Siaran Pers Nomor: B-222/SETMEN/HM.02.04/6/2023

Jakarta (8/6) – Sejak diinisiasi pada 2021 lalu, program Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (D/KRPPA) terus menunjukkan peningkatan dampak positif bagi kesejahteraan perempuan dan anak. Melalui program ini, desa/kelurahan diharapkan mampu mencapai 10 indikator, termasuk peningkatan angka keterwakilan perempuan.

“Indikator kelima ini capaiannya cukup signifikan karena pembangunan pemberdayaan perempuan kuncinya ada di indikator ini. Di sinilah kita mendorong para perempuan untuk bersuara. Apabila biasanya perempuan tidak memiliki wadah untuk bersuara, sekarang kita berupaya untuk membuat mereka terlibat ke dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa,” ujar Deputi Bidang Kesetaraan Gender KemenPPPA, dalam Media Talk: Percepatan Kesetaraan Gender Melalui D/KRPPA, Rabu (7/6).

Berdasarkan data Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) pada Maret 2023, perempuan sudah mulai terlibat dalam organisasi/lembaga di desa, yaitu pemerintah desa (38,6%); Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (28,45%); Lembaga Kemasyarakatan Desa (55,55%); Lembaga Adat (46,1%); dan Badan Usaha Milik Desa (33,69%).

“Lembaga adat desa selama ini selalu didominasi oleh laki-laki, lalu masuklah 1 (satu) perempuan yang kemudian menjadi ketua lembaga adat desa, ini merupakan perubahan yang luar biasa dalam sejarah adat desa di Indonesia. Meskipun angkanya belum tinggi, tetapi untuk menjadi ke sini bukan pekerjaan mudah karena perempuan harus memiliki kapasitas. KemenPPPA membuat pelatihan-pelatihan kepemimpinan perempuan di pedesaan,” tutur Lenny.

Kepala Desa Songka Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, Erny Damayanti sepakat bahwa keterwakilan perempuan berperan aktif bagi pembangunan di desa. Pada 2022 lalu, Desa Songka menyelenggarakan berbagai kegiatan guna mendukung tercapainya 10 indikator D/KRPPA, seperti kegiatan pelatihan, sosialisasi, hingga pertemuan dengan Forum Anak. “Melalui pelaksanaan D/KRPPA ini perempuan dan anak di Desa Songka semakin sukses dan maju,” kata Erny.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Desa Purbawinangun Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, Tuti Widiastuti menceritakan adanya keinginan kuat para perempuan untuk menyuarakan ide guna menyelesaikan permasalahan perempuan dan anak, salah satunya adalah pembangunan poliklinik desa yang diusulkan oleh bidan setempat.

Sementara itu, Kepala Desa Pekon Kusa Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, Karti Nofiarsih memberdayakan relawan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) untuk mewujudkan D/KRPPA. “Relawan SAPA Pekon (Desa) Kusa sejak didirikan hingga kini terus giat berperan aktif dalam menyukseskan program-program dan kebijakan dari KemenPPPA. Melalui program D/KRPPA pun terdapat keterwakilan perempuan, yaitu 80% di struktur Keorganisasian Aparat Pemerintahan Pekon Kusa dan keterwakilan di Badan Hippun Pemekonan (BHP)/BPD sampai ke RT,” tutup Karti.

BIRO HUKUM DAN HUMAS

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp.& Fax (021) 3448510

e-mail : humas@kemenpppa.go.id

website : www.kemenpppa.go.id