Siaran Pers Nomor: B- 167/SETMEN/HM.02.04/03/2022

Jakarta (25/3) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) kembali menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi SDM Perencana di Kementerian/Lembaga pada 23-24 Maret 2022 secara virtual. Peserta Bimtek Pelaksanaan Kebijakan PUG dan PPRG Bagi SDM Perencana Batch ke II ini berasal dari Kementerian ATR/BPN dan Kementerian BUMN.

Asisten Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Eni Widiyanti menyampaikan Integrasi PUG dapat dilakukan mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi  atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dari tiap K/L. 

“Untuk itu, menjadi penting agar SDM perencana di K/L perlu memahami betul pentingnya mengintegrasikan perspektif gender atau PUG dan PPRG ke dalam pembangunan nasional melalui perumusan kebijakan/program/kegiatan. Pelaksanaan PUG harus terefleksikan dalam proses penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran untuk menjamin agar perencanaan dan penganggaran yang dibuat oleh seluruh lembaga pemerintah sudah responsif gender,” jelas Eni.

Eni mengatakan Kemen PPPA akan terus berupaya untuk memastikan terselenggaranya PUG dan PPRG di K/L, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/Kota. Dalam pelaksanaanya, salah satunya melalui Bimtek ini. Eni menambahkan  masih banyak ditemui berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh K/L dalam pelaksanaan PUG dan PPRG dalam perencanaan kebijakan/program. 

“Masih kita temui berbagai kesenjangan yang diakibatkan oleh implementasi kebijakan/program yang masih sering abai dalam memperhitungkan peranan laki-laki dan perempuan. Padahal jelas bahwa keduanya masing-masing memiliki peran, kebutuhan, pengalaman, permasalahan, dan aspirasi yang berbeda. Selain itu, beberapa tantangan lain mulai dari kurangnya pemahaman SDM terhadap konsep gender, rendahnya ketersediaan data terpilah gender, rendahnya kemampuan SDM dalam menganalisa kesenjangan gender pada isu-isu sektoral, rendahnya kemampuan SDM dalam menemukenali sebab kesenjangan baik di internal dan eksternal lembaga, dan rendahnya komitmen pimpinan/kepala daerah dalam implementasi PUG dan PPRG masih,” terang Eni. 

Selama dua hari mengikuti Bimtek, para peserta dibekali pengetahuan dan penguatan tentang isu gender dan PUG. Pada hari kedua, para peserta melakukan identifikasi isu gender di K/L masing-masing dan praktik menyusun PPRG (Perencanaan & Penganggaran Responsif Gender), ARG (Anggaran Responsif Gender) & GAP (Gender Analysis Pathway). 

Eni berharap para peserta yang telah mengikuti Bimtek PUG dan PPRG selama dua hari dapat memahami sepenuhnya strategi PUG dan mampu menyusun PPRG dengan mempertimbangkan empat aspek yaitu akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang setara antara perempuan dan laki-laki. Selain itu, sekaligus dapat membangun sensitivitas gender, memahami perbedaan antara gender dan jenis kelamin, bentuk-bentuk ketidakadilan gender, serta mampu menemukenali isu gender di sektor tertentu serta menguatkan komitmen K/L dalam pelaksanaan PUG dan PPRG. 

“Selama dua hari Bimtek ini, materi yang diberikan baru fokusnya pada perencanaan penganggaran atau PPRG. Ini merupakan tingkat awal sekaligus menjadi kunci, karena ketika penganggaran kita tidak responsif gender yang ditandai dengan tagging ARG, itu tentu langkah berikutnya akan netral gender. Oleh karena itu langkah awal ini kita pastikan agar perencanaan yang didukung oleh anggaran di K/L tersebut itu menjadi responsif gender,” ujar Eni.

Dua fasilitator dalam Bimtek PUG dan PPRG yakni Yusuf Supiandi dan Farida Hayati memberikan pemaparan untuk menjelaskan terkait perencanaan dan penganggaran responsif gender melalui tagging ARG, data terpilah dan instrumen analisa gender, serta Gender Budget Statement (GBS) dan Gender Analysis Pathway (GAP). Keduanya menyebutkan bahwa keberlangsungan PUG dan PPRG di tiap K/L tidak lepas dari peran dan dukungan pimpinan K/L. Oleh karena itu, untuk mendukung pelaksanaan ini perlu adanya kemampuan untuk menemukenali isu gender pada kebijakan/program/kegiatan/ di setiap K/L bidang ekonomi. 

Adapun dari hasil Bimtek yang diselenggakan selama dua hari, terdapat rencana tindak lanjut yakni; perlu bimbingan berkelanjutan terkait PUG dan PPRG; adanya laporan dari KemenPPPA kepada K/L terkait mengenai pelaksanaan Bimtek PUG/PPRG agar K/L bisa melakukan tindak lanjut terhadap GAP dan GBS yang sudah disusun dalam Bimtek dan bisa dilanjutkan dengan penyusunan GAP dan GBS di satker lainnya dengan bantuan bimbingan teknis dari KemenPPPA jika diperlukan; memasukkan GAP dan GBS yang sudah tersusun ke dalam tagging di aplikasi e-planning KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran) yang diinisiasi Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian PAN RB; dan KemenPPPA perlu memantau tagging anggaran oleh K/L terkait dalam aplikasi e-planning KRISNA.

BIRO HUKUM DAN HUMAS

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 

DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp.& Fax (021) 3448510

e-mail : humas@kemenpppa.go.id

website : www.kemenpppa.go.id