KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Rapat Koordinasi Nasional Unit Pengendalian Gratifikasi (Rakornas UPG)

  • Dipublikasikan Pada : Rabu, 21 November 2018
  • Dibaca : 161 Kali
...

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melalui Inspektorat turut serta hadir dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Unit Pengendalian Gratifikasi (Rakornas UPG) bertujuan untuk membangun sinergi, harmoni, dan persepsi pada masing-masing UPG di setiap instansi untuk bersama-sama mengendalikan gratifikasi. 

Upaya Kemen PPPA melalui unit Inspektorat dalam mengendalikan gratifikasi yaitu dengan membentuk UPG melalui Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kemen PPPA. Selain itu melakukan tindak lanjut terkait pelaporan gratifikasi, melakukan Sosialisasi kepada seluruh pegawai Kemen PPPA terkait gratifikasi, serta konsisten memberikan laporan gratifikasi ke KPK, dan akan membuat focal point di setiap satker terkait laporan gratifikasi.

Rakornas yang diselenggarakan oleh Direktorat Gratifikasi Deputi Bidang Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi ini, dihadiri 150 orang peserta yang terdiri dari perwakilan Lembaga, Organisasi, Pemerintah Daerah, dan Kementerian. Acara ini menjadi ajang pertemuan 200 pengelola pengendalian gratifikasi untuk bertukar inovasi dan membangkitkan inspirasi dalam mengelola dan mengendalikan kasus gratifikasi.

“Integritas, kinerja baik, dan semangat kerja layak dijaga dengan sungguh-sungguh dan konsisten, karena itu merupakan pondasi dalam membangun Kredibilitas. Jangan menistakan diri dan menukarnya dengan materi apapun, kecuali dengan balasan kemuliaan dari Allah SWT,” ujar Mantan Hakim Agung, Artijo Alkostar pada Rakornas UPG di Bogor, Jawa Barat pada 12 - 15 November 2018. 

Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas. Setiap pegawai negeri atau penyelenggara Negara wajib melapor kepada KPK atas setiap gratifikasi yang diterima. KPK telah mendorong penerapan pengendalian gratifikasi antara lain dengan membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di institusi pemerintah. 

Pada 2018 ini terdapat 341 institusi dari 649 institusi yang telah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi, salah satunya adalah UPG Kemen PPPA. Pengendalian gratifikasi bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan kewajiban pelaporan gratifikasi agar terbentuk budaya antigratifikasi. Hal ini dilakukan untuk mengubah perilaku pegawai negeri  atau penyelenggara Negara agar tidak lagi menerima gratifikasi dalam pelaksnaan tugasnya. Sebaliknya, masyarakat dan pemangku kepentingan juga diminta agar tidak memberi.

Puncak Rakornas ini diakhiri dengan penandatangan Deklarasi UPG yang salah satu isinya adalah mendorong seluruh pejabat atau pegawai untuk menyampaikan laporan penerimaan atau penolakan gratifikasi kepada UPG yang harus diterapkan oleh seluruh Kementerian, Lembaga, Organisasi, dan Pemda. (AN)

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Senin, 17 Desember 2018

TABUR BUNGA HARUMKAN PERINGATAN HARI IBU Ke-90  (30)

Jakarta (17/12) – Puncak Peringatan Hari Ibu (PHI) ke-90 tahun 2018 akan diselenggarakan pada 22 Desember 2018 mendatang. Kementerian Pemberdayaan…
Siaran Pers, Minggu, 16 Desember 2018

FESTIVAL KLA 2018: KOMITMEN DAERAH WUJUDKAN IDOLA (119)

Ketahanan ekonomi keluarga akan sangat mempengaruhi kualitas keluarga demi mencetak anak bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta…
Siaran Pers, Minggu, 16 Desember 2018

PEREMPUAN BERDAYA, KELUARGA TANGGUH,  BANGSA SEJAHTERA (107)

“....Ibuku, karena kalianlah kami disini. Kalian rela menahan panas, hujan, lapar, setiap tetes keringat dan air mata hanya demi kami.…
Siaran Pers, Jumat, 14 Desember 2018

KEPEDULIAN KHUSUS BAGI PEREMPUAN DAN ANAK BUMI PAPUA (61)

Jakarta (14/12) – Pembangunan manusia di Papua terkait dengan upaya pencapaian kesetaraan dan keadilan gender serta upaya pemenuhan dan perlindungan…
Siaran Pers, Jumat, 14 Desember 2018

Cegah Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA), Kemen PPPA bersama YPII Tandatangani Kerja Sama Penyelenggaraan Perlindungan Khusus Anak (78)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dan Yayasan Plan International Indonesia (YPII) menandatangani kerja sama dalam rangka penyelenggaraan…