Siaran Pers Nomor: B-219/SETMEN/HM.02.04/06/2023

 
Jakarta (8/6) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) kembali menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) Versi 2 Tingkat Nasional untuk gelombang 2 pada 6-9 Juni 2023, di Kota Bogor, Jawa Barat. Bimtek ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman teknis dalam pengelolaan SIMFONI PPA bagi para admin pengelola di tingkat provinsi untuk meningkatkan kualitas data dan menjamin keamanan data kekerasan yang dihasilkan.
 
Sesuai dengan PermenPPPA Nomor 2 tahun 2022, Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut SIMFONI PPA adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pencatatan, pelaporan, dan pengintegrasian data perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, yang memerlukan perlindungan khusus, dan masalah lainnya bagi UPTD PPA dan penyelenggara layanan PPA. dan pada pasal 3 ayat 2 menyatakan bahwa dalam pemberian fungsi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas UPTD PPA mencatat dalam sistem pencatatan dan pelaporan melalui SIMFONI PPA yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.
 
Sekretaris KemenPPPA, Pribudiarta Nur Sitepu mengungkapkan sampai saat ini data kekerasan masih seperti fenomena gunung es, dimana sebagian kecil saja data yang terlaporkan. Hal ini tentunya banyak dipengaruhi oleh masalah budaya, mindset, dan adanya stigma di masyarakat yang menyebabkan kasus kekerasan tidak banyak terungkap. Padahal, data tersebut sangat penting dan sangat dibutuhkan sebagai dasar untuk melakukan berbagai intervensi dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan, terutama terhadap perempuan dan anak yang memang rentan menjadi korban kekerasan.
 
“Seperti kita ketahui, salah satu dari 5 arahan prioritas Presiden kepada KemenPPPA adalah menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dengan demikian, ketersediaan data kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui SIMFONI PPA menjadi syarat mutlak yang harus kita upayakan. Oleh karena itu, besar harapan melalui kegiatan hari ini dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan para penyelenggara SIMFONI PPA di tingkat Provinsi, serta menghasilkan kesepakatan bersama untuk peningkatan penyelenggaraan SIMFONI PPA dan penyediaan data yang berkualitas,” ujar Pribudiarta.
 
Pribudiarta mengatakan data kekerasan melalui aplikasi SIMFONI PPA menjadi begitu penting sebab meskipun hanya mendapatkan data kekerasan yang terlaporkan, namun data yang dihasilkan bisa setiap waktu secara real time. Oleh karena itu, dalam memenuhi kualitas data yang disediakan, secara berkelanjutan KemenPPPA akan terus melakukan perbaikan dan pengembangan SIMFONI PPA, baik melalui menu yang disediakan maupun mekanisme verifikasi datanya.
 
Untuk mendapatkan data kekerasan terhadap perempuan dan anak Pribudiarta mengatakan KemenPPPA berupaya melakukan pengumpulan data melalui beberapa cara, yaitu dengan melakukan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) untuk mendapatkan prevalensi kekerasan terhadap perempuan; dan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) untuk mendapatkan data prevalensi kekerasan terhadap anak. Selain itu, pencatatan data kekerasan yang diperoleh dari unit layanan perlindungan perempuan dan anak didaerah dan dilaporkan secara online melalui aplikasi SIMFONI PPA.
 
“Seiring dengan kebutuhan data yang semakin meningkat, saat ini pemanfaatan data juga semakin banyak dan luas, karena data kekerasan sangat dibutuhkan oleh berbagai pihak, mulai dari Presiden, para pengambil kebijakan, akademisi, media hingga mahasiswa. Tentu saja, penggunaan data kekerasan terhadap perempuan dan anak ini tetap harus menjaga keamanan data dalam hal identitas korban yang dilindungi oleh undang-undang. Pengembangan pada aplikasi dan kebutuhan pemanfaatan data sangat dibutuhkan, maka dari itu bimbingan teknis ini dinilai sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dalam pengelolaan SIMFONI PPA mulai dari ketepatan waktu penginputan data, konsistensi data, verifikasi data, penanganan duplikasi data, sampai dengan menjamin keamanan datanya,” ungkap Pribudiarta.
 
Pribudiarta mengungkapkan kontribusi Ibu/Bapak yang hadir sangat dibutuhkan untuk menjadi fasilitator SIMFONI PPA di tingkat provinsi yang dapat menjadi pembina dalam penyelenggaraan SIMFONI PPA di masing-masing kab/kota di wilayahnya, sehingga dihasilkan data kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berkualitas.
 
“Besar harapan kami agar kegiatan ini dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan yang sama kepada seluruh pengelola SIMFONI PPA di wilayahnya masing-masing. Saya juga menghaturkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam penyediaan data kekerasan terhadap perempuan dan anak yang kita butuhkan bersama. Dalam pesannya, Ibu Menteri PPPA menyampaikan SIMFONI PPA adalah dari kita, untuk kita semua. Oleh karena itu, kita harus terus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berani melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya, agar data kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin terbuka,” ujar Pribudiarta.
 
Lebih lanjut, Kepala Biro Data dan Informasi KemenPPPA, Lies Rosdianty mengatakan kegiatan ini menjadi kebutuhan karena secara berkelanjutan SIMFONI PPA telah mengalami perbaikan dan pengembangan, baik pada menu maupun mekanisme verifikasi datanya. Selain itu juga menindaklanjuti terbitnya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, maka keamanan data harus menjadi prioritas.
 
“Kegiatan Bimtek SIMFONI PPA Gelombang 2 di Bogor ini merupakan yang kedua setelah sebelumnya diselenggarakan pada 23-26 Mei, di Yogyakarta. Adapun peserta yang hadir pada gelombang pertama sebanyak 17 Provinsi dan untuk gelombang kedua 14 Provinsi. Idealnya Bimtek SIMFONI PPA bisa dilakukan lebih sering dan melibatkan unit layanan yang lebih banyak, mengingat kebutuhan data yang semakin meningkat, data kekerasan terhadap perempuan dan anak yang begitu kompleks dan terus meningkatnya unit layanan yang terintegrasi dalam SIMFONI PPA. Besar harapan setelah bimtek ini para admin dapat mengimplementasikan pengelolaan SIMFONI PPA Versi 2 sesuai petunjuk teknis yang ada,” ungkap Lies.
 
Dalam kegiatan ini peserta yang juga merupakan admin SIMFONI PPA Provinsi melakukan penandatanganan pakta integritas penanggungjawab dan admin SIMFONI PPA di tingkat Provinsi. Para peserta juga akan membahas dan mempelajari modul-modul pengelolaan SIMFONI PPA.
 
 

 
BIRO HUKUM DAN HUMAS
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510
e-mail : humas@kemenpppa.go.id
website : www.kemenpppa.go.id