Kolaborasi Beasiswa Pendidikan Kader Ulama Perempuan, Lahirkan Pemimpin Perempuan Berperspektif Gender
- Dipublikasikan Pada : Rabu, 25 Januari 2023
- Dibaca : 1230 Kali

Siaran Pers Nomor: B-30/SETMEN/HM.02.04/1/2023
Jakarta (25/1) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) berkolaborasi dengan Badan Pengurus Masjid Istiqlal (BPMI) dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) kembali membuka pendaftaran beasiswa Pendidikan Kader Ulama dan Kader Ulama Perempuan Tahun 2023. Program yang telah terselenggara sejak 2021 ini merupakan upaya strategis dalam menyelesaikan tantangan terkait isu pemberdayaan perempuan di Indonesia.
“Melalui program Pendidikan Kader Ulama dan Kader Ulama Perempuan, kita berharap akan lahir kader ulama dan pemimpin perempuan yang tidak hanya memegang teguh ajaran agama, tetapi juga berperan dalam kepemimpinan yang progresif serta berperspektif gender untuk memberdayakan perempuan dan melindungi seluruh anak Indonesia. Ulama perempuan merupakan aktor kunci yang diharapkan mampu untuk memainkan peran penting dalam menjawab permasalahan yang dihadapi umat dan ikut serta dalam pembangunan bangsa dan dunia,” ujar Sekretaris KemenPPPA, Pribudiarta Nur Sitepu, dalam Sosialisasi Beasiswa Pendidikan Kader Ulama dan Kader Ulama Perempuan, di Kantor KemenPPPA, Rabu (25/1).
Lebih lanjut, Staf Ahli Bidang Penanggulangan Kemiskinan KemenPPPA, Titi Eko Rahayu menyampaikan, program ini diharapkan akan melahirkan perempuan sebagai ulama sekaligus akademisi, pemimpin, dan praktisi. “Alumni Pendidikan Kader Ulama dan Kader Ulama Perempuan akan hadir sebagai think tank untuk persoalan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, serta persoalan perlindungan perempuan dan anak dari diskriminasi dan kekerasan,” tutur Titi.
Menurut Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, Indonesia merupakan negara pertama di dunia yang melaksanakan Pendidikan Kader Ulama secara formal dan dikhususkan bagi perempuan. Hal ini dinilai penting oleh Nasaruddin. Pasalnya, ketika terlahir ulama perempuan, maka akan ada keseimbangan pemahaman terkait ayat-ayat yang selama ini dipahami secara bias gender.
“Nantinya, peserta Pendidikan Kader Ulama dan Kader Ulama Perempuan akan mendapatkan dua gelar, yaitu gelar keulamaan dari Masjid Istiqlal dan gelar formal (magister atau doktoral) melalui pendidikan PTIQ Jakarta,” tutur Nasaruddin.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Keuangan dan Umum Beasiswa LPDP, Emmanuel Agust Hartono menegaskan, Pemerintah Indonesia senantiasa berupaya meningkatkan sumber daya manusia yang unggul, salah satunya melalui peningkatan kualitas pendidikan. “Pemerintah dengan serius sudah mengalokasikan 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya. LPDP juga terus berinovasi untuk memperluas layanan, salah satunya kita membentuk beasiswa untuk para kader ulama dan ulama perempuan. Ini diharapkan sebagai langkah untuk kita mendapatkan atau membentuk kader ulama yang moderat dan bisa bersama-sama membangun Indonesia,” pungkas Emmanuel.
Pendaftaran beasiswa Pendidikan Kader Ulama dan Kader Ulama Perempuan telah dibuka sejak 25 Januari 2023 melalui tautan beasiswalpdp.kemenkeu.go.id. Terdapat empat tahapan seleksi, yaitu seleksi administrasi, seleksi bakat skolastik, seleksi substansi, dan penetapan penerima beasiswa. Bagi calon penerima beasiswa yang telah memiliki Letter of Acceptance tidak perlu mengikuti seleksi bakat skolastik.
BIRO HUKUM DAN HUMAS
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510
e-mail : humas@kemenpppa.go.id
website : www.kemenpppa.go.id
Terbaru
KemenPPPA Beri Bantuan Spesifik Kepada Perempuan Korban TPPO dari Irak ( 104 )
Pranala Luar





Publikasi Lainya
KemenPPPA Beri Bantuan Spesifik Kepada Perempuan Korban TPPO dari Irak ( 104 )
Jakarta (3/6) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) memberikan paket bantuan kebutuhan spesifik kepada perempuan korban Tindak Pidana…
KemenPPPA Kecam Kasus Pelecehan Seksual Oleh Kepsek dan Guru Madrasah Di Wonogiri ( 151 )
Jakarta (2/6) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mengecam dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Kepala Sekolah (M) dan…
Jakarta (1/6) – Dalam upaya mempercepat Provinsi Kalimantan Selatan menjadi Provinsi Layak Anak (Provila), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak…
Jakarta (1/6) – Upaya mempercepat Provinsi/Kabupaten/Kota Layak Anak, salah satunya dilakukan di Provinsi Bali. Dalam rangka percepatan tersebut, Kementerian Pemberdayaan…
Jakarta (1/6) – Dalam rangka percepatan Provinsi Layak Anak, pemenuhan target RPJMN 2024, dan target rencana strategis, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan…