Press Release : Menteri PP & PA: Butuh Waktu Menyamakan Persepsi FGM dan Sunat Perempuan

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 09 Februari 2016
  • Dibaca : 1940 Kali
...

KEMENTERIAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

PRESS RELEASE

Menteri PP & PA: Butuh Waktu Menyamakan Persepsi FGM dan Sunat Perempuan

Siaran Pers Nomor: 13 /Humas KPP-PA/2/2016

New York (9/2) – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kini tengah membahas isu terkait praktik sunat pada perempuan di berbagai belahan dunia. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise turut berkontribusi dengan menghadiri acara Zero Tolerance Day to Female Genital Mutilation (FGM) di New York. Hadir pula Sekjen PBB – Ban Ki Moon yang memberikan kata pembuka dalam acara tersebut, Direktur Eksekutif UNFPA Dr. Babatunde Osostimehin, Keziah Bianca Oseko – aktivis asal Kenya, Patricia Tobon – Perwakilan dari Komunitas Embera, Columbia, Inna Modja – Penyanyi asal Perancis-Mali, dan Cornelius William – Direktur Asosiasi Perlindungan Anak UNICEF.

  Pada kesempatan tersebut, Menteri Yohana menyampaikan dalam menghadapi tantangan sunat perempuan, yang menjadi fokus dan tujuan utama dari kebijakan adalah memberikan perlindungan terbaik bagi perempuan dan anak perempuan. Beliau juga menegaskan bahwa prosedur sunat yang selama ini terjadi di Indonesia tidaklah sama dengan persepsi dunia.


 

“Perlu kita tekankan disini, bahwa praktik sunat yang selama ini dilakukan di Indonesia berbeda dengan praktik sunat yang dilakukan di negara lain seperti di negara-negara Afrika dan Amerika. Masyarakat rural di wilayah Afrika, melakukan praktik sunat dengan cara yang tradisonal yaitu memotong dengan alat-alat yang tidak higienis seperti penggunaan pisau cukur atau belah bambu yang ditajamkan, dan semua ini dilakukan tanpa obat bius. Namun hal tersebut tidaklah terjadi di Indonesia. Pada prinsipnya Indonesia juga berkeberatan dengan praktik-praktik sunat yang berlebihan,” ujar Menteri Yohana dalam acara Zero Tolerance Day to Female Genital Mutilation (FGM) di New York (8/2).

Pemerintah Indonesia sendiri telah membuat beberapa kebijakan untuk mengontrol prosedur sunat perempuan. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.1636 Tahun 2010 tentang sunat perempuan guna meningkatkan perlindungan kepada perempuan dan anak perempuan dari prosedur sunat perempuan yang menyakitkan dan tidak aman. Peraturan ini diperuntukkan sebagai tindakan sementara untuk menjamin prosedur yang aman bagi perempuan dan anak perempuan.

                Setelah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, komunitas masyarakat, dan mempertimbangkan beberapa rekomendasi dari Badan Perjanjian PBB, pada 2014 pemerintah memutuskan untuk mencabut peraturan tersebut. Peraturan baru melarang praktisi kesehatan untuk melakukan prosedur sunat perempuan. Salah satu pertimbangan dari keputusan ini adalah sunat perempuan tidak memberikan keuntungan dari segi kesehatan berdasarkan penelitian ilmiah sehingga tidak bisa diklasifikasikan sebagai prosedur medis. Sebagai kelanjutan dari keputusan ini, pemerintah Indonesia memiliki banyak tugas dan tanggung jawab dalam memastikan dampak keputusan tersebut terhadap masyarakat.

Menteri Yohana menambahkan selama bertahun-tahun Indonesia telah banyak belajar yang mana sunat perempuan adalah bagian dari tradisi dan kepercayaan yang dipegang teguh dan telah diturunkan dari generasi ke generasi dalam keluarga dan masyarakat. Namun seiring berkembangnya peradaban dan dampak perkembangan pendidikan masyarakat serta pengetahuan, praktik sunat perempuan sudah mulai ditinggalkan. Dan yang lebih penting lagi adalah pelaksanaan sunat perempuan dengan FGM sangatlah berbeda.

“Oleh karena itu dibutuhkan waktu dalam penyamaan persepsi antara terminologi FGM dan praktik sunat perempuan di Indonesia. Kedepannya kami akan terbuka menerima masukan dari seluruh elemen masyarakat terkait isu praktik sunat perempuan ini. Kami akan menyamakan persepsi terlebih dahulu dengan pendekatan menyeluruh yang melibatkan seluruh stakeholder antara lain organisasi perempuan muslim Indonesia, Kementerian/Lembaga terkait, dan lain sebagainya. Tindak lanjutnya kami juga akan menyusun roadmap dan action dalam bentuk pencerahan-pencerahan”, tegas Menteri Yohana.

 

                                                           HUMAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp.& Fax (021) 3448510,

 e-mail : humas.kpppa@gmail.com

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Minggu, 15 September 2019

Perkuat Kapasitas Auditor Demi Tingkatkan Program Responsif Gender di Sumatera Barat (41)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyelenggarakan acara Penguatan Kapasitas Auditor Pengawas Daerah dalam Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran…
Siaran Pers, Minggu, 15 September 2019

Perencanaan Pembangunan Butuh Suara dari Kelompok Anak (43)

Bali (15/9) – Tantangan perlindungan anak dalam pembangunan sangat beragam.
Siaran Pers, Sabtu, 14 September 2019

Forum Anak Bukan Organisasi Eksklusif (90)

Bali (14/9) – Ada satu syarat utama untuk menjadi anggota Forum Anak, yakni masih berusia anak atau di bawah 18…
Siaran Pers, Jumat, 13 September 2019

Perlindungan Setara bagi Anak Penyandang Disabilitas (82)

Disabilitas merupakan bagian dari keberagaman
Siaran Pers, Jumat, 13 September 2019

Tingkatkan Partisipasi Anak, Kemen PPPA Perkuat Peran Forum Anak (80)

Bali (13/09) – Partisipasi anak, merupakan satu dari 5 hak dasar anak yang terendah dalam hal pemenuhannya