Linda Gumelar Minta Undang-Undang TKI Direvisi

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 1374 Kali

Bandung - Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar, meminta revisi Undang-Undang 39/2004 tentang Penempatan TKI menyusul hukuman pancung Ruyati binti Satubi. "Kalau itu tidak direvisi, perlindungan kita terhadap tenaga kerja di luar negeri jadi tidak maksimal," katanya di Bandung, Senin 20 Juni 2011.

Linda mengatakan kementeriannya mendorong Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi agar merevisi undang-undang tersebut. Dia beralasan, undang-undang itu minim pasal yang mengatur perlindungan.

Dia mencontohkan, dari seluruh isi undang-undang itu, hanya sembilan pasal yang mengatur soal perlindungan TKI di luar negeri. Sisanya, paparnya, hanya bicara soal pengaturan penempatan TKI itu saat bekerja di luar negeri.

Bahkan, katanya, yang spesifik bicara tentang perempuan dalam undang-undang itu hanya satu kata. "Tentang perempuan hanya disebutkan satu kata, perempuan hamil tidak boleh jadi TKI, itu saja," kata Linda.

Menurutnya, porsi yang membicarakan perlindungan seharusnya lebih besar lagi. Di dalamnya, lanjutnya, perlu disebutkan perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan yang lebih spesifik lagi. "Kita tahu jumlah tenaga kerja perempuan di luar negeri banyak," kata Linda.

Linda mengaku terkejut dengan terjadinya hukuman pancung terhadap Ruyati, TKI asal Bekasi, oleh Pemerintah Saudi Arabia. Dia setuju dengan protes keras Pemerintah Indonesia yang menunjukkan kepedulian pemerintah soal nasib TKI di luar negeri.

Kendati demikian, Linda meminta agar upaya diplomasi lebih diperkuat lagi. Sekaligus, paparnya, komitmen-komitmen yang sudah dibahas bersama Pemerintah Arab Saudi agar diperkuat lagi. "Dengan diplomasi, maka perlindungan terhadap tenaha kerja kita ini bisa lebih diberikan," katanya.

Linda mengatakan dalam beberapa bulan terakhir ini sudah dilakukan sejumlah pertemuan dengan Pemerintah Arab Saudi membahas soal TKI. "Kelihatannya juga akan ada langkah yang lebih baik. Ini juga yang perlu didorong," katanya.

sumber: TEMPO Interaktif

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Selasa, 18 Februari 2020

Kasus Eksploitasi Seksual dan Perdagangan Anak Melalui Media Online Mengkhawatirkan, Menteri PPPA Angkat Suara (58)

Menanggapi maraknya kasus eksploitasi seksual dan perdagangan anak dengan modus iming-iming pekerjaan bergaji tinggi melalui aplikasi media sosial, Menteri Pemberdayaan…
Buku, Senin, 17 Februari 2020

Indeks Komposit Kesejahteraan Anak 2018 (29)

Indeks Komposit Kesejahteraan Anak 2018
Buku, Senin, 17 Februari 2020

Indeks Komposit Kesejahteraan Anak 2017 (15)

Indeks Komposit Kesejahteraan Anak 2017
Buku, Senin, 17 Februari 2020

Indeks Komposit Kesejahteraan Anak 2017 (13)

Indeks Komposit Kesejahteraan Anak Kabupaten/Kota 2017
Siaran Pers, Minggu, 16 Februari 2020

Kemen PPPA Terjunkan Tim Dampingi Anak Korban Perundungan di Malang (132)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menerjunkan tim untuk menindaklanjuti kasus perundungan yang menimpa pelajar SMPN 16 Malang,…