Press Release : Pembentukan Satgas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak

  • Dipublikasikan Pada : Senin, 28 Maret 2016
  • Dibaca : 6476 Kali
...

KEMENTERIAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

PRESS RELEASE

Pembentukan Satgas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak

 

Jakarta (28/3) – Guna membantu penanganan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan yang dilaporkan ke Kementerian PP dan PA dan Unit Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di daerah, KPPPA akan memfasilitasi  pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Masalah Perempuan dan Anak baik di pusat dan daerah. Menurut rencana keberadaan Satgas tersebar di 34 provinsi dan 273 kabupaten/kota. Demikian dikatakan Menteri Yohana Yembise saat menengok 2 balita dan 1 bayi di RSPA Bambu Apus, Minggu (27/3).

"MENTERI PP DAN PA, YOHANA YEMBISE, DIDAMPINGI OLEH DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK, PRIBUDIARTA NUR DAN STAF KHUSUS MENTERI, FERNANDEZ HUTAGALUNG, MENGUNJUNGI ANAK-ANAK KORBAN EKPLOITASI DI RPSA BAMBU APUS, JAKARTA TIMUR, MINGGU 27 MARET 2016."

Menurut Yohana, keberadaan Satgas nantinya akan melakukan tugasnya yaitu melakukan penjangkauan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan, melakukan identifikasi kondisi dan layanan yang dibutuhkan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan, melindungi perempuan dan anak di lokasi kejadian dari hal yang dapat membahayakan dirinya, menempatkan dan mengungsingkan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan ke bagian pengaduan, P2TP2A  bila diperlukan dan melakukan rujuan dan atau merekomendasikan kepada P2TP2A terdekat atau lembaga layanan perempuan dan anak, untuk mendapatkan layanan lebih lanjut.


 

“Gagasan untuk membentuk Satgas berdasarkan pertimbangan bahwa setiap tahun jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan dengan berbagai jenis kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi dan kekerasan lainnya. Kasusnya seperti gunung es yang dilaporkan hanya sedikit bila dibandingkan dengan kasus yang terjadi,” ujar Menteri Yohana.

 

Permasalahan perempuan dan anak yang dilaporkan ke Kementerian PP dan PA dan Unit Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak hanya menyangkut kasus pidana, tapi juga kasus perdata. Dimana perempuan dan anak juga sering dirugikan yang menyebabkan tidaknya mendapatkan hak yang sama, bahkan dirampas hak keperdataannya.

 

Pembentukan Satgas dimaksudkan untuk membantu P2TP2A atau Unit Layanan Perempuan dan Anak lainnya dalam memberikan layanan kepada perempuan dan anak dengan permasalahan dan kebutuhan korban berdasarkan penjangkauan yang dilakukan di tempat kejadian.

 

HUMAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp.& Fax (021) 3448510,e-mail : humas.kpppa@gmail.com

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Senin, 10 Agustus 2020

Optimalisasi Layanan JDIH, Kemen PPPA Sediakan Kemudahan Akses Produk Hukum terkait PPPA (27)

Jakarta (10/08) – Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan suatu sistem pemanfaatan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum…
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Menteri PPPA: Perkawinan Anak Harus Dihentikan! (72)

Perkawinan bukanlah sekadar romantisme belaka
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Menteri Bintang: Pengesahan RUU PKS Tidak Dapat Ditunda Lagi (54)

Jakarta (6/08) – Keputusan DPR RI untuk mengeluarkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari daftar Program Legislasi Nasional…
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Perempuan Setara, Perempuan Merdeka (117)

Jakarta (07/8) – Menteri PPPA Bintang Puspayoga meyakini jika peran perempuan dalam rangka mengisi kemerdekaan dan pembangunan sangat dibutuhkan.
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Lindungi Korban dan Tindak Tegas Pelaku Kekerasan Seksual, Kemen PPPA Dorong Pembahasan RUU PKS yang Komprehensif (156)

“Saat ini, kasus kekerasan seksual terus meningkat dengan bentuk dan pola yang semakin beragam. Kekerasan seksual sudah masuk dalam tahap…