Linda Gumelar: Pidato Presiden Soal TKI Komitmen Baru

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 1495 Kali

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar, mengatakan pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal penguatan perlindungan tenaga kerja Indonesia merupakan bentuk komitmen dan langkah baru pemerintah yang patut diapresiasi.

"Pidato Kepala Negara soal tenaga kerja Indonesia (TKI) merupakan langkah baru yang sangat mencerahkan dalam rangka perlindungan terhadap TKI khususnya para wanita," kata Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar di Jakarta, Selasa.

Linda menjelaskan, dalam pidato Presiden menyebutkan bahwa pengawasan terhadap penyiapan dan pemberangkatan TKI oleh Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) akan lebih diperketat guna memastikan para TKI benar-benar memahami hukum, aturan dan adat istiadat yang berlaku di tempat mereka tinggal dan bekerja.

"Tentunya langkah tersebut sangat tepat, karena ke depannya diharapkan tidak ada lagi TKI yang bekerja di luar negeri tanpa mengantongi pengetahuan mengenai hukum dan adat istiadat negara setempat serta membekali diri dengan berbagai ketrampilan," katanya.

Linda juga menjelaskan, bahwa dalam pidato kenegaraan Presiden menyampaikan bahwa pemerintah terus menjalankan diplomasi dan negosiasi dengan pemerintah negara-negara sahabat agar melalui nota kesepahaman yang tepat maka TKI bisa mendapatkan perlindungan yang baik serta hak ada keadilannya terjamin.

"MOU atau penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan instrumen yang sangat penting yang harus direalisasikan baik oleh negara pengirim maupun penerima, dengan demikian diharapkan perlindungan terhadap TKI semakin optimal," katanya.

Linda mengatakan, dengan berbagai komitmen baru pemerintah diharapkan para TKI yang bekerja di luar negeri khususnya perempuan benar-benar mendapatkan perlindungan yang sangat baik.

sumber: antaranews.com

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Senin, 10 Agustus 2020

Optimalisasi Layanan JDIH, Kemen PPPA Sediakan Kemudahan Akses Produk Hukum terkait PPPA (27)

Jakarta (10/08) – Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan suatu sistem pemanfaatan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum…
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Menteri PPPA: Perkawinan Anak Harus Dihentikan! (72)

Perkawinan bukanlah sekadar romantisme belaka
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Menteri Bintang: Pengesahan RUU PKS Tidak Dapat Ditunda Lagi (54)

Jakarta (6/08) – Keputusan DPR RI untuk mengeluarkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari daftar Program Legislasi Nasional…
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Perempuan Setara, Perempuan Merdeka (117)

Jakarta (07/8) – Menteri PPPA Bintang Puspayoga meyakini jika peran perempuan dalam rangka mengisi kemerdekaan dan pembangunan sangat dibutuhkan.
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Lindungi Korban dan Tindak Tegas Pelaku Kekerasan Seksual, Kemen PPPA Dorong Pembahasan RUU PKS yang Komprehensif (156)

“Saat ini, kasus kekerasan seksual terus meningkat dengan bentuk dan pola yang semakin beragam. Kekerasan seksual sudah masuk dalam tahap…