Siaran Pers Nomor: B-158/SETMEN/HM.02.04/03/2022

Jakarta (23/3) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk aktif secara politik, agar tercipta kebijakan, program dan kegiatan pembangunan  yang lebih responsif gender dan peduli anak untuk pembangunan yang lebih baik. “Saya berharap semakin banyak perempuan yang dapat ikut berpartisipasi di lembaga legislatif, sehingga demokrasi di Indonesia akan semakin sehat,” ujar Menteri PPPA, dalam acara Transformasi Sosial Pancasila (Kesetaraan Gender dan Kebhinekaan) pada Selasa (22/3) secara virtual. 

Menteri PPPA menambahkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase keterwakilan perempuan di parlemen pada tahun 2015 hanya 17 persen, dan pada 2019 keterwakilan perempuan meningkat menjadi 21 persen. Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat, provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi dengan keterwakilan perempuan dalam politik tertinggi yakni mencapai 58,8 persen. “Namun, masih ada beberapa daerah dengan tingkat keterwakilan perempuan dalam politik masih di bawah 30 persen,” ungkap Menteri PPPA.

Menurut Menteri PPPA, rendahnya tingkat partisipasi politik perempuan dikarenakan antara lain oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Berdasarkan faktor internal, terdapat kurangnya kapabilitas dan minat dari kader perempuan di bidang politik. Kemudian terdapat faktor eksternal, yaitu kebijakan partai yang terkadang masih menganut budaya patriarki, sehingga menyebabkan kurang berpihaknya kebijakan partai kepada perempuan dalam hal pencalonan kadernya untuk maju dalam kontestasi politik.

“Untuk meningkatkan tingkat partisipasi politik perempuan perlu adanya dukungan dari semua pihak. Keterlibatan pemerintah, partai politik serta perempuan itu sendiri secara selaras akan mampu meningkatkan tingkat partisipasi politik perempuan yang masih rendah,” ujar Menteri PPPA.

Sementara itu, Deputi Bidang Kesetaraan Gender KemenPPPA, Lenny N. Rosalin memaparkan beberapa data, antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan data perempuan dalam ketenagakerjaan. Pada Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), yang menilai sejauh mana peran perempuan di dunia politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi, hanya 5 provinsi yang angkanya menunjukkan di atas angka nasional, yaitu Provinsi Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah. Sedangkan, 29 provinsi lainnya masih di bawah angka nasional.

Kemudian, Lenny menambahkan secara spesifik untuk partisipasi perempuan di parlemen, hanya 9 provinsi yang angkanya di atas angka nasional, yaitu di atas 21 persen, sedangkan provinsi lainnya masih di bawah angka nasional. “Ini yang perlu menjadi perhatian kita semua. Kita perlu memberikan pendidikan politik secara lebih masif lagi kepada para perempuan, karena salah satu indikator IDG ini adalah bagaimana partisipasi perempuan dalam politik,” ujar Lenny.

Lebih lanjut, Lenny menyatakan bahwa dalam menyikapi kesenjangan yang ada pada beberapa data, dimana angka perempuan menunjukkan angka yang lebih rendah dibanding laki-laki, maka diperlukan adanya aksi afirmasi dan memperkuat koordinasi dan sinergi dengan dinas-dinas terkait di daerah, agar dinas-dinas yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dapat memberikan perhatian dan target yang lebih berfokus pada perempuan. 

BIRO HUKUM DAN HUMAS
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510
e-mail : humas@kemenpppa.go.id
website : www.kemenpppa.go.id