Kejahatan Serius Kemanusian Perdagangan Orang

  • Dipublikasikan Pada : Senin, 29 Agustus 2016
  • Dibaca : 3291 Kali
...

Kejahatan Serius Kemanusian Perdagangan Orang

Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah kejahatan serius terhadap kemanusiaan dengan memanfaatkan sindikat. Tindak pidana ini dianggap serius karena adanya indikasi eksploitas terhadap manusia. "Eksploitasi terjadi dari sisi ekonomi, bahkan sampai terjadinya eksploitasi seksual", ungkap Dr Sujatmiko,MA, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kemenko PMK dalam acara Rakornas PPTPPO di Bali (29/8).

Indonesia saat ini telah menjadi sumber , tempat transit bahkan menjadi penerima kejahatan trafficking yang cukup besar. "Area sending terbesar adalah Jabar, NTB, Jatim, dan Jateng. Modus pencarian korban pun sangat variatif yang melibatkan masyarakat itu sendiri", tambah Sujatmiko.

Kejahatan perdagangan orang saat ini telah menjadi kejahatan internasional, data PBB menunjukkan 600-800rb/thn korban perdagangan. Data kepolisian RI untuk tahun 2012-2015 memperlihatkan jumlah kasus mencapai 1.007 kasus, dan yang baru terselesaikan 542 kasus (53.82%). "Masih rendahnya penyelesaian kasus perdagangan, salah satunya adalah penegak hukum masih sulit membedakan penafsiran bukti perdagangan dan pemalsuan", ungkap Ari Dono Sukmanto, Kepala Bareskrim Mabes Polri.

"Paparan Narasumber Pada Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan dan penanganan Tindak Pindana Perdagangan Orang , Bali (29/8). Kanan-Kiri: Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan , Venetia R. Danes, Deputi Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Kepala bareskrim Polri , Arif Dono Sukmanto "
 

Ari Dono mengungkapkan , tingginya kasus perdagangan karena adanya kebutuhan hidup (read:kemiskinan) yang dimanfaatkan orang yang tidak bertanggung jawab. "Artinya ada celah ketidakpahaman masyarakat bahwa mereka dapat menjadi korban perdagangan" kata Ari Dono S. Sujatmiko menambahkan bahwa PR besar untuk mengedukasi masyarakat termasuk Kominfo dan K/L terkait. "Selain edukasi, kami berharap Kominfo untuk lebih genjar memblokir situs-situs yang mengandung konten mengarah pada eksploitasi perdagangan", ungkap Sujatmiko.

Sujatmiko menambahkan bahwa terjadinya peningkatan korban perdagangan disebabkan oleh kurang tanggapnya semua pihak dalam implementasi pencegahan, penanganan, dan penegakkan hukumnya. "Hendaknya gugus tugas TPPO dan K/L terkait mengadakan rakornis setiap bulan, dan mengagendakan rakor tingkat menteri setiap 3 bulan", ujar Sujatmiko.

Venetia R. Danes, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian PP dan PA mempertegas bahwa, upaya penurunan angka korban  harus dilakukan bersama. "Harus ada kordinasi antara Provinsi dalam menangani korban TPPO dan perlu adanya penegakanhukum yang mampu menimbulkan efek jera", tegas Venetia.

Tim Direktorat Jenderal IKP

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Selasa, 11 Agustus 2020

Dukung Peningkatan Layanan Unit PPA POLRI, Menteri Bintang Ingatkan Pelayanan Berperspektif Korban (2)

Permasalahan perempuan dan anak merupakan permasalahan multi sektoral, sehingga layanan perempuan dan anak korban kekerasan harus diberikan secara komprehensif dan…
Siaran Pers, Selasa, 11 Agustus 2020

Menteri PPPA : Ajak Anak Praktikkan Nilai Pancasila dalam kehidupan Nyata (74)

Di tengah arus globalisasi yang kuat, ancaman intoleransi dan perpecahan, ideologi militan, serta ketidakadilan menjadikan tantangan tersendiri dalam menanamkan nilai-nilai…
Siaran Pers, Senin, 10 Agustus 2020

Optimalisasi Layanan JDIH, Kemen PPPA Sediakan Kemudahan Akses Produk Hukum terkait PPPA (89)

Jakarta (10/08) – Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan suatu sistem pemanfaatan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum…
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Menteri PPPA: Perkawinan Anak Harus Dihentikan! (80)

Perkawinan bukanlah sekadar romantisme belaka
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Menteri Bintang: Pengesahan RUU PKS Tidak Dapat Ditunda Lagi (62)

Jakarta (6/08) – Keputusan DPR RI untuk mengeluarkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari daftar Program Legislasi Nasional…