Sosialisasi Bantuan Pemerintah Berupa Uang dan Barang, dan Mekanisme Bpjs Bagi Non PNS

  • Dipublikasikan Pada : Senin, 17 Oktober 2016
  • Dibaca : 3863 Kali
...

Dengan meningkatnya anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2016, KPP-PA banyak mengalokasikan anggaran untuk memberikan bantuan langsung yang berupa program, kegiatan dan juga barang baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah daerah. Bantuan ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara langsung dan sebagai wujud kongkret program Three Ends, yakni (1) Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak; (2) Akhiri perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak; dan (3) Akhiri kesenjangan akses ekonomi terhadap perempuan.

Untuk memberikan pemahaman terkait administrasi dan mekanisme pelaksanaan bantuan maka Biro Umum KPP-PA menyelenggarakan sosialisasi yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016, pada Ruang Rapat RA Kartini lantai 11 gedung KPP-PA yang dihadiri oleh pegawai. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi dan masukan terhadap peraturan-peraturan dan bagaimana mekanisme administrasi pertanggungjawaban dalam pemberian bantuan uang dan barang, sehingga memberikan pemahaman penyelenggaraan administrasi yang sesuai dengan ketentuan.

Bantuan pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah. Mekanisme pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Sedangkan bantuan pemerintah yang berupa barang Mekanisme pelaksanaannya diatur dalam 111/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

Materi disampaikan oleh Sosialisasi di sampaikan secara luar biasa dari Kementerian Keuangan oleh Bapak Fauzi Syamsuri selaku Kasubdit Pelaksana Anggaran beserta Bapak Singgih Tri Widodo staf Direktorat Pelaksana Anggaran, dalam paparannya disampaikan bahwa dalam pemberian bantuan pemerintah hendaknya dibuat pedoman umum yang ditetapkan oleh Menteri selaku Pengguna Anggaran (PA) dan dibuat pedomen teknis yang ditetapkan oleh Kepala Satker Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), selanjutnya PPK membuat Surat Keputusan yang disahkan oleh KPA yang menetapkan pihak yang menerima bantuan, dan diteruskan dengan Perjanjian Kerjasama antara pemberi bantuan dengan penerima bantuan.

Dalam kesempatan ini juga disampaikan mengenai Bagan Akun Standar dalam rangka penyusunan laporan keuangan oleh Bapak Syahrul Fattah Nawawi dari Direktorat APK. Dan juga ditambahkan paparan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor per-31/pb/2016 tentang tata cara pembayaran penghasilan bagi pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN) yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, oleh Bapak Paskah Pakpahan dari KPPN Jakarta II.

Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini dapat meningkatkan pemahaman Pegawai KPP-PA atas pertanggung jawaban bantuan pemerintah berupa uang dan barang. Materi dapat didownload disini

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Lindungi Korban dan Tindak Tegas Pelaku Kekerasan Seksual, Kemen PPPA Dorong Pembahasan RUU PKS yang Komprehensif (4)

“Saat ini, kasus kekerasan seksual terus meningkat dengan bentuk dan pola yang semakin beragam. Kekerasan seksual sudah masuk dalam tahap…
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Dorong RUU PKS, Wujudkan Aturan Terkait Kekerasan Seksual Berperspektif korban (74)

Meski Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) telah dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) dari daftar pembahasan…
Siaran Pers, Rabu, 05 Agustus 2020

Kemen PPPA Dorong Pemerintah Daerah Tempatkan Isu Perkawinan Anak Sebagai Isu Prioritas (50)

Pada 2019 terdapat kenaikan jumlah provinsi dengan angka perkawinan anak di atas rata-rata nasional, dari yang semula 20 provinsi di…
Siaran Pers, Rabu, 05 Agustus 2020

Pro dan Kontra RUU PKS, Menteri Bintang: Mari Bersatu Ciptakan Payung Hukum yang Komprehensif  (72)

Jakarta (3/08) – Pembahasan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) mulai dari konsep, naskah akademik, sampai dapat menjadi rancangan…
Pengumuman, Senin, 03 Agustus 2020

PENDAFTARAN ULANG PESERTA SELEKSI KOMPETENSI BIDANG PADA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2019 (438)

PENDAFTARAN ULANG PESERTA SELEKSI KOMPETENSI BIDANG PADA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN…