KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

INSPEKTORAT AJAK CPNS DAN PEGAWAI BARU HINDARI KORUPSI DAN GRATIFIKASI

  • Dipublikasikan Pada : Senin, 07 Mei 2018
  • Dibaca : 1091 Kali
...

Bogor Mei 2018 -  Dalam rangka mendorong terwujudnya good governance dan clean goverment serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bersih serta bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, diperlukan penanaman sikap anti korupsi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). ASN khususnya di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak wajib meningkatkan pemahaman dan mempraktekkan sikap anti korupsi agar terwujud good governance.  

ASN Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga wajib mengetahui dan menghindari gratifikasi yang merupakan akar dari praktik korupsi. Gratifikasi merupakan korupsi terselubung yang apabila tidak dilaporkan dapat menjurus ke terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi dan bahkan nepotisme.

Pada tahun 2017 lalu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menerima Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Bekerja di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkutat di tataran kebijakan, CPNS yang merupakan fresh graduate perlu ditingkatkan pengetahuannya tentang Gender dan Perlindungan Anak, selain juga peningkatan pemahaman tentang sikap anti korupsi dan gratifikasi.

Terkait dengan hal itu, maka Inspektorat menggandeng KPK menyelenggarakan kegiatan untuk meningkatkan pemahaman tentang Gender dan Anak serta Sosialisasi Anti Korupsi dan Gratifikasi. Dengan diselenggarakannya kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat nilai-nilai anti korupsi dan gratifikasi serta persamaan pemahaman tentang tugas, fungsi, tanggungjawab dan wewenang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terutama kiprahnya dalam Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak.

Agar penguatan anti korupsi dan gratifikasi berjalan secara berkesinambungan, terarah, dan terlaksana maka peserta menyusun rencana aksi tindak lanjut untuk memperkuat gerakan anti korupsi dan gratifikasi. Rencana aksi berisi langkah-langkah yang perlu ditempuh disertai dengan jadwal pelaksanaan. Peserta mengharapkan diadakan pertemuan rutin untuk memantau capaian rencana aksi.

Rangkaian kegiatan dilaksanakan di Royal Amaroosa Hotel Bogor, tanggal 2 sampai dengan 4 Mei 2018. Kegiatan ini merupakan upaya untuk memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi; menumbuhkan keterbukaan dan kejujuran serta mempelancar pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan yang berkualitas, efektif dan akuntabel dan termasuk untuk mewujudkan pribadi-pribadi yang bertanggung jawab dan bermartabat dan memahami tugas pokok dan fungsinya sebagai ASN di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Jumat, 21 September 2018

MAMA YO HIBUR ANAK-ANAK KORBAN GEMPA LOMBOK (24)

“Halo anak-anak NTB? Apa kabar? Semua sehat?” Begitu sapaan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise kepada anak-anak yang…
Siaran Pers, Jumat, 21 September 2018

HUKUM BERAT PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL ANAK (51)

BALIKPAPAN (20/9) – Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPP), Pribudiarta Nur Sitepu didampingi Plt. Deputi Bidang Perlindungan…
Siaran Pers, Rabu, 19 September 2018

PARTISIPASI PEREMPUAN POLITIK WUJUDKAN KESEJAHTERAAN BANGSA (235)

Merauke (19/9) – “Kesejahteraan suatu bangsa dan negara tidak akan tercapai bila kondisi perempuan masih miskin, bodoh dan tertindas. Jika…
Pengumuman, Rabu, 19 September 2018

PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2018 (19033)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang…
Siaran Pers, Rabu, 19 September 2018

KEMEN PPPA DORONG BERAU CEGAH KDRT DAN TPPO (148)

BERAU (19/9) - Komitmen untuk menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan hanya menjadi komitmen Indonesia, tetapi juga…