KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

     REPUBLIK INDONESIA

 

PRESS RELEASE

                                       

Menteri Yohana Dukung Penutupan Lokalisasi Prostitusi  

Siaran Pers Nomor: B-58/Set/Rokum/MP 01/06/2016

      Timika, Jayapura (17/6) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise  mendukung langkah Bupati Mimika Eltinus Omaleng untuk menutup lokalisasi prostitusi di Kabupaten Mimika. Disinyalir saat ini ada sekitar ratusan lokasi prostitusi dan penjualan miras  masih bebas melayani para pelanggannya di Papua. Akibatnya, dampak dari keberadaan lokalisasi dan penjualan miras, angka kasus KDRT seperti perceraian dan penelantaran anak di Papua masih tinggi.

   “KDRT di Papua masih tinggi angkanya, termasuk pelecehan seksual dan penelantaran anak. Salah satu penyebabnya karena miras dan lokalisasi prostitusi, termasuk lokalisasi yang berada dekat areal PT Freeport. Banyak perempuan jadi korbannya. Setelah saya beritahu pimpinan Freeport kaget mereka. Makanya saya akan buat kajian lewat Universitas Cendrawasih tentang hal ini. Ada 5 kategori penelitian di antaranya hubungan miras dengan KDRT, hubungan lokalisasi dengan KDRT, ada juga masalah ekonomi dimana suami tidak memberikan gajinya kepada istrinya yang menyebabkan penderitaan psikis. Termasuk masalah AIDS masuk kajian yang akan dilakukan. Saya sudah panggil Presiden Freeport dua kali mengenai hal ini, namun belum ada respon. Mungkin mereka takut namanya akan jatuh. Freeport jangan hanya memikirkan bisnisnya  saja tapi harus kaji juga dampak keberadaan mereka,” jelas Menteri yang melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Mimika, Jumat (17/6/2016).

 

   Menurut Menteri Yohana, orangtua adalah kunci untuk bisa membesarkan anak-anaknya dengan baik. Keluarga yang menghasilkan generasi yang baik tentu harus menghindari KDRT. Jika terjadi kasus KDRT yang  dialami perempuan, tentu korbannya adalah anak dan sang ibu. “Kasus perceraian di Indonesia termasuk tinggi. Tidak hanya dialami perempuan di Papua. Bisa dibayangkan bagaimana imbasnya untuk anak-anak. Jangan sampai di Indonesia angka perceraian tinggi dan jadi lebih banyak single parent. Mungkin kalau di luar  negeri, angka perceraian tinggi namun di sana pola pengasuhan anaknya juga ketat,” katanya.

  Mengutip data Kementerian Agama RI angka perceraian di Indonesia meningkat  setiap tahunnya. Tahun 2009 menikah 2.162.268 kejadian, cerai 216.286 kejadian. Tahun 2010 menikah 2.207.364 kejadian, cerai 285.184 kejadian. Tahun 2011 menikah 2.319.821 kejadian, cerai 258.119 kejadian. Tahun 2012 menikah 2.291.265 kejadian, cerai 372.577 kejadian. Tahun 2013  menikah 2.218.130 kejadian, cerai 324.527 kejadian.

   Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Mimika dan wilayah lainnya, Menteri mengatakan, pihaknya ingin memastikan apakah daerah sudah memahami dengan apa yang sudah dilakukan Kementerian PP dan PA. “Saya kalau kunjungan ke daerah selalu koordinasi dengan Kepala Badan, apakah kebijakan dan program pusat diimplementasikan di daerah. Terutama program unggulan Three Ends, akhiri kekerasan terhadap perempuan, akhiri perdagangan orang dan akhiri kesenjangan akses perempuan di bidang ekonomi. Di setiap kunjungan, saya juga sempatkan berdialog dengan kaum perempuan untuk tahu kondisi dan kebutuhan apa yang mereka perlukan,” katanya.

 

                                                      HUMAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp.& Fax (021) 3456239,

 e-mail : humas.kpppa@gmail.com