalin.

Lenny menambahkan Kemen PPPA juga berupaya melakukan edukasi kepada keluarga Indonesia melalui PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) khususnya kepada ibu hamil, ibu menyusui dan para calon ibu untuk mendapatkan informasi mengenai kesehatan reproduksi.

“Kemen PPPA telah melakukan diskusi dengan Komite CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) yang didalamnya dibahas pula mengenai perlunya memperluas akses layanan kesehatan seksual dan reproduksi di daerah pedesaan dan mengurangi angka kematian ibu dan bayi,” ucap Lenny.

Upaya yang akan dikawal oleh Kemen PPPA menurut Lenny adalah untuk mendukung rekomendasi dari Komite CEDAW diantaranya memastikan perempuan mendapatkan akses informasi kesehatan reproduksi, meningkatkan cakupan akses ke layanan kesehatan, dan menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan.

Kepala Perwakilan UNFPA (United Nation Population Fund), Anjani Sen mengapresiasi perkembangan Indonesia dalam mengupayakan kesehatan bagi masyarakat meskipun angka kematian ibu di Indonesia masih cukup tinggi di kawasan Asia. Hal tersebut diperparah dengan adanya Covid-19 yang melanda dan meningkatkan kompleksitas dalam permasalahan akses kesehatan reproduksi bagi masyarakat, serta memberikan permasalahan kesehatan dan gizi bagi ibu, bayi, anak dan remaja.

Sementara itu konsultan Penyusunan Perpres Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi (AKI/AKB), Muhammad Ardian menyatakan urgensi penurunan angka kematian ibu dan bayi di Indonesia. Ardian menegaskan angka kematian ibu melahirkan di Indonesia dapat dicegah melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan melalui 10T, yakni; timbang berat dan tinggi badan, tekanan darah, tentuan LILA (lingkar lengan atas), tinggi fundus uteri, tentukan presentasi dan DJJ (detak jantung janin), imunisasi tetanus toksoid, tablet tambah darah, tes laboratorium, tatalaksana dan temu wicara atau konsultasi.

“Strategi Nasional Penurunan AKI/AKB dalam Draft Perpres yang sedang disusun terdiri dari tujuh pilar, diantaranya: (1) penguatan dan peningkatan komitmen dan kepemimpinan pusat serta daerah; (2) intensifikasi kegiatan intervensi sensitif; (3) intensifikasi kegiatan intervensi spesifik; (4) peningkatan peran serta komunitas, pemangku kepentingan, swasta, akademisi, organisasi profesi, dan multisektor; (5) penguatan pendidikan dan pemberdayaan perempuan dalam memperoleh hak kesehatan reproduksi dan kesetaraan gender; (6) penguatan pembiayaan daerah dan asuransi kesehatan; (7) penguatan dan pengembangan sistem, data, teknologi dan informasi, riset dan inovasi,” tutupnya.

BIRO HUKUM DAN HUMAS

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp.& Fax (021) 3448510

e-mail : humas@kemenpppa.go.id

website : www.kemenpppa.go.id