Bandung - Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar, meminta revisi Undang-Undang 39/2004 tentang Penempatan TKI menyusul hukuman pancung Ruyati binti Satubi. "Kalau itu tidak direvisi, perlindungan kita terhadap tenaga kerja di luar negeri jadi tidak maksimal," katanya di Bandung, Senin 20 Juni 2011.

Linda mengatakan kementeriannya mendorong Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi agar merevisi undang-undang tersebut. Dia beralasan, undang-undang itu minim pasal yang mengatur perlindungan.

Dia mencontohkan, dari seluruh isi undang-undang itu, hanya sembilan pasal yang mengatur soal perlindungan TKI di luar negeri. Sisanya, paparnya, hanya bicara soal pengaturan penempatan TKI itu saat bekerja di luar negeri.

Bahkan, katanya, yang spesifik bicara tentang perempuan dalam undang-undang itu hanya satu kata. "Tentang perempuan hanya disebutkan satu kata, perempuan hamil tidak boleh jadi TKI, itu saja," kata Linda.

Menurutnya, porsi yang membicarakan perlindungan seharusnya lebih besar lagi. Di dalamnya, lanjutnya, perlu disebutkan perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan yang lebih spesifik lagi. "Kita tahu jumlah tenaga kerja perempuan di luar negeri banyak," kata Linda.

Linda mengaku terkejut dengan terjadinya hukuman pancung terhadap Ruyati, TKI asal Bekasi, oleh Pemerintah Saudi Arabia. Dia setuju dengan protes keras Pemerintah Indonesia yang menunjukkan kepedulian pemerintah soal nasib TKI di luar negeri.

Kendati demikian, Linda meminta agar upaya diplomasi lebih diperkuat lagi. Sekaligus, paparnya, komitmen-komitmen yang sudah dibahas bersama Pemerintah Arab Saudi agar diperkuat lagi. "Dengan diplomasi, maka perlindungan terhadap tenaha kerja kita ini bisa lebih diberikan," katanya.

Linda mengatakan dalam beberapa bulan terakhir ini sudah dilakukan sejumlah pertemuan dengan Pemerintah Arab Saudi membahas soal TKI. "Kelihatannya juga akan ada langkah yang lebih baik. Ini juga yang perlu didorong," katanya.

sumber: TEMPO Interaktif