Ruyati Dipancung Saat Sistem Perlindungan TKI Dievaluasi

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 1560 Kali

Meneg PP & PA, Linda Amalia Sari Gumelar mengunjungi rumah duka Ruyati di Sukatani Cikarang Bekasi, Tenaga Kerja Indonesia yang mendapat hukuman pancung di Arab Saudi karena membunuh majikan perempuannya, Rabu pagi [22/6].
Teks dan Foto: Anthony Firdaus / Humas Meneg PP & PA


BEKASI - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar, mengatakan hukuman pancung terhadap Ruyati binti Satubi terjadi saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan agar sistem perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri dievaluasi.

Menurut Linda, sekitar 1,5 bulan lalu Presiden SBY menyampaikan instruksi tersebut ke sejumlah kementerian terkait, di bawah koordinasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. "Di dalam proses evaluasi itu terjadi peristiwa hukuman pancung Ruyati," kata Linda Gumelar kepada wartawan saat berkunjung ke rumah Ruyati di Kampung Ceger, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu 22 Juni 2011.

Namun, kata Linda, tidak ada pemerintah yang tidak melindungi warganya. Hukum pancung terjadi karena Pemerintah Arab Saudi tak memberitahu Pemerintah Indonesia terkait pelaksanaan hukuman itu. "Saudi sudah menyampaikan permohonan maaf soal itu," katanya.

Pemerintah Indonesia juga telah melayangkat surat protes keras, dan memanggil Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia. Hanya saja, menurut Linda, hukuman pancung merupakah aturan yang sudah berlaku di negara tersebut. Jika tidak ada permohonan maaf dari keluarga majikan yang dibunuh, akan sulit menggagalkan pelaksanaan hukuman pancung. "Sekalipun Raja Arab Saudi menolak, jika keluarga tidak memaafkan itu sulit," katanya.

Kedepan, kata Linda, koordinasi terkait TKI yang terjerat masalah hukum tidak hanya dilakukan swasta, yaitu perusahaan jasa penyalur. Tetapi pemerintah harus meningkatkan koordinasi antara kedua negara, sehingga jika ada TKI bermasalah hukum, penanganannya bakal lebih efektif.

Dalam perekrutan calon TKI, Linda menghimbau dibekali pengetahuan tentang perundangan yang berlaku di negara tujuan. "Sehingga TKI itu paham hukum yang berlaku," katanya.

sumber: TEMPO Interaktif

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Jumat, 22 Januari 2021

Sinergi Kemen PPPA Bagi Perempuan dan Anak Terdampak Banjir di Kalimantan Selatan ( 25 )

Tim dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyalurkan bantuan pemenuhan kebutuhan spesifik perempuan dan anak bagi korban…

Siaran Pers, Jumat, 22 Januari 2021

Menteri Bintang : Bangun Pos Ramah Perempuan dan Anak Agar Pengungsi Aman dan Nyaman ( 79 )

Sumedang (22/01) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengunjungi langsung daerah terdampak bencana longsor di Kabupaten…

Siaran Pers, Rabu, 20 Januari 2021

Wujudkan Kesetaraan Gender di Tempat Kerja, Sukseskan Pembangunan Ekonomi Bangsa ( 137 )

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mengungkapkan bahwa  kesetaraan gender bertujuan bukan hanya demi kepentingan kaum perempuan…

Siaran Pers, Minggu, 17 Januari 2021

Kemen PPPA Penuhi Kebutuhan Spesifik Perempuan dan Anak pada Lokasi Bencana Gempa Di Mamuju ( 227 )

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menerjunkan tim pertama untuk untuk pemetaan kebutuhan spesifik perempuan dan anak sekaligus…

Siaran Pers, Jumat, 15 Januari 2021

Perempuan, Kekuatan Bangsa dalam Memutus Mata Rantai Covid-19 ( 180 )

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menuturkan bahwa perempuan merupakan salah satu kekuatan penting bagi bangsa dalam…