Siaran Pers Nomor: B-102/SETMEN/HM.02.04/3/2023

New York (9/3) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga berpartisipasi dalam rangkaian segmen tingkat tinggi pada Sidang Commission on the Status of Women (CSW) ke-67 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat. Menteri PPPA menyampaikan statement Indonesia dalam Conference on “Women in Islam: Understanding the Rights and Identity of Women in the Islamic World” pada Rabu (8/3).

“Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia menjunjung tinggi partisipasi penuh perempuan dalam bermasyarakat serta memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mengakses hak-hak dasar lainnya. Perempuan mengisi 54,17 persen dari populasi di Indonesia. Undang-Undang Pemilu Indonesia pun mengamanatkan bahwa minimal 30 persen dari calon dan anggota parlemen harus diisi oleh perempuan. Tak hanya itu, 64 persen Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia, dimiliki dan dikelola oleh perempuan,” ujar Menteri PPPA.

Menteri PPPA menekankan, capaian positif yang terekam di dalam angka dan persentase tersebut bukanlah dari faktor kekosongan, melainkan dari kerja keras dan upaya berkelanjutan yang akan terus dijalankan oleh Pemerintah Indonesia dalam memastikan keterlibatan peran perempuan dan kesetaraan gender di berbagai aspek pembangunan serta sosial budaya. Terkait memahami hak dan identitas perempuan di dunia Islam, Menteri PPPA menyoroti 3 (tiga) poin pandangan Pemerintah Indonesia.

“Pertama, kita perlu membangun pola pikir yang memberdayakan perempuan dalam Islam. Sampai saat ini, sangat disayangkan, kita kerap menemukan pola pikir yang membatasi peran perempuan dalam bermasyarakat. Hal tersebut seringkali berasal dari budaya, tradisi, serta perbedaan interpretasi seseorang yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pola pikir tersebut di bangun melalui pendidikan, advokasi, dan juga peningkatan kesadaran,” tutur Menteri PPPA.

Lebih lanjut, Menteri PPPA menyampaikan poin kedua, yakni menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi perempuan Muslim untuk menyalurkan dan memperlihatkan potensi-potensi luar biasa, terlebih Islam mengakui peran penting perempuan dalam bermasyarakat.

“Dalam konteks ini, kita harus mengejar reformasi dan penyesuaian struktural yang mempertimbangkan perspektif perempuan, termasuk memastikan akses yang setara terhadap pendidikan dan kesempatan ekonomi yang adil bagi semua,” ungkap Menteri PPPA.

Sementara itu, pada poin ketiga, Menteri PPPA mempertegas terkait penguatan koneksi secara regional maupun global untuk memberdayakan perempuan Muslim di seluruh dunia. Indonesia dengan bangga dan sukses menjadi tuan rumah dari berbagai program peningkatan kapasitas dan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan, termasuk di dalam rangkaian tersebut adalah International Conference on Afghan Women’s Education yang diselenggarakan bersama Qatar di Bali pada Desember 2022 silam.

“Ketersediaan jaringan dan panggung yang lebih banyak bagi perempuan harus terus dibangun dan ditingkatkan, sehingga kontribusi, gambaran, serta wajah sesungguhnya dari perempuan Islam dapat dilihat kontribusinya bagi seluruh masyarakat yang damai, adil, dan inklusif,” kata Menteri PPPA.

Akhir kata, di dalam pernyataannya, Menteri PPPA menegaskan bahwa Indonesia siap untuk berkontribusi lebih banyak dalam memberdayakan dan memajukan refleksi positif perempuan di dalam kemasyarakatan Islam.

BIRO HUKUM DAN HUMAS

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp.& Fax (021) 3448510

e-mail : humas@kemenpppa.go.id

website : www.kemenpppa.go.id