KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kesepakatan Bersama Antara KPP-PA dan MA

Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
Dibaca : 3915 Kali

Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Meneg PP - PA, Linda Amalia Sari Gumelar

dengan Ketua Mahkamah Agung, Dr. Muhammad Hatta Ali, SH, MH

Foto : Ifran Lindu Mahargya / Humas KPP - PA

Jakarta (27/4), Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar menandatangani kesepakatan bersama tentang Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Pemenuhan Hak Anak dengan Ketua Mahkamah Agung, Dr. Muhammad Hatta Ali, SH, MH di kantor Mahkamah Agung.

"Saya sangat mengapresiasi atas kesediaan Mahkamah Agung untuk mengadakan penandatanganan kesepakatan bersama dengan KPP-PA dalam rangka membangun sinergi kebijakan dan program pembangunan bidang hukum dan hak asasi manusia terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak" sambut Linda Gumelar saat membuka kegiatan Penandatanganan ini.

Kerjasama yang tertuang dalam Kesepakatan Bersama ini merupakan perwujudan keadilan gender di bidang hukum. Berdasarkan pada data yang diberikan oleh POLRI, masih banyak kasus yang terjadi di lingkungan masyarakat terkait pada perempuan dan anak sebagai korban. Seperti, kasus anak bermasalah dengan hukum dari 2007 - 2009 mengalami peningkatan, semula berjumlah 3.145 kasus di tahun 2007, 3.380 kasus di tahun 2008 dan 4.213 kasus di tahun 2009. Untuk kasus KDRT sendiri, kebanyakan dari korban adalah perempuan dan anak sedangkan banyak hasil putusan pengadilan berakibat hilangnya hak-hak ekonomi dan sosial. Selain itu, masih banyaknya produk peraturan perundang-undangan yang bias gender dan diskriminatif yang merugikan perempuan.

Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025, KPP - PA telah bekerja sama dengan 28 Kementerian/Lembaga termasuk MA untuk menurunkan tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak, meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak. Sehingga jelas, adanya kerjasama ini sebagai tindak lanjut dari amanat tersebut untuk mewujudkan hasil-hasil pembangunan yang berkeadilan gender dan peduli anak, mengingat Mahkamah Agung merupakan lembaga penegak hukum,

"Saya sangat mendukung dengan terselenggaranya kegiatan ini, dan akan menunggu tindak lanjutnya sebagai hasil dari kesepakatan bersama", tegas Hatta Ali.(HM)

Terbaru

Sabtu, 03 Juni 2023

KemenPPPA Beri Bantuan Spesifik Kepada Perempuan Korban TPPO dari Irak ( 105 )

Jumat, 02 Juni 2023

KemenPPPA Kecam Kasus Pelecehan Seksual Oleh Kepsek dan Guru Madrasah Di Wonogiri ( 151 )

Rabu, 31 Mei 2023

KemenPPPA Sampaikan Progres Pelaporan Implementasi CEDAW dan CRC pada Rapat Koordinasi Evaluasi Instrumen HAM Internasional ( 229 )

Rabu, 31 Mei 2023

The Indonesia Gender Dashboard on Women in SMEs, Kolaborasi Promosikan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dan UMKM Indonesia ( 178 )

Rabu, 31 Mei 2023

Perkuat Lembaga Layanan Kualitas Hidup Anak Untuk Percepatan Menuju Provinsi Layak Anak di Kalimantan Selatan ( 138 )

Pranala Luar

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Sabtu, 03 Juni 2023

KemenPPPA Beri Bantuan Spesifik Kepada Perempuan Korban TPPO dari Irak ( 105 )

Jakarta (3/6) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) memberikan paket bantuan kebutuhan spesifik kepada perempuan korban Tindak Pidana…

Siaran Pers, Jumat, 02 Juni 2023

KemenPPPA Kecam Kasus Pelecehan Seksual Oleh Kepsek dan Guru Madrasah Di Wonogiri ( 151 )

Jakarta (2/6) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mengecam dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Kepala Sekolah (M) dan…

Siaran Pers, Rabu, 31 Mei 2023

Perkuat Lembaga Layanan Kualitas Hidup Anak Untuk Percepatan Menuju Provinsi Layak Anak di Kalimantan Selatan ( 138 )

Jakarta (1/6) – Dalam upaya mempercepat Provinsi Kalimantan Selatan menjadi Provinsi Layak Anak (Provila), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak…

Siaran Pers, Selasa, 30 Mei 2023

Komitmen Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Dorong Percepatan KLA Melalui Standardisasi Layanan Kualitas Hidup Anak ( 40 )

Jakarta (1/6) – Upaya mempercepat Provinsi/Kabupaten/Kota Layak Anak, salah satunya dilakukan di Provinsi Bali. Dalam rangka percepatan tersebut, Kementerian Pemberdayaan…

Siaran Pers, Senin, 29 Mei 2023

Kalimantan Tengah Berkomitmen Kembangkan Layanan Kualitas Hidup Anak Untuk Percepatan Kabupaten/Kota Layak Anak ( 39 )

Jakarta (1/6) – Dalam rangka percepatan Provinsi Layak Anak, pemenuhan target RPJMN 2024, dan target rencana strategis, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan…

Kesepakatan Bersama Antara KPP-PA dan MA

Terbaru

Pranala Luar

Publikasi Lainya

KEMENTERIAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA