Siaran Pers Nomor: B-131/SETMEN/HM.02.04/03/2023

Jakarta (31/3) – Korupsi dapat menimbulkan dampak yang berbeda-beda terhadap masyarakat dan perempuan menjadi korban yang paling menderita dari praktik korupsi. Makna korupsi di masyarakat sendiri tidak tunggal dan banyak dipengaruhi oleh isu kesenjangan sosial. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mengungkapkan perempuan sebagai kelompok rentan, semakin memprihatinkan dan beresiko kondisinya, akibat praktik-praktik korupsi yang menghambat pemenuhan hak-hak dasar mereka.

“Korupsi seolah menempatkan perempuan yang sudah rentan ke dalam situasi yang lebih rentan lagi. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian kita bersama, mengingat perempuan tidak hanya mengisi hampir setengah dari total populasi Indonesia, namun juga merupakan potensi besar kita bersama untuk mencapai kemajuan negara,” ungkap Menteri PPPA dalam Webinar “Korupsi dan Tindak Kejahatan Terhadap Perempuan” dalam rangka Memperingati Hari Perempuan Sedunia yang diselenggarakan oleh Saya Perempuan Anti Korupsi Indonesia (SPAK). 

Menteri PPPA mengatakan pencegahan dan penanganan korupsi perlu dilakukan secara kolaboratif lintas sektor, dan dimulai dari level keluarga dan masyarakat, untuk meminimilasir meluasnya tindak kejahatan terhadap perempuan yang disebabkan oleh praktik-praktik korupsi secara langsung maupun tidak langsung. 

“Dalam hal ini, perempuan juga dapat berperan besar dalam pencegahan korupsi, misalnya sebagai seorang istri perempuan dapat memberi pengaruh positif kepada pasangan untuk menjauhi perilaku korupsi. Dalam tataran keluarga, istri sering dijadikan rasionalisasi perbuatan korupsi. Perempuan sering dianggap sebagai pihak yang menyebabkan laki-laki melakukan korupsi atau tuntutan (ketamakan) istri adalah alasan suami melakukan korupsi,” kata Menteri PPPA.

Menteri PPPA menyampaikan apresiasi kepada Saya Perempuan Anti Korupsi Indonesia (SPAK) yang secara konsisten dan berkelanjutan turut mendorong pemenuhan hak perempuan di Indonesia melalui berbagai kegiatan perlawanan aksi korupsi. Baik melalui pemberian ruang bagi perempuan untuk terlibat dalam aksi pencegahannya, hingga pemberian edukasi ke masyarakat luas, mengenai besarnya dampak korupsi bagi perempuan, salah satunya melalui webinar pada hari ini.

Menteri PPPA berharap semua yang hadir disini dapat mulai membuka mata dan menjadi advokat yang bisa menciptakan, mempromosikan, dan memasifkan berbagai kegiatan perlawanan aksi korupsi, bukan sekedar untuk mengatasi masalah sosial ekonomi, namun juga untuk mempromosikan keadilan dan kesetaraan gender. 

“Sehingga pada akhirnya, kita tidak hanya dapat mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan bebas korupsi saja, namun juga mengantar perempuan pada hidup yang lebih berkualitas, berkeadilan gender, dan inklusif, demi terwujudnya perempuan berdaya, Indonesia maju,” tutup Menteri PPPA. 

Lebih lanjut, Direktur Saya Perempuan Anti Korupsi Indonesia, Maria Kresentia mengatakan korupsi merupakan sebuah kejahatan yang terjadi setiap hari dan bisa menyebabkan terjadinya kejahatan lain yang korbannya mayoritas  perempuan dan anak, akan tetapi masih belum dipahami banyak orang.  

“Korupsi memberi dampak pada relasi gender dan sebaliknya, dampak korupsi memang dirasakan seluruh masyarakat tapi memberikan efek yang berbeda pada kelompok gender tertentu dalam hal ini perempuan. Korupsi yang terjadi di layanan publik memberikan dampak luar biasa pada perempuan dan kemudian memudahkan terjadinya tindak kejahatan dimana perempuan dan anak menjadi korban, seperti perkawinan anak, perdagangan orang. 

Maria mengatakan SPAK telah melakukan polling sederhana melalui instagram untuk mengetahui apakah masyarakat mengenal adanya korupsi dalam beberapa tindak kejahatan terhadap perempuan. Dari sekitar 100 jawaban yang masuk 80 persen mengatakan memang ada korupsi dalam tindak perkawinan anak dan perdagangan orang meskipun hanya sebagian yang bisa menyebutkan bentuk korupsinya dan 20 persen sisanya mengatakan tidak ada hubungan sama sekali. Hasil ini menunjukkan masih perlu adanya diskusi, edukasi, dan sosialisasi tentang berbagai bentuk korupsi yang menjadikan perempuan dan anak sebagai korban.  

Maria berharap melalui Webinar ini SPAK dapat ikut meningkatkan kesadaran perempuan agar dapat terhindar dari dampak tindak korupsi dan meningkatkan juga peran serta masyarakat dalam upaya pencegahannya. 

“Saat ini, perempuan semakin memiliki kesempatan untuk membangun negeri ini, oleh karena itu upaya ini harus terus kita dukung. Kesejahteraan masyarakat Indonesia tidak dapat ditingkatkan jika perempuan dan anak masih menjadi korban dari korupsi yang membelenggu,” ujar Maria. 

BIRO HUKUM DAN HUMAS

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 

DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp.& Fax (021) 3448510

e-mail : humas@kemenpppa.go.id

website : www.kemenpppa.go.id