TKI Perlu Dibekali Pemahaman Mengenai Hukum

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 1465 Kali

Meneg PP & PA, Linda Amalia Sari Gumelar mengunjungi rumah duka Ruyati di Sukatani Cikarang Bekasi, Tenaga Kerja Indonesia yang mendapat hukuman pancung di Arab Saudi karena membunuh majikan perempuannya, Rabu pagi [22/6].
Teks dan Foto: Anthony Firdaus / Humas Meneg PP & PA


BEKASI - Seluruh calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan diberangkatkan mutlak harus dibekali pemahaman mengenai hukum dan budaya negara tujuan. Hal itu diperlukan untuk meminimalisasi kemungkinan para TKI tersebut melakukan pelanggaran hukum.

Hal tersebut disampaikan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar saat berkunjung ke rumah Almh. Ruyati binti Satubi, di Kampung Serengseng Jaya, Desa Sukadarma, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Rabu pagi (22/6).

Linda menjelaskan pembekalan pengetahuan akan negara tujuan sangatlah penting. Menurutnya bekal itu akan menjadi pegangan pribadi bagi para TKI tersebut saat berada di negara tempatnya bekerja. Sehingga, dengan sejak awal dipersiapkan kemungkinan untuk terjadinya permasalahan pun bisa dihindari.

"Lebih jauh tentu kita juga berupaya agar tenaga kerja yang kita kirim adalah tenaga kerja formal bukan informal yang artinya skill dan pengetahuan yang dipersiapkan disini," katanya.

Sementara itu, disinggung mengenai mencuatnya kembali rekomendasi moratorium, Linda menilai saat ini pada dasarnya dapat dikatakan sebagai semi moratorium. Hal itu dapat dilihat dengan turunnya angka pengiriman TKI pasca diberlakukannya pengetatan. "Saat ini angkanya dari bulan ke bulan semakin turun. Sekitar 20 persen. Sebenarnya sudah soft moratorium," katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, kementrian PPPA menyadari permasalahan moratorium tidak bisa dilakukan secara serta merta tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peran yang dapat dilakukan kementriannya adalah dengan membuat kebijakan terkait pemberdayaan baik bagi calon tenaga kerja maupun keluarga yang ditinggal.

"Kita siapkan program bina keluarga TKI. Kita harap TKI yang sudah pernah berangkat tidak lagi pergi tapi membuka lapangan kerja di daerahnya," ujar Linda.

[sumber: pikiranrakyat.com]
 

 

Publikasi Lainya

Pengumuman, Jumat, 24 Januari 2020

PENGUMUMAN Nomor : P.08 Tahun 2020 TENTANG PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR DAN PESERTA KATEGORI P1/TL PADA PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2019 (402)

PENGUMUMAN Nomor : P.08 Tahun 2020 TENTANG PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR DAN PESERTA KATEGORI P1/TL PADA PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI…
Siaran Pers, Kamis, 23 Januari 2020

Menteri Bintang Minta Anak-Anak di Kawasan Wisata Terlindungi dari Bahaya Eksploitasi Anak (49)

Hasil assessment Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dan ECPAT Indonesia di 7 (tujuh) destinasi wisata pada 2017,…
Siaran Pers, Kamis, 23 Januari 2020

Apresiasi Mendagri Wajibkan Daerah Memiliki UPTD, Menteri PPPA Minta Dinas Bekerja Cepat Bentuk UPTD (100)

teri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menyampaikan apresiasi himbauan yang disampaikan Menteri Dalam Negeri
Buku, Rabu, 22 Januari 2020

Mengenal Ganguan Psikososial Pada Anak (46)

Mengenal Ganguan Psikososial Pada Anak
Brosur/Leafet/Boklet, Rabu, 22 Januari 2020

Internet Aman Untuk ANak (37)

Internet Aman Untuk ANak