Siaran Pers Nomor: B-185/SETMEN/HM.02.04/03/2022

Jakarta (30/3) – Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Lenny N. Rosalin mengatakan upaya peningkatan tenaga kerja perempuan dapat meningkatkan partisipasi dan kontribusi ekonomi perempuan, bahkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara.

“Dalam jangka panjang, hal ini akan berdampak positif pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Gender, dan Indeks Pemberdayaan Gender karena pada ketiga indeks tersebut faktor ekonomi merupakan aspek yang sangat penting,” ujar Lenny dalam 1^st Side Event G20 EMPOWER ‘Creating Safer Workplace for Women Post Covid-19 Pandemic’ secara virtual, Selasa (29/3).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angkatan kerja perempuan Indonesia berada pada angka 53 persen, angkatan kerja laki-laki mencapai angka 82 persen. “Terjadi kesenjangan gender sekitar 19 persen. Oleh karena itu, inilah waktunya bagi kita untuk meningkatkan dan memperkuat partisipasi dan peran perempuan di tenaga kerja dan di berbagai sektor pembangunan lainnya,” imbuh Lenny.

Menurut Lenny, pandemi Covid-19 juga berdampak pada peningkatan jumlah kekerasan berbasis gender di tempat kerja, terutama terhadap kaum rentan. “Membangun tempat kerja yang lebih aman merupakan suatu hal mendesak yang harus dilakukan, khususnya dalam kondisi pasca pandemi Covid-19 ini. Perempuan telah terdampak secara tidak proporsional oleh pandemi Covid-19. Pemerintah bersama instansi swasta melalui Presidensi G20 akan melakukan segala hal yang dapat kita lakukan untuk melindungi perempuan dari dampak tempat kerja yang tidak aman. Kita akan menyusun rekomendasi yang praktis dari sudut pandang kebijakan maupun eksekusi program,” ungkap Lenny.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan pandemi Covid-19 berpotensi meningkatkan risiko bagi perempuan mendapat upah yang lebih rendah dibandingkan laki-laki dan bekerja di tempat-tempat yang tidak aman. Perempuan juga mengalami risiko yang lebih tinggi untuk tidak terwakili di posisi manajemen menengah dan tinggi.

“Pandemi Covid-19 juga menyadarkan kita akan pentingnya menciptakan strategi dan solusi untuk memitigasi dampak-dampak tersebut. Oleh karena itu, kita harus memandang isu pemberdayaan perempuan di tempat kerja sebagai isu penting. Beberapa hal yang harus dilakukan adalah menghapuskan diskriminasi di tempat kerja, menciptakan tempat kerja yang lebih baik, mendukung perempuan untuk memiliki aset-aset finansial, dan mendorong kepemimpinan perempuan. Isu ini telah lama menjadi fokus Kementerian Ketenagakerjaan yang telah sepakat dengan kementerian di negara G20 lainnya untuk menutup kesenjangan partisipasi kerja ini antara laki-laki dan perempuan sebesar 25 persen pada 2025. Komitmen ini telah dinyatakan di dalam Brisbane Goals 2014 yang berisi sejumlah prinsip kebijakan utama untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan,” jelas Ida.

Ida menilai memajukan kesetaraan gender di tempat kerja akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif serta menciptakan pembangunan ekonomi menyeluruh di negara G20. “Indonesia sangat optimis bisa mencapai Brisbane Goals pada 2025. Melalui Presidensi G20 tahun ini, Indonesia akan memastikan pembangunan masyarakat dilaksanakan secara inklusif, adil, dan berkesejahteraan. Indonesia akan terus mengupayakan berbagai hal untuk mengurangi dampak pandemi dan mempersiapkan pemulihan ekonomi dengan cara berkolaborasi dengan stakeholders lain di berbagai negara G20 untuk mencapai komitmen masing-masing. Pemerintah Indonesia mempromosikan pertumbuhan ekonomi inklusif dengan menciptakan lapangan kerja yang berorientasi manusia, memberikan lapangan kerja bagi perempuan dan anak muda secara umum, dan memberikan perlindungan sosial bagi semua,” ungkap Ida.

Co-Chair of G20 EMPOWER Indonesia, Rinawati Prihatiningsih mengatakan G20 EMPOWER bertujuan untuk membangun kesadaran yang lebih kuat dan memastikan peningkatan peran perempuan di dunia kerja dan bisnis. “Krisis kesehatan yang dihadapi di tingkat global saat ini merupakan peristiwa yang tak pernah terjadi sebelumnya dan menjadi peringatan global yang menunjukkan betapa banyaknya tantangan yang kita hadapi untuk meningkatkan posisi perempuan di angkatan kerja maupun di tempat kerja,” tutup Rina.

BIRO HUKUM DAN HUMAS

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp.& Fax (021) 3448510

e-mail : humas@kemenpppa.go.id

website : www.kemenpppa.go.id