Siaran Pers Nomor: B-88/SETMEN/HM.02.04/2/2023

 
Bali (28/2) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menganugerahkan penghargaan Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak (DRPLA) kepada Kota Denpasar dalam Acara “Malam Apresiasi 235th HUT Kota Denpasar” di Bali, pada Senin (27/2). Menteri PPPA berharap Kota Denpasar dapat terus mengimplementasikan pemberdayaan perempuan, perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak, dalam berbagai kebijakan, program dan kegiatan.
 
“Dari 514 kabupaten/kota se-Indonesia, baru 2 kota dan 1 kabupaten yang mendapat predikat DRPLA, salah satunya adalah Kota Denpasar. Untuk itu, saya menyampaikan selamat kepada Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat Kota Denpasar. Tentunya penghargaan ini tidak hanya menjadi seremonial belaka, tetapi bagaimana ke depannya dapat betul-betul bisa mengimplementasikan pemberdayaan perempuan, perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak, melalui kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender dan ramah anak,” ucap Menteri PPPA.
 
Menteri PPPA mengatakan bahwa sejak tahun 2022, KemenPPPA menetapkan Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak (DRPLA) dan memberikan penghargaan bagi daerah (provinsi dan kab/kota) yang memenuhi kriteria DRPLA dalam rangka memastikan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat berjalan beriringan dan mencapai hasil yang sama-sama optimal. Adapun indikatornya yaitu capaian dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Indeks Perlindungan Anak (IPA), APE (Anugerah Parahita Ekapraya) dan KLA (Kab/Kota Layak Anak).
 
Menurut Menteri PPPA, penghargaan DRPLA ini merupakan salah satu upaya dari KemenPPPA, yang sesuai dengan tugasnya, terus berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan hak perempuan serta memastikan bahwa anak Indonesia terpenuhi haknya dan mendapatkan perlindungan khusus sesuai kebutuhannya.
 
“Seluruh penduduk harus mendapatkan akses, partisipasi, kontrol dan menerima manfaat pembangunan secara merata, tidak ada pihak yang tertinggal atau bahkan terabaikan. Oleh sebab itu, seluruh penduduk, baik laki-laki maupun perempuan harus mempunyai kualitas hidup yang setara dan dapat berperan aktif secara berimbang di berbagai bidang pembangunan,” tutur Menteri PPPA.
 
Menteri PPPA menambahkan, hal yang sama juga berlaku bagi anak-anak. Sebagai generasi penerus, mereka mempunyai hak dan perlindungan khusus yang harus dipenuhi, agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, sehingga menjadi generasi tangguh yang mampu menghadapi tantangan hidup ke depan yang semakin berat.
 
“Pada kesempatan ini, saya beserta jajaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mengucapkan Selamat Ulang Tahun ke-235 untuk Kota Denpasar. Mari kita jadikan momen ini untuk terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Sebagai Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak saya harapkan Kota Denpasar dapat terus melakukan pemberdayaan dan perlindungan hak perempuan, serta pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak,” ujar Menteri PPPA. Dalam kegiatan tersebut, Menteri PPPA didampingi oleh Deputi Bidang Kesetaraan Gender KemenPPPA, Lenny N. Rosalin.
 
Sementara itu, Walikota Denpasar periode 2021-2024, I Gusti Ngurah Jaya Negara dalam acara ini memaparkan implementasi dari visi misi Kota Denpasar, diantaranya yaitu (1) implementasi dalam meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan, (2) implementasi dalam menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan bencana, (3) implementasi dalam kejujuran dan spirit Sewakadarma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance), (4) implementasi untuk unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana, dan (5) implementasi dalam penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali.
 
“Kami menemukan inovasi yang baru di bidang kesehatan, yang dinamakan SIRIA (Sistem Informasi Ramah Ibu dan Anak). SIRIA ini merupakan salah satu sistem yang dimiliki Pemerintah Kota Denpasar, dalam hal ini di bawah naungan Dinas Kesehatan, yang digunakan untuk mengumpulkan data kesehatan Ibu dan Anak yang ada di lingkungan Kota Denpasar,” ujarnya.
 
Selain itu, I Gusti Ngurah Jaya Negara juga melaporkan bahwa rencana pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak yang sebelumnya tertunda karena keterbatasan anggaran dan lahan, dapat direalisasikan pada Desember 2023 ini. Adapun pembangunan Gedung Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) tersebut dilaksanakan oleh RSUP Prof. Dr. I G.N.G Ngoerah.
 
 
 

BIRO HUKUM DAN HUMAS
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510
e-mail : humas@kemenpppa.go.id
website : www.kemenpppa.go.id