Peran Psikolog Forensik Dalam Penyelesaian Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 2222 Kali

Bertempat di Gedung H Auditorium Fakultas Psikologi UI Depok, APSIFOR bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Biro Psikologi MABES POLRI, Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, dan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, diselenggarakan kegiatan Prakongres, Temu Ilmiah dan workshop Nasional dengan tema "Kontribusi Psikologi Forensik Terhadap Permasalahan Anak Selaku Tersangka, Saksi dan Korban Tindak Pidana" yang dibuka rabu pagi ini (24/11).

Kegiatan yang akan dilaksanakan tiga hari kedepan ini, dihadiri oleh para tamu undangan dan peserta yang berasal dari berbagai daerah. Menurut Dekan Fakultas Psikologi, kegiatan ini dilakukan atas dasar sebagai wujud keprihatinan terhadap meningkatnya kasus pidana dengan korban anak maupun yang dilakukan oleh anak.

Dra. Y Puspito, MA selaku Deputi Bidang Perlindungan Anak mewakili Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar, memberikan keynote speech Menteri Negara PP dan PA. "Komitmen Pemerintah terus meningkat terhadap perlindungan anak, yang ditandai dengan perubahan nomenklatur Kementerian, yang semula Kementerian Pemberdayaan Perempuan menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak",kata Puspito.

Berdasarkan keynote speech yang dibacakan, penyelesaian terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dapat dilakukan selain dengan pengadilan anak. Berdasar pada KOnvensi Hak-Hak Anak, penangkapan, penahanan, dan penjatuhan sanksi hukum sebagai upaya terakhir. Sehingga interogasi yang menekan psikologis anak dapat terhindari. Hal ini tentunya diperlukan keahlian dan teknik khusus yang berkaitan dengan ilmu psikologi, dan disinilah peran dari psikolog forensik dibutuhkan.

Harapan kedepan, melalui kegiatan ini peran dari psikolog forensik sangatlah penting dalam menggali informasi dari anak selaku tersangka, saksi dan korban tindak pidana dan aparat penegak hukum dapat memberikan kesempatan kepada psikolog forensik dalam mengaplikasikan ilmunya sebagai suatu profesi yang didukung oleh peraturan dan kebijakan yang ada. (Hasaumi Mayaranti / Humas)

Publikasi Lainya

Dokumen Perencanaan, Selasa, 25 Februari 2020

Indikator Kinerja Utama Sekretarian Kementerian PPPA Tahun 2020 (15)

Indikator Kinerja Utama Sekretarian Kementerian PPPA Tahun 2020
Dokumen Kinerja, Selasa, 25 Februari 2020

Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian PPPA Tahun 2019 (10)

Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian PPPA Tahun 2019
Dokumen Perencanaan, Selasa, 25 Februari 2020

Rencana Strategis Sekretariat Kementerian PPPA 2015-2019 (Revisi) (9)

Rencana Strategis Sekretariat Kementerian PPPA 2015-2019 (Revisi)
Dokumen Perencanaan, Selasa, 25 Februari 2020

Perjanjian Kinerja Sekretariat Kemen PPPA 2020 (12)

Perjanjian Kinerja Sekretariat Kemen PPPA 2020
Siaran Pers, Senin, 24 Februari 2020

Peran Serta Dunia Usaha, Dorong Hak Anak Terpenuhi (85)

Kemen PPPA meresmikan Gerai Starbucks Community Store pertama di Indonesia di Pasar Tanah Abang,