Ruyati Dipancung Saat Sistem Perlindungan TKI Dievaluasi

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 1064 Kali

Meneg PP & PA, Linda Amalia Sari Gumelar mengunjungi rumah duka Ruyati di Sukatani Cikarang Bekasi, Tenaga Kerja Indonesia yang mendapat hukuman pancung di Arab Saudi karena membunuh majikan perempuannya, Rabu pagi [22/6].
Teks dan Foto: Anthony Firdaus / Humas Meneg PP & PA


BEKASI - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar, mengatakan hukuman pancung terhadap Ruyati binti Satubi terjadi saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan agar sistem perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri dievaluasi.

Menurut Linda, sekitar 1,5 bulan lalu Presiden SBY menyampaikan instruksi tersebut ke sejumlah kementerian terkait, di bawah koordinasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. "Di dalam proses evaluasi itu terjadi peristiwa hukuman pancung Ruyati," kata Linda Gumelar kepada wartawan saat berkunjung ke rumah Ruyati di Kampung Ceger, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu 22 Juni 2011.

Namun, kata Linda, tidak ada pemerintah yang tidak melindungi warganya. Hukum pancung terjadi karena Pemerintah Arab Saudi tak memberitahu Pemerintah Indonesia terkait pelaksanaan hukuman itu. "Saudi sudah menyampaikan permohonan maaf soal itu," katanya.

Pemerintah Indonesia juga telah melayangkat surat protes keras, dan memanggil Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia. Hanya saja, menurut Linda, hukuman pancung merupakah aturan yang sudah berlaku di negara tersebut. Jika tidak ada permohonan maaf dari keluarga majikan yang dibunuh, akan sulit menggagalkan pelaksanaan hukuman pancung. "Sekalipun Raja Arab Saudi menolak, jika keluarga tidak memaafkan itu sulit," katanya.

Kedepan, kata Linda, koordinasi terkait TKI yang terjerat masalah hukum tidak hanya dilakukan swasta, yaitu perusahaan jasa penyalur. Tetapi pemerintah harus meningkatkan koordinasi antara kedua negara, sehingga jika ada TKI bermasalah hukum, penanganannya bakal lebih efektif.

Dalam perekrutan calon TKI, Linda menghimbau dibekali pengetahuan tentang perundangan yang berlaku di negara tujuan. "Sehingga TKI itu paham hukum yang berlaku," katanya.

sumber: TEMPO Interaktif

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Sabtu, 21 September 2019

PPT KTPA Bentuk Negara Hadir Lindungi Perempuan dan Anak (47)

Pusat Pelayanan Terpadu Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (PPT KTPA) RSUD Beriman Balikpapan yang berdiri sejak Februari 2019 memberikan penanganan…
Siaran Pers, Sabtu, 21 September 2019

Teman Sebaya Dukung Sekolah Ramah Anak (53)

Teman Sebaya berperan besar dalam mendorong terwujudnya Sekolah Ramah Anak (SRA).
Siaran Pers, Sabtu, 21 September 2019

Ayo ke PUSPAGA, Demi Keluarga Berkualitas! (44)

Menjadi orang tua di zaman sekarang memiliki tantangan yang lebih berat daripada menjadi orang tua di zaman dahulu.
Siaran Pers, Jumat, 20 September 2019

Komitmen Pimpinan Pusat Dan Daerah Pacu Pembangunan Pppa (67)

Kepulauan Seribu (19/09) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melakukan Rapat Evaluasi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan…
Siaran Pers, Jumat, 20 September 2019

Kab.Sleman Berlari Menuju KLA (86)

"Kabupaten Sleman hingga sekarang terus berlari menuju Kabupaten Layak Anak (KLA)"