LINDUNGI ANAK DARI JARINGAN TERORISME DAN PAHAM RADIKALISME

  • Dipublikasikan Pada : Jumat, 16 November 2018
  • Dibaca : 6779 Kali
...

KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

PRESS RELEASE

LINDUNGI ANAK DARI JARINGAN TERORISME DAN PAHAM RADIKALISME

    Siaran Pers Nomor: B- 230/Set/Rokum/MP 01/11/2018

Pangkal Pinang (16/11) – Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Dikatakan demikian karena merupakan kejahatan atas pelanggaran kemanusiaan yang dampaknya begitu luas di masyarakat, seperti menyebabkan ketakutan, ancaman, ketidaknyamanan, ketidaktentraman, penderitaan fisik, psikis, bahkan kematian. Perkembangan jaringan terorisme saat ini menjadikan perempuan dan anak sebagai sasaran untuk dilibatkan dalam sejumlah aksi terorisme.
“Perempuan terutama anak-anak menjadi kelompok rentan yang mudah dipengaruhi oleh lingkungan dan dianggap mudah untuk ditanamkan paham radikalisme. Modus terorisme yang terus berkembang di Indonesia mengharuskan pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat terlibat aktif dalam upaya pencegahan anak terlibat dalam jaringan terorisme,” ujar Asisten Deputi Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi Kemen PPPA, Hasan dalam acara Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Korban Jaringan Terorisme di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanahkan 15 kategori anak yang harus diberikan perlindungan khusus oleh negara, salah satunya yaitu anak korban jaringan terorisme. Anak korban jaringan terorisme perlu mendapatkan perlindungan khusus yang dilakukan melalui upaya: (1) Edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme; (2) Konseling tentang bahaya terorisme; (3) Rehabilitasi sosial; dan (4) Pendampingan sosial.

Lebih jauh Hasan menuturkan perlindungan anak dari radikalisme dan tindak pidana terorisme ditujukan kepada:
1.    Anak korban, yaitu anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi sebagai akibat dari terpengaruh radikalisme dan tindak pidana terorisme.
2.    Anak pelaku, yaitu anak yang diduga telah terpengaruh radikalisme dan melakukan tindak  pidana terorisme.
3.    Anak dari pelaku, yaitu anak dari orang tuanya yang melakukan tindak pidana terorisme.
4.    Anak saksi, yaitu anak yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan sidang pengadilan tentang tindak pidana terorisme yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan/atau alami sendiri.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Susanti menilai terorisme merupakan masalah strategis yang menuntut perhatian semua pihak karena mengancam kehidupan masyarakat, khususnya terhadap anak-anak. Meski diakui hingga saat ini blom terlihat adanya indikasi jaringan terorisme yang melibatkan anak sebagai pelaku, korban atau saksi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, namun Pemerintah Daerah mewaspadai berbagai hal yang dapat mengancam terjadinya terorisme di wilayah tersebut. “Wilayah geografis kami sangat mudah dimasuki pendatang. Kami berupaya agar anak-anak dapat melakukan deteksi dini terhadap ancaman masuknya paham radikalisme melalui penanaman nilai-nilai nasionalisme, ideologi Pancasila, karakter dan budi pekerti, pengetahuan keagamaan, edukasi tentang wawasan kebangsaan, sejarah Indonesia, dan nilai-nilai luhur,” tutup Susanti.

PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510,
e-mail: publikasi@kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Rabu, 05 Agustus 2020

Kemen PPPA Dorong Pemerintah Daerah Tempatkan Isu Perkawinan Anak Sebagai Isu Prioritas (11)

Pada 2019 terdapat kenaikan jumlah provinsi dengan angka perkawinan anak di atas rata-rata nasional, dari yang semula 20 provinsi di…
Siaran Pers, Rabu, 05 Agustus 2020

Pro dan Kontra RUU PKS, Menteri Bintang: Mari Bersatu Ciptakan Payung Hukum yang Komprehensif  (33)

Jakarta (3/08) – Pembahasan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) mulai dari konsep, naskah akademik, sampai dapat menjadi rancangan…
Pengumuman, Senin, 03 Agustus 2020

PENDAFTARAN ULANG PESERTA SELEKSI KOMPETENSI BIDANG PADA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2019 (382)

PENDAFTARAN ULANG PESERTA SELEKSI KOMPETENSI BIDANG PADA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN…
Siaran Pers, Minggu, 02 Agustus 2020

Kemen PPPA Beri Pemenuhan Kebutuhan Spesifik Perempuan dan Anak Korban Bencana Longsor dan Banjir Bandang di Masamba (101)

Masamba (02/8) –Bencana banjir bandang disertai tanah longsor terjadi di wilayah Luwu Utara, Sulawesi Selatan pada 13 Juli 2020. Banjir…
Siaran Pers, Kamis, 30 Juli 2020

Hari Dunia Anti Perdagangan Orang, Menteri Bintang: Lawan dan Akhiri Segala Bentuk Perdagangan Orang (95)

Jakarta (30/07) – Dalam rangka peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga mengajak…