SIARAN PERS

Menteri PPPA Siap Pimpin Delegasi RI di Sidang CSW ke-67

Siaran Pers Nomor: B- 81 /SETMEN/HM.02.04/2/2023

Jakarta (23/2) – Tahun ini, Pemerintah Indonesia kembali ambil peran pada Sidang Commission on the Status of Women (CSW) atau Komisi Status Perempuan yang ke-67 dengan mengusung tema prioritas “Innovation and technological change, and education in the digital age for achieving gender equality and the empowerment of all women and girls”. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga akan memimpin Delegasi Republik Indonesia di minggu pertama perhelatan tersebut yang akan berlangsung pada 6 – 10 Maret 2023 di Markas Besar Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat.

“Sebagai Ketua Delegasi Republik Indonesia, saya akan menyampaikan National Statement terkait tema prioritas yang diangkat pada tahun ini yaitu “Inovasi dan perubahan teknologi, serta pendidikan di era digital untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan”. Selain itu, saya pun akan berpartisipasi pada sesi Ministerial Roundtable Tema A, praktik baik dalam mengatasi masalah gender dalam dunia digital dan mempromosikan pendidikan di era digital untuk mencapai kesetaraan gender,” ujar Menteri PPPA dalam penyataannya, Kamis (23/2).

Tidak hanya membacakan National Statement dan berpartisipasi pada Ministerial Roundtable, Menteri PPPA dan para Delegasi Republik Indonesia pun akan turut serta pada sesi dialog interaktif bertemakan “Tantangan dan kesempatan dalam meraih kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan di daerah perdesaan”. Tema tersebut sejalan dengan praktik program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia pada tingkat pedesaan.

Menteri PPPA menyampaikan, Pemerintah Indonesia pun berencana akan menyelenggarakan side event dengan mengambil tema besar yang diangkat pada Sidang CSW ke-67. Sementara itu, di sela pelaksanaan rangkaian sidang, Menteri PPPA dan Delegasi Republik Indonesia berencana akan melaksanakan beberapa pertemuan bilateral dan pertemuan tingkat tinggi informal dalam rangka keketuaan Indonesia pada ASEAN dan MIKTA.

“Delegasi Republik Indonesia yang saya pimpin diharapkan dapat bekerja secara optimal dalam rangka menyuarakan suara perempuan dan anak perempuan Indonesia di depan negara-negara Anggota PBB, serta dapat mengimplementasikan hasil yang kami dapat selama perhelatan sidang CSW ke-67 bagi peningkatan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan di Indonesia,” tandas Menteri PPPA.

Dalam kesempatan tersebut, Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Lenny N. Rosalin mengemukakan bahwa selama dua minggu, Sidang CSW ke-67  meliputi General Discussion, Ministerial Roundtable dan Interactive Dialogue serta Side Events. Seluruh peserta sidang akan melakukan negosiasi, diskusi lebih lanjut, dan menyepakati outcome utama terkait tema prioritas yang telah dibahas selama sidang berlangsung berupa Agreed Conclusions.

“Agreed Conclusions berisikan analisis dari tema prioritas dan sejumlah rekomendasi konkrit bagi pemerintah, lembaga, dan pemangku kepentingan terkait hingga tokoh masyarakat yang akan diterapkan di tingkat internasional, nasional, regional, dan lokal. Kami bersama-sama Kementerian Luar Negeri dan Delegasi Republik Indonesia lainnya akan fokus pada pembahasan isu-isu perempuan dan anak perempuan, berdasarkan tema yang diangkat yakni, inovasi dan perubahan teknologi, serta pendidikan di era digital untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan yang sekiranya dapat diimplementasikan secara berkelanjutan,” jelas Lenny.

Lebih lanjut, Direktur Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri, Achsanul Habib mengungkapkan, CSW merupakan pertemuan terbesar di dunia dengan kurang lebih 6.000 partisipan dari seluruh dunia yang terdiri dari Menteri-Menteri urusan perempuan beserta delegasinya dari 192 negara, non-profit organizations (NGO), serta lembaga-lembaga riset lain terkait urusan perempuan.

“Setiap tahun CSW mengusung tema yang berbeda-beda dan Indonesia perlu mempersiapkan hal-hal terkait dan sesuai dengan tema dalam menyampaikan pesan dan pandangan Indonesia terkait isu-isu perempuan. CSW ini merupakan pertemuan intergovernmental yang diharapkan mendapatkan outcome berupa standar norma peraturan terkait isu-isu perempuan di dunia, memperkuat kebijakan nasional, konvergensi kebijakan nasional menjadi standar internasional, serta menyampaikan best practices dan lessons learned untuk memastikan adanya pertukaran pikiran terkait permasalahan perempuan yang muncul dan menemukan solusi terbaik untuk menuntaskan permasalahan tersebut. Perlu diingat bahwa kedatangan Indonesia akan memiliki pengaruh untuk terlibat dalam negosiasi-negosiasi dalam mencapai kesepakatan bersama. Negosiasi ini bersifat progresif tapi tidak kontroversial. Indonesia juga akan memunculkan bukti bahwa norma untuk memberdayakan dan melindungi perempuan dapat dibangun di Indonesia,” ungkap Achsanul.

BIRO HUKUM DAN HUMAS

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp.& Fax (021) 3448510

e-mail : humas@kemenpppa.go.id

website : www.kemenpppa.go.id