Siaran Pers Nomor: B-105/SETMEN/HM.02.04/3/2023

New York (9/3) – Memasuki rangkaian selanjutnya dalam agenda Sidang the Commission on the Status of Women (CSW) ke – 67 di New York, Amerika Serikat, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menghadiri Acara Kongres Wanita Indonesia (Kowani), pada Rabu (8/3). Di depan peserta kongres, Menteri PPPA menyerukan agar dapat saling menyatukan kekuatan dalam upaya menutup kesenjangan gender di ranah digital, dan memberikan solusi digital yang inklusif serta dapat diakses oleh perempuan.
 
“Perempuan dan anak perempuan, berjumlah hampir setengah dari populasi dunia. Artinya, saat kita memberdayakan perempuan dan anak perempuan, kita sebenarnya membawa kemakmuran ke dunia,” ujar Menteri PPPA, dalam Acara Kowani Side Event pada 67th Session of the Commission on the Status Of Women (CSW).
 
Menurut Menteri PPPA, meskipun kemajuan dalam hal pemberdayaan perempuan sempat terhambat karena adanya pandemi, namun situasi pandemi telah mempercepat pertumbuhan dan penggunaan teknologi, sehingga saat ini perempuan dan anak perempuan, sangat bergantung pada teknologi dalam kehidupan sehari-hari mereka.
 
“Pandemi telah mempercepat pertumbuhan dan penggunaan teknologi, sehingga saat ini perempuan maupun anak perempuan sangat bergantung pada teknologi dalam kehidupan sehari-hari mereka, mulai dari menjalankan bisnis, mengakses layanan kesehatan, dan mendapatkan informasi, serta pendidikan. Artinya, akses perempuan dan anak perempuan terhadap teknologi dan literasi digital akan menentukan kualitas hidup mereka untuk mencapai kesetaraan gender di masa depan,” ujar Menteri PPPA.
 
Menteri PPPA kemudian menuturkan, bahwa sejalan dengan hal tersebut, salah satu topik yang dipilih dalam Konferensi Tingkat Menteri G20 di Bali tentang Pemberdayaan Perempuan pada 2021 lalu, yaitu “Menutup Kesenjangan Gender Digital: Partisipasi Perempuan dalam Ekonomi Digital dan Pekerjaan Masa Depan”. Adapun beberapa poin penting yang digarisbawahi, yaitu (1) memastikan perempuan menerima akses yang sama, ke teknologi, pembiayaan, dan pekerjaan, di industri Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematika (STEM), (2) meningkatkan peluang partisipasi perempuan dalam STEM dan sektor digital, dengan menciptakan lingkungan yang aman dan mengembangkan ketahanan digital perempuan, memastikan literasi digital perempuan, dan mempromosikan keragaman gender, dan (3) memperkuat kemitraan multi-stakeholder.
 
“Deklarasi Pemimpin G20 Bali telah membuat kemajuan yang signifikan, karena untuk pertama kalinya, negara-negara G20 telah sepakat dan berkomitmen terhadap kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam satu paragraf tertentu, dan juga telah terintegrasi ke dalam bidang pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, ekonomi digital, lingkungan, keberlanjutan iklim, dan transisi energi,” ujar Menteri PPPA.
 
Pada kesempatan ini, Menteri PPPA juga menyoroti permasalahan yang ada di daerah pedesaan, seperti kurangnya layanan dan infrastruktur yang berdampak pada sulitnya perempuan untuk mendapatkan akses informasi, pendidikan, perawatan kesehatan dan pekerjaan formal.
 
“Kurangnya layanan, dan infrastruktur yang buruk di daerah pedesaan, membuat akses ke informasi, pendidikan, perawatan kesehatan, dan pekerjaan formal, sangat sulit bagi perempuan pedesaan. Menyadari hal tersebut, di tingkat nasional, Pemerintah Indonesia mengembangkan program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang bertujuan untuk mempercepat implementasi strategi pemberdayaan perempuan, kesadaran gender, dan perlindungan anak di tingkat desa,” tutur Menteri PPPA.
 
Lebih lanjut, Menteri PPPA mengapresiasi Kowani yang telah memprakarsai side event ini, sebagai tindak lanjut dari rekomendasi tentang isu-isu prioritas dalam Komunike W20. Menteri PPPA berharap agar side event ini dapat berfungsi sebagai platform yang bermanfaat untuk berbagi ide dan praktik terbaik, mengamankan komitmen, dan memperluas kolaborasi.
 
“Mari kita satukan kekuatan kita, untuk menutup kesenjangan gender di ranah digital, dan memberikan solusi digital yang inklusif dan dapat diakses oleh perempuan. Agar semua perempuan dan anak perempuan, termasuk perempuan penyandang disabilitas dan perempuan di pedesaan, tidak lagi tertinggal hari ini, esok, dan seterusnya,” pungkas Menteri PPPA.

 
BIRO HUKUM DAN HUMAS
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510
e-mail : humas@kemenpppa.go.id
website : www.kemenpppa.go.id