KPK Dampingi Pejabat Kemen PPPA mengisi e-LHKPN

  • Dipublikasikan Pada : Jumat, 23 Februari 2018
  • Dibaca : 2821 Kali
...

Jakarta 21 Februari 2018 -  Apa itu e-LHKPN? E-LHKPN adalah aplikasi yang diluncurkan KPK untuk mempermudah para pejabat melaporkan harta kekayaannya. Dalam rangka memfasilitasi pelaporan tersebut, Kemen PPPA melalui Inspektorat menggandeng KPK untuk dampingi para Pejabat Kemen PPPA mengisi e-LHKPN. Narasumber adalah Jeji Azizi dari Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Peserta kegiatan ini adalah para penyelenggara negara wajib lapor.

Penyelenggara Negara (PN) adalah Pejabat Negara di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. PN yang wajib menyampaikan LHKPN disebut Wajib Lapor (WL), antara lain: (a) Menteri; (b) Pejabat Eselon I, II dan/atau yang disetarakan; (c) Kuasa Pengguna Anggaran; (d) Pejabat Pembuat Komitmen; (e) Bendahara Pengeluaran;(f) Auditor; dan (g). Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa.

Menurut Jeji, e-LHKPN ditujukan agar pelaporan harta kekayaan dapat menjadi lebih mudah-murah-manfaat. Para wajib lapor cukup mendownload form aktivasi e-filling LHKPN. Mengisi form tersebut dengan melampirkan fotocopy KTP kemudian menyerahkannya kepada admin instansi. Setelah admin memproses form tersebut, PN akan mendapatkan e-mail aktivasi e-filling. Dengan mengklik tautan dalam email tersebut, PN sudah dapat membuka dan mengisi laporan harta kekayaannya.

Pengisian e-LHKPN pun sekarang lebih mudah. Para wajib lapor hanya perlu mengunggah dokumen pendukung berupa bukti kepemilikan harta pada Lembaga Keuangan  (Surat berharga, Asuransi, dan Perbankan). Bukti kepemilikan tersebut harus memuat 3 hal penting yaitu nama pemilik, nomor kepemilikan, dan saldo terkahir saat unggah data. Dokumen yang tidak berhubungan dengan lembaga keuangan tidak perlu diunggah, cukup dicantumkan nomornya.

Jeji berkata bahwa sesuai Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016, Penyelenggara Negara menyampaikan LHKPN kepada KPK pada saat pertama kali menjabat, berakhir masa jabatan/pensiun, Pengangkatan kembali sebagai PN setelah berakhir masa jabatan/pensuon, dan Periodik setahun sekali.  Pelaporan pada periode 1 Januari – 31 Desember 2017 disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret 2018. Penyelenggara Negara yang tidak menyampaikan LHKPN diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan pendampingan secara langsung oleh KPK diharapkan akan meningkatkan kesadaran para wajib lapor untuk segera melaporkan harta kekayaannya sebelum 31 Maret 2018 sehingga pelaporan LHKPN di Kemen PPPA tercapai 100%. Dengan pelaporan LHKPN yang tertib dan tepat waktu diharapkan terciptanya akuntabilitas aparat pemerintahan yang bersih dan bebas KKN khususnya di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Senin, 16 September 2019

Ini Rahasia SMPN 33 Semarang menjadi Sekolah Ramah Anak (11)

Mas Alfiansyah, apa sih tugas kamu sebagai agen perubahan di sekolah ini?" tanya Wali Kota Semarang
Siaran Pers, Senin, 16 September 2019

DPR RI Sahkan Batas Usia Perkawinan Jadi 19 Tahun (212)

Jakarta (16/09) – Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) sebagai Lembaga Legislasi telah membuat sejarah bagi Bangsa dan…
Siaran Pers, Senin, 16 September 2019

Industri Rumahan sebagai Percontohan Pembangunan Ekonomi Perempuan (81)

Bali (16/09) – Perekonomian Indonesia sebagian besar didukung oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berkontribusi terhadap Produk Domestik…
Siaran Pers, Senin, 16 September 2019

Raih Kategori Nindya, 3 Kab/Kota ini Jadi Tuan Rumah Media Trip KLA 2019 (75)

Kota Semarang, Kabupaten Sleman, dan Kota Balikpapan terpilih menjadi tuan rumah Media Trip Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) 2019
Siaran Pers, Minggu, 15 September 2019

Perkuat Kapasitas Auditor Demi Tingkatkan Program Responsif Gender di Sumatera Barat (56)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyelenggarakan acara Penguatan Kapasitas Auditor Pengawas Daerah dalam Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran…