Rapat Koordinasi Nasional Unit Pengendalian Gratifikasi (Rakornas UPG)

  • Dipublikasikan Pada : Rabu, 21 November 2018
  • Dibaca : 1630 Kali
...

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melalui Inspektorat turut serta hadir dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Unit Pengendalian Gratifikasi (Rakornas UPG) bertujuan untuk membangun sinergi, harmoni, dan persepsi pada masing-masing UPG di setiap instansi untuk bersama-sama mengendalikan gratifikasi. 

Upaya Kemen PPPA melalui unit Inspektorat dalam mengendalikan gratifikasi yaitu dengan membentuk UPG melalui Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kemen PPPA. Selain itu melakukan tindak lanjut terkait pelaporan gratifikasi, melakukan Sosialisasi kepada seluruh pegawai Kemen PPPA terkait gratifikasi, serta konsisten memberikan laporan gratifikasi ke KPK, dan akan membuat focal point di setiap satker terkait laporan gratifikasi.

Rakornas yang diselenggarakan oleh Direktorat Gratifikasi Deputi Bidang Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi ini, dihadiri 150 orang peserta yang terdiri dari perwakilan Lembaga, Organisasi, Pemerintah Daerah, dan Kementerian. Acara ini menjadi ajang pertemuan 200 pengelola pengendalian gratifikasi untuk bertukar inovasi dan membangkitkan inspirasi dalam mengelola dan mengendalikan kasus gratifikasi.

“Integritas, kinerja baik, dan semangat kerja layak dijaga dengan sungguh-sungguh dan konsisten, karena itu merupakan pondasi dalam membangun Kredibilitas. Jangan menistakan diri dan menukarnya dengan materi apapun, kecuali dengan balasan kemuliaan dari Allah SWT,” ujar Mantan Hakim Agung, Artijo Alkostar pada Rakornas UPG di Bogor, Jawa Barat pada 12 - 15 November 2018. 

Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas. Setiap pegawai negeri atau penyelenggara Negara wajib melapor kepada KPK atas setiap gratifikasi yang diterima. KPK telah mendorong penerapan pengendalian gratifikasi antara lain dengan membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di institusi pemerintah. 

Pada 2018 ini terdapat 341 institusi dari 649 institusi yang telah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi, salah satunya adalah UPG Kemen PPPA. Pengendalian gratifikasi bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan kewajiban pelaporan gratifikasi agar terbentuk budaya antigratifikasi. Hal ini dilakukan untuk mengubah perilaku pegawai negeri  atau penyelenggara Negara agar tidak lagi menerima gratifikasi dalam pelaksnaan tugasnya. Sebaliknya, masyarakat dan pemangku kepentingan juga diminta agar tidak memberi.

Puncak Rakornas ini diakhiri dengan penandatangan Deklarasi UPG yang salah satu isinya adalah mendorong seluruh pejabat atau pegawai untuk menyampaikan laporan penerimaan atau penolakan gratifikasi kepada UPG yang harus diterapkan oleh seluruh Kementerian, Lembaga, Organisasi, dan Pemda. (AN)

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Senin, 19 Agustus 2019

SDM Unggul, Dimulai Dari Ibu yang Sehat dan Cerdas (30)

Jakarta (19/8) – Mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul tentu bukan perkara yang mudah. Keberhasilan Indonesia mempersiapkan generasi bertalenta…
Siaran Pers, Jumat, 16 Agustus 2019

9 Komitmen Kawal PASKIBRAKA Bebas Kekerasan (104)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyerukan upaya perlindungan, perbaikan sistem pelatihan dan pembinaan yang lebih ramah anak,…
Siaran Pers, Kamis, 15 Agustus 2019

Lindungi Perempuan Pekerja, Kemen PPPA Rangkul 5 Kawasan Industri Dirikan Rumah Perlindungan Perempuan Pekerja Industri (151)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menginisiasi digelarnya penandatanganan MoU bersama 5 (lima) kawasan industri sekaligus meluncurkan rumah…
Dokumen Perencanaan, Kamis, 15 Agustus 2019

Rencana Strategis Revisi Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak 2017 - 2019 (31)

Rencana Strategis Revisi Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak 2017 - 2019
Dokumen Perencanaan, Kamis, 15 Agustus 2019

Rencana Strategis Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat 2015 - 2019 (21)

Rencana Strategis Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat 2015 - 2019