Siaran Pers Nomor: B-207/SETMEN/HM.02.04/04/2022

Jakarta (12/4) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pengawasan/Audit bagi Auditor di Kementerian/Lembaga pada 6-8 April 2022 secara virtual dalam rangka peningkatan pemahaman auditor dan memastikan komitmen Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan PUG dalam Pengawasan/Audit demi terwujudnya kesetaraan gender. Peserta Bimtek Pelaksanaan PUG dalam Pengawasan/Audit bagi Auditor berasal dari: (1) Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi; (2) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; (3) Badan Standarisasi Nasional; (4) Kementerian Badan Usaha Milik Negara; (5) Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan (6) Kementerian ATR/BPN.

“Berbicara mengenai Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah sebuah proses panjang yang perlu dilakukan secara terintegrasi dari mulai tahap perencanaan hingga tahap pengawasan pada kebijakan/program/kegiatan di setiap Kementerian/Lembaga. Tahun ini kami akan lebih fokus pada tahap pengawasan, karena sejak kemarin kami sudah banyak fokus pada perencanaan dan penganggaran, termasuk pemantauan dan evaluasinya. Meskipun begitu, kami juga masih akan terus melakukan penyempurnaan-penyempuraan pada tahap perencanaan hingga evaluasi.” ujar Deputi Kesetaraan Gender KemenPPPA, Lenny N. Rosalin pada Rabu (6/4).

Lenny menyampaikan KemenPPPA sebagai instansi penjuru dalam pengintegrasian isu gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, terus berupaya untuk memastikan dan mengawal proses penyelenggaraan PUG pada kebijakan/program/kegiatan di Kementerian/Lembaga melalui 8 (delapan) tahapan, diantaranya: (1) perencanaan; (2) penganggaran; (3) pelaksanaan; (4) pemantauan; (5) evaluasi; (6) pengawasan; (7) pelaporan; dan (8) pemeriksaan.

Lebih lanjut, Lenny menjelaskan bahwa penyelenggaraan strategi PUG pada kebijakan/program/kegiatan di Kementerian/Lembaga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah menetapkan PUG sebagai strategi pembangunan. Maka, penting bagi Kementerian/Lembaga untuk dapat mengimplementasikan PUG dalam perencanaan hingga pemeriksaan pada kebijakan/program/kegiatan. Hal tersebut juga sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia untuk mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs) serta pencapaian Presiden Joko Widodo yang dinobatkan sebagai salah satu Gender Champion di tingkat global, dimana termasuk dalam satu dari sepuluh kepala negara yang harus menyukseskan gender equality.

Lenny juga berharap dengan diselenggarakannya Bimtek selama tiga hari, para peserta dapat lebih memahami analisis terkait konsep dan sensitivitas gender serta memahami pentingnya pelaksanaan PUG dalam perencanaan hingga pengawasan pada kebijakan/program/kegiatan di Kementerian/Lembaga.

Di kesempatan yang sama, kedua Fasilitator Bimtek Pelaksanaan PUG dalam Pengawasan/Audit bagi Auditor di Kementerian/Lembaga, Yusuf Supiandi dan Farida Hayati menjelaskan terdapat 3 (tiga) langkah penerapan PUG dalam pengawasan, yaitu: (1) memasukkan reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tematik Anggaran Responsif Gender (ARG) dan pengawasan regular (Tematik ARG) dalam program kegiatan pengawasan tahunan; (2) membuat panduan teknis pengawasan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)/ARG; dan (3) meningkat pemahaman dan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) Auditor berkaitan dengan PUG, PPRG, dan ARG.

“Keberlangsungan PUG dalam pengawasan di setiap Kementerian/Lembaga tidak lepas dari peran dan dukungan pimpinan Kementerian/Lembaga. Oleh karena itu, untuk mendukung pelaksanaan PUG dalam pengawasan ini perlu adanya kemampuan untuk memahami dan menemukan isu gender pada kebijakan/program/kegiatan di setiap Kementerian/Lembaga.” tutur Yusuf.

Selama tiga hari mengikuti Bimtek, para peserta dibekali pengetahuan dan penguatan tentang isu gender, urgensi implementasi PUG dalam perencanaan, penganggaran, dan pengawasan internal pemerintah. Sesi sharing praktik baik implementasi PUG dalam pengawasan di Kementerian Keuangan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan dilaksanakan pada hari pertama. Pada hari kedua, dua orang fasilitator Bimtek, Yusuf Supiandi dan Farida Hayati memberikan penguatan kepada para peserta mengenai penerapan PUG dalam pengawasan serta penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG), telaah Gender Analysis Pathway (GAP), dan telaah Gender Budget Statement (GBS). Di hari ketiga, para peserta melakukan praktik penyusunan, reviu, dan presentasi telaah GAP dan GBS di masing-masing Kementerian/Lembaga.

“KemenPPPA akan terus berupaya untuk memastikan terselenggarakannya PUG di Kementerian/Lembaga, kami siap memberikan asistensi dan pendampingan bagi auditor Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan tugas audit PPRG dan ARG. Kami memiliki pool of experts baik dari kalangan internal maupun eksternal.” tutup Perencana Ahli Muda, Maftuh Muhtadi mewakili Asisten Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi KemenPPPA pada Jumat (8/4).

Adapun hasil berupa usulan yang di dapatkan dari Bimtek selama tiga hari berupa rencana tindak lanjut sebagai berikut:  (1) pembentukan forum/kelompok kerja Auditor PUG Kementerian/Lembaga Mitra Ekonomi; (2) Auditor mendorong unit kerja untuk melakukan tagging ARG; (3) telaah RKAKL 2023 termasuk didalamnya tematik ARG; (4) ARG dan PPRG masuk dalam rencana kerja pengawasan tahunan; (5) pelatihan/in house training audit ARG/Audit GAP dan GBS bagi Auditor; (6) koordinasi internal antara Inspektorat dengan pokja PUG di Biro Perencanaan masing-masing Kementerian/Lembaga.

BIRO HUKUM DAN HUMAS

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp.& Fax (021) 3448510

e-mail : humas@kemenpppa.go.id

website : www.kemenpppa.go.id