Siaran Pers Nomor: B- 212  /SETMEN/HM.02.04/04/2022
 
Jakarta (13/04) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mendorong pemberdayaan perempuan dilaksanakan sebagai bagian dari mempersiapkan sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkesetaraan. Perempuan sebagai kelompok rentan kerap mendapatkan diskriminasi, kesulitan dalam berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari pembangunan imbas dari kesenjangan gender yang terjadi. Oleh karenanya, dukungan dari berbagai pemangku kepentingan sangat diperlukan dalam pemberdayaan perempuan untuk mewujudkan kesetaraan gender.
 
“Menurut data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), tahun 2021 jumlah penduduk Indonesia sekitar 274 juta, dan 49,5 persen adalah perempuan, serta 53,6 persen diantaranya merupakan usia produktif yang memiliki potensi luar biasa untuk pembangunan. Meski begitu, menurut data Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia masih menempati peringkat 107 dari 189 negara. Sedangkan dalam peringkat Gender Inequality Index (GII) di tahun 2020 Indonesia masih berada di posisi 121 dari 189 negara,” ungkap Deputi Bidang Kesetaraan Gender KemenPPPA, Lenny N Rosalin.
 
Lenny menegaskan upaya konkrit perlu dilakukan untuk memperkecil kesenjangan gender antara perempuan dan laki-laki yang hampir tidak mengalami perubahan signifikan selama 10 tahun terakhir. Upaya tersebut diantaranya melalui pemberdayaan perempuan di bidang pendidikan, ekonomi dan kesehatan yang menjadi indikator dalam IPM.
 
“Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang menilai sejauh mana pemberdayaan perempuan di dunia politik, pengambilan keputusan, ketenagakerjaan dan ekonomi juga perlu ditingkatkan. Pada tahun 2019 angka IDG naik karena angka partisipasi perempuan di parlemen meningkat pada pemilu 2019. Sedangkan pada indikator lain perlu upaya koordinasi, kolaborasi dan sinergi bersama untuk ditingkatkan,” ujar Lenny.
 
Lenny menegaskan beberapa indikator yang harus ditingkatkan diantaranya tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan yang masih mengalami kesenjangan sebesar 29 persen dari laki-laki, rata-rata lama sekolah perempuan, dan partisipasi perempuan di bidang STEM (science, technology, engineering, math).
 
Lebih lanjut, perempuan sebagai kepala rumah tangga angkanya mencapai 15,46 persen. Sedangkan rata-rata perempuan yang hidup dalam garis kemiskinan juga lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki.
 
“Upaya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang setara harus digenjot lebih keras dengan strategi yang tepat untuk mengurangi dan menghilangkan kesenjangan gender di berbagai aspek kehidupan dan sektor pembangunan. Salah satu contohnya adalah literasi keuangan. Indonesia telah memiliki Standar Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) Perempuan yang mendorong para perempuan agar melek terhadap masalah keuangan, dan ini penting karena perempuan mendominasi usaha di bidang ultra mikro dan mikro,” tutup Lenny. 
 
Melanjutkan hal tersebut, Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), Giwo Rubianto Wiyogo menegaskan potensi yang dimiliki perempuan pada perekonomian inklusif melalui pemasaran UMKM digital dalam memasuki kondisi pra-endemi.
 
Giwo mengutip penelitian Mc. Kinsey 2017, yakni melalui perbaikan kebijakan, infrastruktur, penggunaan teknologi yang merata dan dukungan dalam peran domestik bagi perempuan, diproyeksikan pada tahun 2025 Indonesia dapat meningkatkan PDB senilai 135 miliar dolar.
 
Lebih lanjut, Giwo menyampaikan enam dimensi literasi yang perlu dikembangkan bagi perempuan diantaranya literasi baca tulis, literasi sains, literasi finansial, literasi numerasi, literasi budaya dan kewargaan dan literasi digital khususnya pada era revolusi industri 4.0.
 
BIRO HUKUM DAN HUMAS
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
 DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510
e-mail : humas@kemenpppa.go.id
website : www.kemenpppa.go.id