Linda Gumelar: Pemilahan Data Gender Rampung 2014

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 1506 Kali

Meneg PP & PA Linda Amalia Sari Gumelar didampingi oleh Deputi Bidang Perlindungan Perempuan Safruddin Setia Budi memukul Gong tanda dibukanya acara Rakornas Data Gender dan Anak di Hotel Horison Bekasi, Senin Malam, 26 September 2011.
Teks dan Foto: Anthony Firdaus / Humas KPP & PA


Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menargetkan pemilahan data gender dan anak secara objektif serta tersistem rampung pada 2014.

"Saat ini, data yang kita miliki tidak terpilah secara jenis kelamin, namun secara umum saja. Misalnya dalam kasus kekerasan, tidak dipilah berapa jumlah korban lelaki dan perempuannya," ujar Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar, di Bekasi, Senin Malam (26/9).

Hal itu dikatakan Menteri Linda Gumelar seusai membuka Rapat Koordinasi Nasional Data Gender dan Anak Tahun 2011 di Hotel Horison Bekasi.

Meneg PP & PA mengemukakan, data yang kurang baik atau kurang lengkap akan berdampak kepada kesalahan dalam membuat perencanan pembangunan.

Namun, katanya, data yang dihitung secara profesional dan sesuai dengan fakta lapangan akan menghasilkan perencanaan pembangunan yang tepat sasaran.

"Rapat koordinasi yang melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Pusat Statistik ini baru yang pertama kali kita laksanakan mengingat pentingnya ketersediaan dan pemanfaatan data gender dan anak dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak," ujarnya Istri Jenderal Agum Gumelar.

Ia mengatakan, data tidak valid di setiap daerah karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran aparat pemerintah terhadap pentingnya data serta belum optimalnya sinergitas data antarkementerian atau SKPD.

Guna mengantisipasi hal itu, kata Linda, pihaknya mulai memfasilitasi pelatihan pengelolaan data gender dan anak untuk pengelola data di daerah yang dilakukan secara bertahap di masing-masing provinsi di Indonesia.

"Hingga kini sudah 10 provinsi yang telah menerima pelatihan pengelolaan data di antaranya, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Bali, Sumatera Selatan, Maluku, dan lainnya," katanya.

[sumber: antaranews.com]

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Selasa, 11 Agustus 2020

Dukung Peningkatan Layanan Unit PPA POLRI, Menteri Bintang Ingatkan Pelayanan Berperspektif Korban (2)

Permasalahan perempuan dan anak merupakan permasalahan multi sektoral, sehingga layanan perempuan dan anak korban kekerasan harus diberikan secara komprehensif dan…
Siaran Pers, Selasa, 11 Agustus 2020

Menteri PPPA : Ajak Anak Praktikkan Nilai Pancasila dalam kehidupan Nyata (74)

Di tengah arus globalisasi yang kuat, ancaman intoleransi dan perpecahan, ideologi militan, serta ketidakadilan menjadikan tantangan tersendiri dalam menanamkan nilai-nilai…
Siaran Pers, Senin, 10 Agustus 2020

Optimalisasi Layanan JDIH, Kemen PPPA Sediakan Kemudahan Akses Produk Hukum terkait PPPA (89)

Jakarta (10/08) – Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan suatu sistem pemanfaatan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum…
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Menteri PPPA: Perkawinan Anak Harus Dihentikan! (80)

Perkawinan bukanlah sekadar romantisme belaka
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Menteri Bintang: Pengesahan RUU PKS Tidak Dapat Ditunda Lagi (62)

Jakarta (6/08) – Keputusan DPR RI untuk mengeluarkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari daftar Program Legislasi Nasional…