Kesepakatan Bersama Antara KPP-PA dan MA

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 2320 Kali
Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Meneg PP - PA, Linda Amalia Sari Gumelar
dengan Ketua Mahkamah Agung, Dr. Muhammad Hatta Ali, SH, MH
Foto : Ifran Lindu Mahargya / Humas KPP - PA
Jakarta (27/4), Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar menandatangani kesepakatan bersama tentang Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Pemenuhan Hak Anak dengan Ketua Mahkamah Agung, Dr. Muhammad Hatta Ali, SH, MH di kantor Mahkamah Agung.
 
"Saya sangat mengapresiasi atas kesediaan Mahkamah Agung untuk mengadakan penandatanganan kesepakatan bersama dengan KPP-PA dalam rangka membangun sinergi kebijakan dan program pembangunan bidang hukum dan hak asasi manusia terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak" sambut Linda Gumelar saat membuka kegiatan Penandatanganan ini.
 
Kerjasama yang tertuang dalam Kesepakatan Bersama ini merupakan perwujudan keadilan gender di bidang hukum. Berdasarkan pada data yang diberikan oleh POLRI, masih banyak kasus yang terjadi di lingkungan masyarakat terkait pada perempuan dan anak sebagai korban. Seperti, kasus anak bermasalah dengan hukum dari 2007 - 2009 mengalami peningkatan, semula berjumlah 3.145 kasus di tahun 2007, 3.380 kasus di tahun 2008 dan 4.213 kasus di tahun 2009. Untuk kasus KDRT sendiri, kebanyakan dari korban adalah perempuan dan anak sedangkan banyak hasil putusan pengadilan berakibat hilangnya hak-hak ekonomi dan sosial. Selain itu, masih banyaknya produk peraturan perundang-undangan yang bias gender dan diskriminatif yang merugikan perempuan.
 
Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025, KPP - PA telah bekerja sama dengan 28 Kementerian/Lembaga termasuk MA untuk menurunkan tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak, meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak. Sehingga jelas, adanya kerjasama ini sebagai tindak lanjut dari amanat tersebut untuk mewujudkan hasil-hasil pembangunan yang berkeadilan gender dan peduli anak, mengingat Mahkamah Agung merupakan lembaga penegak hukum,
 
"Saya sangat mendukung dengan terselenggaranya kegiatan ini, dan akan menunggu tindak lanjutnya sebagai hasil dari kesepakatan bersama", tegas Hatta Ali.(HM)

 

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Dorong RUU PKS, Wujudkan Aturan Terkait Kekerasan Seksual Berperspektif korban (44)

Meski Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) telah dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) dari daftar pembahasan…
Siaran Pers, Rabu, 05 Agustus 2020

Kemen PPPA Dorong Pemerintah Daerah Tempatkan Isu Perkawinan Anak Sebagai Isu Prioritas (40)

Pada 2019 terdapat kenaikan jumlah provinsi dengan angka perkawinan anak di atas rata-rata nasional, dari yang semula 20 provinsi di…
Siaran Pers, Rabu, 05 Agustus 2020

Pro dan Kontra RUU PKS, Menteri Bintang: Mari Bersatu Ciptakan Payung Hukum yang Komprehensif  (61)

Jakarta (3/08) – Pembahasan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) mulai dari konsep, naskah akademik, sampai dapat menjadi rancangan…
Pengumuman, Senin, 03 Agustus 2020

PENDAFTARAN ULANG PESERTA SELEKSI KOMPETENSI BIDANG PADA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2019 (417)

PENDAFTARAN ULANG PESERTA SELEKSI KOMPETENSI BIDANG PADA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN…
Siaran Pers, Minggu, 02 Agustus 2020

Kemen PPPA Beri Pemenuhan Kebutuhan Spesifik Perempuan dan Anak Korban Bencana Longsor dan Banjir Bandang di Masamba (109)

Masamba (02/8) –Bencana banjir bandang disertai tanah longsor terjadi di wilayah Luwu Utara, Sulawesi Selatan pada 13 Juli 2020. Banjir…