Siaran Pers Nomor: B-214/SETMEN/HM.02.04/06/2023

 
Jakarta (6/6) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melaksanakan Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI yang membahas tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga dalam kesempatan ini memaparkan fokus rencana kegiatan tahun 2024 yang merujuk pada beberapa isu strategis dalam pemberdayaan perempuan serta perlindungan hak perempuan dan anak.
 
Menteri PPPA menyampaikan beberapa rincian fokus rencana kegiatan tahun 2024 antara lain dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui peningkatan kolaborasi multipihak antar lembaga penyedia layanan, penyediaan layanan pengaduan SAPA 129 bagi perempuan dan anak korban kekerasan/TPPO yang terintegrasi antara pusat dan daerah, peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif melalui optimalisasi pendidikan politik dan kaderisasi di tingkat nasional dan provinsi/kabupaten/kota.
 
Lebih lanjut, Menteri PPPA juga menyampaikan terkait usulan penambahan anggaran untuk Pelaksanaan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) dan Survey Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) merupakan salah satu target dalam RPJMN 2020-2024 dan Renstra Kemen PPPA 2020-2024.
 
“Pelaksanaan kedua survey tersebut sangat penting untuk mengetahui dampak dari perundang-undangan yang sudah disahkan, upaya perlindungan perempuan dan anak yang sudah dilaksanakan, serta menjadi masukan untuk penyusunan kebijakan dan program terkait perlindungan perempuan dan anak ke depan. Namun demikian dalam Pagu Indikatif Tahun 2024 belum mengakomodir untuk pelaksanaan kedua survey tersebut sehingga dalam pertemuan tiga pihak (Trilateral Meeting) KemenPPPA mengusulkan sebagai tambahan anggaran. Untuk itu kami berharap dukungan dari Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI atas usulan tambahan anggaran yang kami ajukan,” ujar Menteri PPPA.
 
Menteri PPPA juga menyampaikan tugas dan fungsi KemenPPPA adalah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sehingga dibutuhkan kerjasama dari berbagai macam stakeholder mengingat isu perempuan dan anak adalah isu kompleks yang tidak dapat dituntaskan sendiri.
 
“Permasalahan perempuan dan anak mempunyai kompleksitasnya sendiri, maka dari itu dibutuhkan sinergi dan kolaborasi multipihak untuk menjadi kunci penyelesaiannya. Dengan tantangan kedepan yang semakin berat, dalam setiap kesempatan kami memohon dukungan dari pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR RI serta seluruh pihak K/L yang terkait untuk dapat mendukung kami bergerak bersama memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak dengan perannya sesuai tugas dan fungsinya masing-masing,” ujar Menteri PPPA.
 
Dalam kesempatan tersebut, Menteri PPPA menghaturkan terima kasih kepada Komisi VIII DPR RI yang tidak pernah berhenti untuk terus mendukung dan berjuang bersama KemenPPPA dalam pemberdayaan perempuan serta perlindungan hak perempuan dan anak. Guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja terhadap program-program prioritas KemenPPPA, terkait usulan penambahan anggaran yang dibahas dalam rapat kerja hari ini akan di bahas lebih lanjut secara mendetail di rapat kerja berikutnya.
 
Pimpinan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka menyampaikan keprihatinan atas peningkatan kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia. Fenomena kasus kekerasan ini harus menjadi perhatian seluruh pihak bukan hanya KemenPPPA.
 
“Komisi VIII DPR RI turut perihatin atas penurunan 9,4 persen dalam pagu indikatif KemenPPPA pada 2024. Komisi VIII DPR RI dapat memahami Pagu Indikatif Anggaran KemenPPPA Tahun 2024 sebesar Rp273.983.311.000,- yang selanjutnya Komisi VIII DPR RI akan melakukan pendalaman lebih lanjut mengenal pagu anggaran KemenPPPA tersebut bersama pejabat Eselon I. Selain itu, terkait usulan penambahan anggaran KemenPPPA Tahun 2024 sebesar Rp48.831.010.000,-, Komisi VIII DPR RI akan melakukan pendalaman lebih lanjut mengenai usulan penambahan anggaran tersebut akan dibahas bersama pejabat Eselon I,” ungkap Diah.
 
Kemudian, Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI untuk menindaklanjuti masukan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI antara lain; mengalokasikan usulan penambahan anggaran KemenPPPA RI tahun 2024 untuk program pendidikan politik bagi perempuan dalam rangka meningkatkan representasi dan kualifikasi politik perempuan di dalam lembaga legislatif; memprioritaskan program sosialisasi dan literasi perlindungan perempuan dan anak untuk meminimalisir tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; meningkatkan koordinasi dengan K/L terkait lainnya dalam upaya pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi korban serta pendampingan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan pemberdayaan terhadap perempuan bagi korban penyintas kekerasan seksual melalui kegiatan ekonomi produktif.
 
Selain itu, Komisi VIII DR RI mendukung Menteri PPPA untuk melakukan pembicaraan kembali dengan Kemenkeu dan Menteri PPN/Bappenas terkait DAK Fisik Perlindungan Perempuan dan Anak agar bisa direalisasikan tahun anggaran 2025.
 
 
 

BIRO HUKUM DAN HUMAS
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510
e-mail : humas@kemenpppa.go.id
website : www.kemenpppa.go.id