Siaran Pers Nomor: B-209/SETMEN/HM.02.04/04/2022

Banyuasin (12/4) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga bersama dengan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo menghadiri Rapat Paripurna Istimewa Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan pada Senin (11/4).

“Apresiasi luar biasa saya sampaikan kepada Bapak Bupati Banyuasin beserta jajarannya, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuasin, yang telah membuktikan perhatiannya dalam berbagai kerja-kerja nyata untuk perempuan dan anak. Saya berharap komitmen di tingkat kabupaten ini pun dapat terus diperkuat hingga ke tingkat akar rumput yaitu desa/kelurahan.” ujar Menteri PPPA.

Untuk mendukung tercapainya berbagai target-target pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemerintah di tingkat pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) telah melaksanakan berbagai inisiatif program dan kebijakan di tingkat daerah, salah satunya di Kabupaten Banyuasin melalui pengembangan model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Pada saat bersamaan juga di tanda tangani Komitmen Bersama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Banyuasin dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuasin, Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin, Kecamatan Banyuasin I, dan Kantor Urusan Agama (KUA) tentang Pendampingan Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan 3 (tiga) Bulan Pranikah sebagai upaya pencegahan stunting dari hulu.

Selain itu, melalui 7 (tujuh) program prioritas unggulan dan 12 (dua belas) Gerakan Masyarakat, Kabupaten Banyuasin juga senantiasa melibatkan perempuan, anak, dan keluarga. Beberapa penghargaan seperti: Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Peringkat Pratama; Penghargaan Anugerah Prahita Ekapraya (APE) Peringkat Pratama; dan Penghargaan Manggala Karya Kencana (MKK) merupakan pencapaian Kabupaten Banyuasin.

“Dengan penghargaan KLA dan APE Peringkat Pratama yang telah diberikan kepada Kabupaten Banyuasin tentu bukan untuk berpuas diri. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Kabupaten Banyuasin, terutama pada isu kesetaraan gender, perempuan, dan anak. Penghargaan ini jangan sampai dipandang sebagai akhir berpuas diri, karena pada kenyataannya pembangunan inklusif dan kesetaraan yang di cita-citakan bersama masih membutuhkan kerja keras bersama.” tutur Menteri PPPA.

Menteri PPPA juga berharap adanya kolaborasi, sinergi, kerjasama, dan komitmen berbagai pemangku kepentingan yang semakin diperkuat dan didukung dalam melaksanakan komitmen bersama untuk mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif, adil, dan setara.

Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo menambahkan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, salah satu pilar penting yang harus menjadi prioritas adalah pembangunan sumber daya manusia. Peningkatan pemerataan pendidikan, derajat kesehatan, dan kualitas hidup masyarakat merupakan prasyarat tercapainya sumber daya manusia yang unggul.

“Pembangunan keluarga menjadi bagian penting dalam melahirkan generasi berkualitas. Keluarga menjadi pondasi utama lahirnya generasi yang berkualitas, oleh karena itu keluarga harus dibekali bagaimana perencanaan keluarga yang baik, sehingga anak yang dilahirkan sehat dan terhindar dari stunting.” jelas Hasto.

Berdasarkan data Studi Status Gizi Balita di Indonesia tahun 2021 tren prevalensi stunting di Indonesia menunjukan penurunan, tetapi masih menunjukkan angka yang cukup besar yaitu 24.4 persen. Sementara, data prevalensi stunting di Kabupaten Banyuasin sebesar 22 persen, meskipun masih jauh dari target prevalensi stunting yang sudah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo yang harus dicapai pada tahun 2024 adalah sebesar 14 persen. Namun demikian, angka tersebut menunjukkan keberhasilan Kabupaten Banyuasin dalam menangani dan menanggulangi isu stunting karena angkanya di bawah angka nasional.

Senada dengan Menteri PPPA, Kepala BKKBN berharap dengan adanya integrasi dan kolaborasi program berkelanjutan di lapangan dalam menuntaskan isu-isu keluarga, perempuan, dan juga anak, dapat menjadi langkah awal dalam melahirkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas untuk mencapai cita-cita mulia Indonesia Emas 2045.

Turut hadir dalam Rapat Paripurna Istimewa Kabupaten Banyuasin, diantaranya, Plt. Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat KemenPPPA, Indra Gunawan; Gubernur Sumatera Selatan, Herman Daru; Bupati Banyuasin, Askolani; Bupati Musi Rawas, Ratna Machmud; Bupati Bangka Barat, Sukirman; Bupati Tanjung Jabung Timur, Romi Hariyanto; Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin, Irian Setiawan; dan para Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin.

BIRO HUKUM DAN HUMAS

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp.& Fax (021) 3448510

e-mail : humas@kemenpppa.go.id

website : www.kemenpppa.go.id