Siaran Pers Nomor: B-328/SETMEN/HM.02.04/06/2022

Jakarta (28/6) – Kesenjangan gender di Indonesia bukan disebabkan adanya perbedaan perempuan dan laki-laki dalam hal pendidikan dan keterampilan, melainkan dibedakan dari pembagian peran yang diyakini dapat dilakukan oleh perempuan atau laki-laki, sehingga dapat mengakibatkan adanya diskriminasi. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mengungkapkan kondisi ini menyebabkan potensi perempuan untuk berkontribusi dalam pembangunan saat ini dirasa belum optimal. Kedaaan diperparah dengan Pandemi Covid-19 yang menyebabkan ketimpangan terjadi semakin berat bagi perempuan.

“Ketimpangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat hasil pembangunan antara perempuan dan laki-laki masih terlihat dengan jelas dari berbagai indeks dan data. Hal tersebut terlihat pada angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang menunjukkan adanya ketimpangan perempuan dan laki-laki,” ungkap Menteri PPPA dalam acara UN Women WeEmpower Asia: Gender Responsive Business Forum sekaligus Launching and Handover Guidelines of Gender Responsive Business.

Melalui Gender Responsive Business Forum ini, Menteri PPPA menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada UN Women, European Union, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Indonesia Business Coalition for Women Empowerment (IBCWE), serta International Labour Organization (ILO) yang telah berkontribusi dalam penyusunan panduan tersebut sebagai komitmen bersama dalam peningkatan kesetaraan gender di lingkungan kerja. Kerja-kerja bersama seperti ini sebagai upaya mengurangi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki perlu terus perlu dilakukan untuk mewujudkan Indonesia Ramah Perempuan.

“Kesetaraan gender tidak hanya sebagai hak dasar manusia. Negara harus terus berkomitmen untuk memberikan peran yang luas kepada perempuan dalam rangka berinvestasi untuk masa depan bangsa yang sejahtera. Untuk itu, marilah kita himpun kekuatan dan tatap satu tujuan bersama, yaitu dunia yang setara bagi perempuan dan laki-laki dimana perempuan kuat, mandiri dan berdaya, untuk kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Menteri PPPA.

Berbagai upaya telah dan terus dilakukan oleh KemenPPPA bersama mitra dan stakeholder dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia. Adapun di antaranya; pelaksanaan G20 Empower, dalam upaya mendorong perusahaan untuk mempromosikan kesetaraan gender di dunia kerja melalui sharing praktik baik yang dapat direplikasi baik di tingkat nasional maupun negara G20; mendorong perusahaan untuk mempromosikan kesetaraan gender dan menghapus segala bentuk diskriminasi di tempat kerja, termasuk kekerasan berbasis gender, dengan kebijakan dan implementasi Rumah Perlindungan Tenaga Kerja Wanita pada tahun 2019 di beberapa wilayah; meluncurkan Strategi Nasional Inklusi Keuangan Perempuan pada Juni 2020 bertujuan mewujudkan kesetaraan finansial antar gender; dan program unggulan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), yang merupakan kerjasama dengan Kementerian Desa dan stakeholder lainnya dalam membangun pemberdayaan ekonomi perempuan yang berbasis di desa guna meningkatkan kualitas pengasuhan berbasis gender dan hak anak.

Program We Empower Asia (WEA) yang telah diinisasi oleh UN Woman, memberikan kontribusi yang sangat besar dalam mendorong komitmen untuk meningkatkan kesetaraan gender di tempat kerja, yaitu dengan mengembangkan produk pengetahuan yang dapat dimanfaatkan oleh dunia bisnis yang sejalan dengan Women’s Empowerment Principles (WEPs), melalui 3 (tiga) jenis panduan yakni; Panduan Bisnis Responsif Gender dan Tinjauan Kebijakan; Panduan Integrasi Kesetaraan Gender ke dalam Pelaporan Perusahaan; dan Panduan Perusahaan untuk Pencegahan Kekerasan dan Pelecehan di Tempat Kerja berdasarkan Konvensi ILO 190.

Lebih lanjut, UN Women Representative and Liaison to ASEAN, Mr. Jamshed M. Kazi mengungkapkan terlepas dari kemajuan yang telah dicapai secara global untuk kesetaraan gender selama beberapa dekade terakhir, tidak bisa dipungkiri bahwa pencapaian tersebut belum merata dan cepat. Kesetaraan gender masih menjadi masalah global khususnya kesenjangan dan permasalahan yang dihadapi perempuan. Kondisi ini juga diperburuk oleh kekerasan berbasis gender dan masih banyak perempuan yang pada akhirnya juga memiliki beban ganda akibat pandemi Covid-19. Dalam pelaksanaannya, UN Women didukung dan didanai oleh Uni Eropa menjalankan program We Empower Asia di 7 (tujuh) Negara di Asia, termasuk Indonesia untuk mendorong kepemimpinan dan partisipasi perempuan dalam dunia bisnis.

Dalam kesempatan tersebut, berlangsung pula peluncuran sekaligus penyerahan 3 (tiga) panduan Guidelines of Gender Responsive Business. Penyerahan dilakukan oleh European Union Ambassador for Indonesia and Brunei Darussalam, H.E Mr. Vincent Piket dan Head of Programmes UN Women Indonesia Dei Faiz kepada Plt. Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat KemenPPPA, Indra Gunawan dan Asisten Deputi Bidang Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha KemenPPPA, Eko Novi Ariyanti.

BIRO HUKUM DAN HUMAS

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

Telp & Fax (021) 3448510,

e-mail : humas@kemenpppa.go.id

www.kemenpppa.go.id